Cara Soekarno Memilih Para Menterinya

Lantas, bagaimana ia memilih para menteri untuk membantunya dalam menjalankan tugas kenegaraan?

Soekarno, presiden pertama Indonesia, bekerja keras untuk menstabilkan pemerintahan yang baru dibentuk. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno dibantu oleh para menteri. 

Lantas, bagaimana ia memilih para menteri untuk membantunya dalam menjalankan tugas kenegaraan?

Pembentukan pemerintahan adalah salah satu syarat utama bagi berdirinya sebuah negara. Oleh sebab itu, jauh sebelum kemerdekaan, para pemimpin bangsa sudah mempertimbangkan bentuk negara dan sistem pemerintahan yang akan diterapkan setelah Indonesia merdeka. 

Diskusi mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan ini sudah dimulai sejak era pergerakan nasional, sekitar tahun 1908—1945. Maka, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa membentuk pemerintahan yang berdaulat dan pemerintah ini menyetujui rancangan konstitusi yang telah disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebelum Jepang menyerah.

“Soekarno diangkat sebagai presiden (1945-67) dan Hatta sebagai wakil presiden (1945-56), karena para politisi Jakarta merasa yakin bahwa hanya merekalah yang dapat berurusan dengan pihak Jepang,” tulis M. C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004.

Pemerintahan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang didampingi oleh wakil presiden serta beberapa menteri yang membidangi departemen. Presiden memiliki hak prerogatif untuk menyusun anggota kabinet, sehingga presiden berhak memilih para menterinya. Para menteri nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden.

Ricklefs menyebutkan bahwa sementara menunggu pemilihan umum, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden, dengan komite-komite serupa juga didirikan di tingkat provinsi dan karesidenan.

Pada masa awal kemerdekaan, para penasihat pemerintahan (sanyo) dan wakil residen Indonesia diangkat menjadi pejabat Republik.Sementara itu, Bung Karno menunjuk Ahmad Subarjo, Kasman Singodimedjo, dan Sutarjo Kartohadikusumo untuk membahas pembentukan departemen yang hasil pembahasannya akan dilaporkan pada sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945.

Kabinet Wiranatakusuma

Pada 19 Agustus 1945, diselenggarakan rapat PPKI untuk membahas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Mengutip dari Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI karya R.Z Leirissa, Susanto Zuhdi, dan lain-lain, disebutkan bahwa Soekarno dan Hatta memilih 135 orang (termasuk dari mantan anggota PPKI) menjadi anggota KNIP. 

Tugas KNIP hanya sebagai badan penasihat presiden dan tidak mempunyai tugas-tugas membuat perundang-undangan.Akhirnya, pada 2 September presiden Soekarno 1945 membentuk kabinet pertama Republik Indonesia. Kabinet pertama ini disebut kabinet presidensial atau kabinet Wiranatakusuma. 

Kabinet ini terdiri dari menteri-menteri yang ditugaskan untuk memimpin berbagai departemen pemerintahan dalam upaya menjalankan pemerintahan negara yang baru merdeka.

“Presiden Soekarno memimpin sendiri kabinet yang beranggotakan 21 orang menteri,” tulis Wahjudi Djaja dalam Kabinet-Kabinet di Indonesia.

Benedict Anderson dalam Revoloesi Pemoeda menyebutkan komposisi kabinet Soekarno terdiri dari rekan Soekarno dan bekas pegawai administrasi pemerintahan Jepang.

Pemilihan menteri yang dilakukan oleh Soekarno didasarkan pada penilaiannya terhadap kinerja rekan-rekannya selama di badan pembentukan pemerintahan, serta disesuaikan dengan keahlian mereka di bidang masing-masing.

Sedangkan mantan pegawai administrasi pemerintahan Jepang dipilih karena situasi Indonesia saat itu masih berada dalam masa sulit, di mana masih ada peralihan dari pihak Jepang ke pihak Sekutu.

Akibatnya, kabinet pertama ini belum dapat berbuat banyak dalam menata kehidupan politik Indonesia yang baru merdeka. Reporter Magang: Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti