Drama Enam Hari Terakhir Sebelum Soeharto Lengser

Jelang tengah malam, Pak Harto akhirnya tidak punya pilihan lain. Saat-saat itulah dia harus melewati malam itu dengan satu keyakinan, mundur.

Di tengah membaranya situasi di Jakarta, Ketua MPR Harmoko bertemu Presiden Soeharto. Hari itu, 16 Mei 1998.

Diceritakan dalam buku "Berhentinya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Harmoko”, ada tiga permintaan yang dibawa Harmoko.

Permintaan pertama, reshuffle kabinet. Soeharto menyanggupinya. Permintaan kedua, memenuhi tuntutan mahasiswa yaitu reformasi. Lagi-lagi, Soeharto menyampaikan kesanggupannya.

Permintaan ketiga yang paling penting. Tuntutan mahasiswa. Harmoko memberanikan diri bicara pada Soeharto. Harmoko bilang, rakyat meminta Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden.

Soeharto tidak langsung mengiyakan permintaan yang disampaikan itu. Tapi Harmoko menangkap pesan Soeharto. Soeharto rela mundur jika fraksi di DPR menilai Presiden sudah tidak dipercayai. Harmoko pulang membawa hasil pembicaraan. 

Dua hari berselang. 18 Mei 1998 sekitar pukul 15.30 WIB. Gedung MPR/DPR dipenuhi ribuan massa mahasiswa. Ketua MPR Harmoko tak sanggup lagi menahan desakan mahasiswa yang menghendaki Presiden Soeharto turun dari jabatannya.

Harmoko langsung menggelar konferensi pers. Dia didampingi pimpinan dewan lainnya yaitu Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid.

Harmoko menyampaikan pidato untuk meredam tuntutan mahasiswa. Wajahnya terlihat serius. Sesekali melihat teks yang dipegangnya. Tak ada senyum yang biasa menghiasi wajah yang dikenal sebagai tangan kanan Soeharto.

“Dalam menanggapi situasi, pimpinan dewan, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri,” kata Harmoko.

Ucapan Harmoko sore itu langsung disambut tepuk tangan mahasiswa yang menduduki Gedung MPR/DPR. Sekitar 6 kilometer dari sana, sekitar pukul 21.00 WIB, Soeharto bertemu Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Di rumah Jalan Cendana, Menteng, itu, Soeharto meminta Cak Nur untuk menceritakan situasi di luar. Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid ikut hadir dalam pertemuan.

"Karena itu saya datang ke sini tidak dengan pertimbangan bulan atau hari, pertimbangan per jam juga tidak, malah per menit juga tidak. Saya datang ke sini dengan pertimbangan detik per detik," kata Cak Nur seperti dikutip dalam "Api Islam Nurcholish Madjid" karya Ahmad Gaus AF.

Soeharto mendengarkan dengan saksama. Lalu ia bertanya, "Reformasi itu apa, sih, Cak Nur?”

Cak Nur segera menjawab, “Reformasi itu artinya Pak Harto turun.” Mendengar itu, Soeharto tertawa sambil mengangkat tangan.

“Saya dari dulu memang ingin turun. Tetapi soalnya adalah, oleh Harmoko dan teman-temannya di MPR, saya ini diapusi, dibohongi, bahwa rakyat masih membutuhkan saya, malah didorong-dorong, dipaksa-paksa untuk naik lagi.”

Dalam pembicaraan itu, Soeharto mengatakan akan segera mengumumkan pengunduran diri. 

“Kapan?” tanya Nurcholish. 

“Besok,” jawab Soeharto. 

“Lho, kok cepat sekali?” tanya Gus Nur.

“Lho, katanya tadi hitungannya detik.," jawab Soeharto lagi.

Nurcholish tertawa karena tidak menduga jawaban seperti itu. Namun sebelum mengumumkan pengunduran diri, Soeharto ingin bertemu tokoh-tokoh masyarakat. Saadillah lalu mendaftar beberapa nama. Semua tokoh Islam. Kemudian ia memberikannya kepada Soeharto. 

Nurcholish mengusulkan nama Amien Rais untuk juga diundang, tapi Soeharto bilang, "Ah, nanti dulu, deh," singkat Pak Harto.

Amien Rais menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan reformasi. Kritiknya terhadap Soeharto lugas dan keras.

Ketakutan Soeharto

Keesokan harinya setelah pidato Harmoko. Tanggal 19 Mei 1998, sekitar pukul 09.00 hingga 11.32 WIB di Ruang Jepara, Istana Merdeka. Presiden Soeharto bertemu ulama dan tokoh masyarakat. Ada Ketua Umum PBNU Abdurrachman Wahid atau Gus Dur, budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun, Direktur Yayasan Paramadina Nurcholish Madjid atau Cak Nur, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar mewakili Muhammadiyah, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma'aruf Amin dari NU. 

“Cak, kalau gerakan mahasiswa mungkin tidak menakutkan, tapi kalau rakyat menjarah, saya menggigil dan ketakutan,” kata Soeharto kepada budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.

Dari pertemuan tersebut ada tiga kompromi yang diputuskan. Pertama, Soeharto hendak membentuk Komite Reformasi. Kedua, dia akan mempercepat pemilu dan tidak bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Ketiga, merombak Kabinet Pembangunan VII dan mengganti namanya dengan Kabinet Reformasi. 

Greg Barton dalam Biografi Gus Dur, menjelaskan Soeharto gagal memecah suara Muslim. Karena semua tokoh yang hadir memenuhi undangan Soeharto, tegas menolak bergabung dalam komite reformasi. Awalnya, Soeharto meminta Cak Nur menjadi ketua komite yang dibentuknya. Namun Cak Nur menolak.

"Jika orang yang moderat seperti Cak Nur tak lagi mempercayai saya, maka sudah saatnya bagi saya untuk mundur," kata Soeharto kepada para undangan seperti dikutip Ahmad Gaus AF dalam Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner.

“Anda harus mengakhiri masa kepresidenan Anda dengan anggun dan terhormat, bukan dengan cara Amerika Latin. Janganlah mengulang peristiwa 1965-1966,” kata Cak Nur dikutip Greg dari Schwartz.

Dari Buku Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006), Presiden Soeharto rela mundur dari kursi presiden yang sudah diduduki selama 32 tahun. 

BJ Habibie menulis kelakar Soeharto yang didengar Cak Nur. “Saya ini kapok jadi presiden.” Kalimat itu disampaikan sebanyak tiga kali.

“Soal mundur tidak menjadi masalah. Namun, yang penting bagaimana bisa mundur tapi konstitusi bisa dilaksanakan. Terus terang saja, tidak menjadi presiden, saya tidak akan pathek-en (penyakitan). Kembali menjadi warga negara biasa, tidak kurang terhormat dari presiden asalkan memberi pengabdian kepada negara dan bangsa,” kata Soeharto dikutip dari Zastrouw (1999).

Drama di Cendana

Gedung DPR/MPR, Rabu, 20 Mei 1998. dipenuhi ribuan mahasiswa yang datang berbondong-bondong dari berbagai daerah di Indonesia. Desakan agar Soeharto mundur semakin kencang.

Di tempat lain, sekitar pukul 14.30 WIB, sebanyak 14 menteri bidang ekonomi menggelar pertemuan di Gedung Bappenas dan memutuskan tak bersedia duduk di Komite Reformasi maupun Kabinet Reformasi hasil perombakan Soeharto atas Kabinet Pembangunan VII.

sekitar pukul 17.00 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita menyampaikan ke Wakil Presiden BJ Habibie melalui via telepon bahwa dirinya dan 13 menteri lain tak bersedia duduk di Kabinet Reformasi. Ginandjar Cs saat itu menjabat di Kabinet Pembangunan VII yang segera habis masa tugasnya.

"Apakah Anda sudah membicarakan dengan Bapak Presiden?" ujar Habibie seperti dikisahkannya dalam buku Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.

Ginandjar menjawab lugas. "Belum, tapi keputusan tersebut sudah ditandatangani bersama sebagai hasil rapat kami di Bappenas dan sudah dilaporkan secara tertulis kepada Bapak Presiden, melalui Tutut, putri tertua Pak Harto.”

Ditemui di Akbar Tanjung Institute kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada 2016, Akbar Tanjung mengisahkan latar belakang mundurnya ke empat belas menteri, yang berada di bawah Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri (Meneg Ekuin) dan Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita tersebut.

Akbar menceritakan, pada 20 Nei 1998, Ginandjar memanggil semua menteri di bawah koordinasinya, untuk menghadiri rapat di Gedung Bappenas guna menyikapi masalah ekonomi negara di masa krisis multidimensi tersebut. Hingga akhirnya, para menteri yang hadir dalam rapat tersebut sepakat menyatakan mundur dari jabatannya masing-masing dengan penandatanganan Deklarasi Bappenas.

"Pada waktu itu, para menteri yang ada dalam pertemuan di Bappenas tersebut sepakat, bahwa penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi ini, terutama akibat dari krisis ekonomi, itu tidak lagi bisa diselesaikan semata-mata dengan pendekatan ekonomi," ujar Akbar saat ditemui merdeka.com tahun 2016.

Salah satu poin yang diingatnya dari isi Deklarasi Bappenas adalah mereka (para menteri Ekuin) mengundurkan diri dari jabatan menteri, sekaligus menolak untuk dimasukkan ke dalam kabinet yang baru akan dibentuk oleh Soeharto dengan nama Kabinet Reformasi.

"Yang salah satu isinya menyatakan, jika seandainya Bapak Presiden akan membentuk kabinet baru, kami sepakat bahwa kami tidak bisa ikut dalam kabinet tersebut. kira-kira begitulah isinya," ucapnya.

Sekitar Pukul 21.45, Habibie memanggil empat Menteri Koordinator dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII ke rumah dinasnya di Kuningan, Jakarta Selatan. Habibie meminta Ginandjar Cs membatalkan niat mereka mundur dari kabinet. Sempat terjadi perdebatan. Akhirnya, tulis Habibie, rapat memutuskan, "Susunan Kabinet Reformasi diterima sebagai kenyataan.”

Rapat berlangsung sekitar satu jam. Setelah itu Habibie bergegas menghubungi Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursjid. Dia meminta izin untuk bicara dengan Soeharto. Tak diduga, Soeharto menolak. Pertemuan keduanya tak pernah terjadi.

Soeharto Lengser Keprabon

Saadillah menyampaikan pesan singkat. Sang Jenderal Besar akan mengumumkan pengunduran diri pada 21 Mei pagi.

"Saya sangat terkejut dan meminta agar segera dapat berbicara dengan Pak Harto. Permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan dan ajudan Presiden menyatakan akan diusahakan pertemuan empat mata dengan Pak Harto di Cendana besok pagi sebelum ke Istana Merdeka," tulis Habibie.

Tak lama mendengar itu, Habibie bergegas menuju Cendana untuk menemui Soeharto. Habibie membawa surat pengunduran diri para anggota kabinetnya. Hubungan keduanya dikabarkan retak sejak saat itu.

Probosutedjo, adik Soeharto, berada di kediaman Jalan Cendana malam itu. Probosutedjo melihat Soeharto terlihat gugup dan bimbang. Diceritakan pada bagian II buku 'Kekacauan Negara di Tengah Presiden Ketiga dan Keempat,' Mantan Menteri Pariwisata di era Presiden BJ Habibie, Marzuki Usman menulis sisi lain di balik suksesi 1998 dari Presiden Soeharto kepada wakilnya, BJ Habibie. 

Soeharto sempat nekat melanjutkan pemerintahannya. Dia menilai wakilnya (Habibie) tidak bisa mengatasi krisis ekonomi dan politik yang sedang melanda Indonesia saat itu.

"Kalau saya berhenti sekarang, apa wakil saya itu bisa," demikian penuturan Presiden Soeharto kepada sejumlah tokoh nasional yang dipimpin Nurcholis Majid saat menemui salah satu orang terkuat Asia itu di Jalan Cendana.

Malam itu juga, Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Wiranto mendadak mendapat telepon dari Soeharto. Perintahnya singkat, segera ke Cendana. Padahal malam itu Wiranto menggelar sebuah rapat y di Gedung Urip Sumohardjo, di kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dalam buku “Dari Gestapu ke Reformasi; Serangkaian Kesaksian’, Salim Said yang hadir dalam rapat menceritakan isi pembicaraan. Rapat dipimpin Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono.

“Di Merdeka Barat, menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. Berapa mahasiswa yang akan menjadi korban kalau ABRI mengambilalih kekuasaan?” tanya Wiranto seperti ditulis Salim.

SBY sempat menanyakan keputusan Panglima ABRI, apakah akan mengambil Alih kekuasaan. Jawaban Wiranto tegas.

“Tidak. Besok kita bersama-sama akan mengantarkan pergantian presiden dari Pak Harto ke Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional.”

Jelang tengah malam, Pak Harto akhirnya tidak punya pilihan lain. Saat-saat itulah dia harus melewati malam itu dengan satu keyakinan, mundur keesokan harinya, Kamis, 21 Mei, pukul 09.00 WIB.

Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya. Kekecewaannya tergambar jelas dalam pidato pengunduran dirinya.

“Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7, namun demikian kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud, karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara-cara sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi, maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi. Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 dan secara sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI,” kata Soeharto.