DPRD DKI Minta Disdik Jakarta Pulihkan Status Ratusan Guru Honorer yang Diputus Kontrak

Budi menyatakan bahwa mereka sudah kembali mulai Selasa (23/7) ini dan mengajar sesuai dengan tugasnya.

Ada data guru honorer yang belum tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Sebagai informasi ada 107 guru honorer terdampak cleansing atau pemberhentian sebagai tenaga pendidik

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Disdik DKI Jakarta telah melaksanakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait cleansing guru honorer.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guru honorer tidak dinonaktifkan dan akan tetap melekat pada mereka.

Posko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.

Data ribuan guru honorer di Jakarta itu didapat dari penambahan yang terakumulasi sejak 2016.

Disdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.

Per Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat.

kebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan

Anggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.

Handoyo menyatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh para guru honorer sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari pihak terkait.

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.

Larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya Kolaborasi Atasi Sampah DKI Jakarta secara menyeluruh, dari edukasi masyarakat hingga strategi jangka panjang, demi kemandirian pengelolaan sampah dan menghindari krisis serupa masa lalu.

DPRD DKI mendorong digitalisasi parkir dan sistem pembayaran cashless untuk menekan kebocoran PAD dari sektor parkir off street.

PKS mengganti Ketua DPRD DKI dari Khoirudin ke Suhud Alynudin. Partai menyebut keputusan ini bagian konsolidasi, bukan konflik internal.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti serius masalah Pengelolaan Sampah Tambora yang kian menggunung, mendesak DLH DKI segera bertindak konkret dan berkelanjutan.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti lonjakan pendatang pasca-Lebaran, mendesak Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan pendatang Jakarta demi melindungi warga lokal dari dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul.

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menekankan pentingnya **kesiapan pendatang Jakarta** dengan bekal keahlian dan tujuan jelas agar tidak menjadi beban sosial di Ibu Kota. Simak selengkapnya mengenai imbauan ini!