Admin Gejayan Memanggil Lakukan Aksi Mogok Makan dari Dalam Penjara Polda Metro, 16 Tahanan Ikut Serta

pengalihan status tersebut tidak berarti para terdakwa dibebaskan. "Pengalihan penahanan bukan pembebasan. Para Terdakwa tetap berstatus tahanan."

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, penyidik Polda Metro Jaya melakukan tahap dua terkait kasus enam aktivis.

Kehadiran mereka dinilai oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi bukan sekadar seremoni.

Tak hanya itu, setiap hari tahanan mendapat jatah tiga kali makan, lengkap dengan pengawasan ahli gizi.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan menilai, bahwa aksi mogok makan tahanan aktivis merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

Polda Metro Jaya tengah mempertimbangkan penangguhan penahanan aktivis yang menjadi tersangka penghasutan. Kapan keputusan penting ini akan diumumkan?

Kementerian HAM (KemenHAM) mendesak Polda Metro Jaya untuk mempermudah akses besuk aktivis yang ditahan, menegaskan bahwa hak kunjungan adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dihilangkan meski berstatus tersangka. Mengapa Polda Metro Jaya disebut memper

KemenHAM menghormati aksi mogok makan aktivis sebagai kebebasan berekspresi, sementara Polda Metro Jaya mengaku belum menerima informasi terkait protes yang dilakukan di tahanan.

Polda Metro Jaya membantah keras tudingan mempersulit akses besuk aktivis yang ditahan, menegaskan adanya aturan khusus. Benarkah keluarga aktivis merasa terganggu dengan hal ini?

Salah satu admin Gejayan Memanggil, Abe membenarkan kabar penangkapan Syahdan. Abe menyebut Syahdan ditangkap di Bali pada Senin (1/9) pukul 23.00 WITA.

Beredar informasi bahwa Syahdan Husein diterbangkan ke Jakarta dan informasi itu didapatkan dari keluarganya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya memberi tindakan tegas kepada massa yang berbuat kericuhan.

Terlihat ketika polisi datang, massa langsung kocar-kacir ke berbagai arah. Polisi pun terus mengejar massa.

Delpedro Marhaen dkk akan menghadapi sidang putusan kasus dugaan penghasutan pada demonstrasi Agustus 2025 yang berujung ricuh, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. Ikuti perkembangan Sidang Putusan Delpedro Kasus Penghasutan ini.

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa keempat terdakwa, termasuk Delpedro, terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana penghasutan.

Soal sejumlah peserta aksi yang ditangkap, menurutnya, tindakan itu bukan karena petugas melawan masyarakat.

Penangguhan penahanan itu sudah dilakukan pada Jumat, 3 Oktober 2025 lalu dengan sudah adanya kajian hukum.