Ahok Usul Pemprov Jakarta Terapkan Voucher Digital untuk Transportasi dan Bansos
Sistem ini mengikuti perkembangan zaman. Sehingga tiket konvensional bisa diganti dengan voucher digital.
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menggunakan sistem voucher digital dalam hal transportasi.
Menurut Ahok, sistem tiket konvensional bisa diganti dengan voucher digital.
“Zaman berubah kan, zaman berubah belum tentu yang saya (terapkan) contoh dulu parkir pakai sistem mesin, zaman saya nih, sekarang mungkin sudah tidak efisien karena semua orang tukang parkir punya HP. Kenapa gak digital aja gitu loh. Nah mungkin harus dicocokkan kayak gitu,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/8).
Bisa Dipakai Salurkan Bantuan Pemprov
Selain itu, Ahok juga menyarankan penggunaan sistem voucher digital dalam penyaluran bantuan milik pemerintah daerah. Dia menilai, penerapan sistem ini mampu menciptakan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus menekan potensi penyalahgunaan dana.
Ahok menyebut, konsep voucher digital berbeda dengan pembagian bantuan tunai atau diskon biasa. Dengan sistem ini, bantuan yang diberikan pemerintah berupa poin atau kredit digital dapat digunakan masyarakat untuk keperluan tertentu, misalnya transportasi atau belanja kebutuhan pokok.
“Kenapa pakai voucher itu penting? Kalau kamu bagiin-bagiin orang, kasih diskon, begitu dia nggak pakai atau dia jual duit pemda keluar,” ujar Ahok.
Ahok bilang, hal tersebut berbeda dengan skema bantuan konvensional. Sebab, voucher digital memiliki mekanisme cashback atau kembalinya dana ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (BPBD) jika tidak digunakan dalam periode yang ditentukan.
“Kalau kamu kasih cashback dengan voucher, dengan poin voucher, digital begitu orang itu nggak kepakai karena terpaksa waktunya itu uang akan ditarik masuk ke APBD,” ucap Ahok.
Dianggap Aman
Ahok menyampaikan, sistem voucher digital juga bakal lebih aman karena mengurangi potensi kebocoran anggaran yang sering terjadi saat distribusi bantuan dalam bentuk uang tunai.
Mengingat, kata dia voucher digital akan tersimpan di platform elektronik, sehingga transaksi tercatat dan lebih mudah diawasi.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini berujar, bahwa konsep ini juga mengadopsi praktik yang sudah berjalan di beberapa negara maju.
“Beliau (Pramono Anung) juga lihat kayak Singapura semua kan,” kata Ahok.