Sorot
{{caption}}
Daftar Hoaks Pembagian Bantuan Mencatut Tokoh Terkenal, Awas Penipuan Makin Canggih

{{caption}}
Penyebab IHSG Anjlok 3,54% Hari Ini 21 Mei 2026

{{caption}}
PlayStation 5 Pro Masuk Indonesia, Harganya Bikin Mikir Dua Kali

{{caption}}
Prabowo Depan Puan di DPR Pilu Hati Saya, Kadang PDIP Kritiknya Keras Banget

{{caption}}
Perintah Prabowo ke Purbaya Ganti Pemimpin Bea Cukai Jika Tak Becus Kerja!

{{caption}}
Perintah Terakhir untuk Masinis KA Argo Anggrek Sebelum Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur

Topik Terkait
{{caption}}
Pemprov DKI Temukan 1,1 Juta Orang Tak Layak Terima Bansos

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.

{{caption}}
Pemprov DKI Coret 771 Penerima KJMU, Ada yang Punya Aset Capai Rp1 Miliar Hingga Mobil

Temuan tersebut merupakan hasil pemadanan yang dilakukan terhadap penerima KJMU tahap 2 tahun 2023.

{{caption}}
Membedah KJMU, Program Pemprov DKI yang Bikin Was-Was Mahasiswa

Pemprov DKI Jakarta diisukan mencoret sejumlah nama mahasiswa dari keluarga miskin sebagai peserta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

{{caption}}
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

{{caption}}
Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Februari 2026, Ratusan Ribu Warga Rasakan Manfaat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan dana Bansos PKD Februari 2026 kepada lebih dari 200 ribu penerima, memastikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan di ibu kota.

{{caption}}
Pemprov DKI Tetapkan 16.920 Penerima KJMU Tahap II 2025, 2.524 Mahasiswa Baru Terakomodasi

Penambahan penerima baru terjadi karena adanya mahasiswa yang telah lulus maupun perubahan status pada penerima sebelumnya.

{{caption}}
12 Ribu NIK ASN DKI Jakarta Terancam Dinonaktifkan

Budi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.

ASN
{{caption}}
Heru Budi Tegaskan Tak Putus KJMU, Tapi Ada Pemadanan Data

"Tidak ada (pemutusan KJMU)," kata Pj Gubernur Heru

{{caption}}
Pemprov DKI Bicara Puluhan Peserta Didik Lolos PPDB Meski Numpang KK

Disdik DKI Jakarta menjelaskan mereka tetap lolos karena telah memenuhi syarat pendaftaran PPDB, terutama KK.

{{caption}}
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

{{caption}}
Ada 15.649 Mahasiswa Penerima Beasiswa KJMU 2024, Segera Cairkan Paling Lama 27 Juni

Jumlah penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada tahun 2024 berkurang dibandingkan tahun 2023.

{{caption}}
Aturan Baru Pemprov Jakarta, Ini Syarat dan Dokumen Wajib untuk Pengajuan Pemutihan Ijazah

Pemprov Jakarta menetapkan sejumlah syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pengambilan ijazah tertunda (pemutihan).

{{caption}}
Anggaran Pendidikan DKI Jakarta Rp19,75 Triliun: Senjata Utama Lawan Kemiskinan

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta soroti alokasi Anggaran Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp19,75 triliun pada 2026 sebagai instrumen vital menekan gini rasio dan memutus kemiskinan di ibu kota.

{{caption}}
Gubernur Pramono Harap Program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta Tekan Rasio Gini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berharap program Sekolah Swasta Gratis DKI Jakarta yang diperluas dapat menekan angka rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.

{{caption}}
Pemprov DKJ Gelontorkan Rp253,6 Miliar untuk Program Sekolah Swasta Gratis DKJ, Perluas Akses Pendidikan

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengalokasikan Rp253,6 miliar untuk program Sekolah Swasta Gratis DKJ, mencakup 103 sekolah demi pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi warga.

{{caption}}
Peningkatan Penerima KJMU: Rano Karno Soroti Perluasan Akses Pendidikan Tinggi di Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mencatat adanya peningkatan penerima KJMU, menandakan komitmen Pemprov DKI dalam memperluas akses pendidikan tinggi dan menyiapkan SDM unggul.

{{caption}}
Pramono Anung Usulkan KJMU hingga S3, Siapkan Beasiswa LPDP Versi DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berambisi memperluas jangkauan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) hingga jenjang S3 dan mencanangkan program beasiswa LPDP versi Pemprov DKI untuk 100 mahasiswa.

{{caption}}
Temui Diaspora Indonesia di Jerman, Pramono Anung Ungkap KJMU akan Diperluas hingga Jenjang S2-S3

Ia menyampaikan, akses pendidikan yang merata menjadi prioritas dalam kepemimpinannya di DKI Jakarta.

{{caption}}
Ribuan CCTV Milik Pemprov DKI Kini Terintegrasi dengan Polda Metro

Integrasi CCTV dibutuhkan untuk mempercepat pengambilan keputusan saat terjadi gangguan keamanan maupun kemacetan.

{{caption}}
CFD Rasuna Said Resmi Berlaku 1 Juni 2026, Gubernur DKI Pastikan Fasilitas Siap

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa pelaksanaan **CFD Rasuna Said** akan efektif mulai 1 Juni 2026, setelah seluruh fasilitas pendukung rampung disiapkan untuk kenyamanan warga.

{{caption}}
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Dukung Hukuman Berat Pelaku Jambret WNA di Bundaran HI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum untuk memberikan hukuman berat pelaku jambret WNA di Bundaran HI, demi menjaga keamanan dan citra Ibu Kota.

{{caption}}
KPKP DKI Perketat Monitoring Hewan Kurban Jelang Idul Adha 2026

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta memperketat monitoring hewan kurban jelang Idul Adha 2026 untuk memastikan standar kesehatan dan ketertiban di seluruh wilayah Ibu Kota.

{{caption}}
Car Free Day Rasuna Said Masuk Evaluasi Pemprov DKI, Ini Poin-Poin yang Jadi Sorotan

Kemudian, sejumlah proyek pekerjaan jalan pada rute alternatif juga masih menimbulkan kemacetan.

{{caption}}
Gubernur DKI: CFD Rasuna Said Bukti Jakarta Berbenah, Efektif Mulai 1 Juni 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembukaan area Car Free Day (CFD) Rasuna Said adalah upaya menunjukkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah, dengan implementasi efektif mulai 1 Juni 2026.