Iran Tuntut AS dan Israel Ganti Rugi Perang

Taksiran kerugian yang dialami Iran akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel diperkirakan mencapai miliaran dolar.

Iran menuntut ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Utusan Teheran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Selasa (14/4/2026) mengungkapkan bahwa lima negara di kawasan tersebut harus ikut bertanggung jawab dalam pembayaran kompensasi.

Ia menuduh bahwa wilayah negara-negara tersebut telah digunakan sebagai lokasi peluncuran serangan ke Iran. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Al Jazeera.

Selain itu, Iran juga mengusulkan mekanisme untuk kompensasi yang melibatkan penerapan pajak terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, dalam wawancara dengan kantor berita Rusia RIA Novosti yang diterbitkan pada hari Selasa, menyatakan bahwa estimasi awal kerugian Iran mencapai sekitar USD 270 miliar atau sekitar Rp4.623 triliun (dengan kurs Rp17.123 per USD), yang mencakup kerugian langsung dan tidak langsung sejak perang dimulai pada 28 Februari.

Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai komponen kerugian tersebut.

Fatemeh Mohajerani menegaskan bahwa isu ganti rugi ini telah menjadi bagian dari pembicaraan antara Teheran dan Washington yang berlangsung di Pakistan pekan lalu, dan akan kembali menjadi topik penting dalam pertemuan selanjutnya dengan AS serta para mediator.

Saat ini, pemerintah Iran masih melakukan penilaian terhadap besarnya kerusakan yang terjadi pada infrastruktur vital.

Sejumlah fasilitas seperti minyak dan gas, perusahaan petrokimia, pabrik baja, pabrik aluminium, serta kompleks militer telah menjadi target serangan berulang, dan diperkirakan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya.

Lebih jauh lagi, jembatan, pelabuhan, jaringan rel kereta, universitas, pusat penelitian, pembangkit listrik, serta instalasi desalinasi air juga mengalami dampak yang signifikan.

Banyak rumah sakit, sekolah, dan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga hancur. Situasi ini menambah kompleksitas dalam proses pemulihan yang harus dilakukan oleh Iran setelah serangan tersebut.

Ekonomi Saat Ini

Mohajerani sebelumnya menyatakan kepada media pemerintah bahwa situasi ekonomi yang ada membuat pemerintah tidak mampu memberikan kompensasi kepada warga sipil yang rumahnya mengalami kerusakan atau hancur akibat serangan.

Di sektor penerbangan, Sekretaris Asosiasi Maskapai Penerbangan Iran, Maghsoud Asadi Samani, mengungkapkan bahwa 60 pesawat sipil tidak dapat digunakan lagi, di mana 20 di antaranya hancur total akibat serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel.

Saat ini, Iran hanya memiliki sekitar 160 pesawat penumpang yang masih beroperasi, sebagian besar di antaranya sudah tua dan tetap digunakan melalui perawatan intensif, yang semakin sulit dilakukan karena keterbatasan suku cadang dan layanan akibat sanksi AS.

Ia juga menyebutkan bahwa maskapai penerbangan kehilangan potensi pendapatan yang signifikan selama libur Nowruz pada akhir Maret.

Dalam kurun waktu 40 hari perang, total kerugian sektor penerbangan ini telah mencapai lebih dari USD 190 juta. Kerusakan juga terjadi pada beberapa bandara internasional, termasuk di Teheran, Tabriz, Urmia, dan Khorramabad, di mana landasan pacu, menara kontrol, serta hanggar terkena dampak serangan.

Meskipun mengalami kerusakan yang luas dan dampak dari blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran yang dimulai pada Senin (13/4), pemerintah Iran menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan konsesi besar dalam negosiasi dengan Washington, termasuk dalam isu pengayaan nuklir.

Juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, bahkan menyatakan bahwa gencatan senjata selama dua pekan yang diumumkan pekan lalu tidak seharusnya diperpanjang.

Ia berpendapat bahwa perpanjangan gencatan senjata hanya akan memberikan waktu bagi AS dan Israel untuk memperkuat persenjataan serta posisi mereka.

"Mereka harus mengakui hak Iran, termasuk kendali atas Selat Hormuz, atau kembali ke perang," tulisnya di media sosial.

Menurut lembaga riset Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Iran mengalokasikan hampir USD 8 miliar untuk belanja militer pada tahun 2024.

Setelah saling serang dengan Israel pada bulan Oktober tahun tersebut, pejabat Iran bahkan berjanji untuk melipatgandakan anggaran tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Teheran menghadapi tekanan anggaran akibat salah kelola, korupsi, serta dampak dari sanksi AS.

Internet Dimatikan

Pemadaman internet yang hampir total di Iran selama tujuh minggu terakhir berdampak signifikan pada lebih dari 90 juta warga, memperburuk kondisi ekonomi dan memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Gelombang pemutusan hubungan kerja dan hilangnya peluang bisnis pun semakin meluas. Pemerintah Iran menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan atas kebijakan ini, dan mengklaim bahwa keputusan tersebut berada di tangan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Afshin Kolahi, seorang pimpinan komisi di Kamar Dagang Iran, mengungkapkan dalam konferensi video pada hari Senin bahwa pemadaman internet menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai USD 80 juta per hari, baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Setiap hari kita kehilangan nilai yang setara dengan empat jembatan besar seperti jembatan B1. Kita juga kehilangan setara dua pembangkit listrik berkapasitas menengah setiap hari, dan ini kita lakukan pada diri kita sendiri," ujarnya, menekankan besarnya kerugian akibat pemadaman internet.

Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi juga membagikan ulang pernyataan tersebut.

Sebelumnya, pada bulan Januari, kementerian mengungkapkan bahwa banyak bisnis daring tidak dapat bertahan lebih dari tiga minggu tanpa akses internet saat pemadaman serupa terjadi di tengah gelombang protes nasional.

Saat ini, tanpa kepastian kapan akses penuh akan kembali, pemerintah mulai mengembangkan sistem internet bertingkat.

Beberapa perwakilan dunia usaha telah didaftarkan untuk mendapatkan akses internet global, sementara sebagian besar masyarakat masih dibatasi pada intranet lokal.

Perusahaan telekomunikasi menawarkan layanan baru bernama "Internet Pro" kepada pengguna tertentu yang dianggap memenuhi syarat. Meskipun layanan ini lebih mahal, namun menawarkan akses yang lebih sedikit dibatasi. Sejumlah pengguna melaporkan telah melakukan pembayaran, tetapi masih menunggu aktivasi layanan tersebut.

Di tengah keterbatasan akses, isu internet menjadi perbincangan utama di publik. Bahkan di situs-situs yang terafiliasi dengan pemerintah, tuntutan "kebebasan internet" semakin ramai disuarakan.

Pada hari Senin, otoritas keamanan memerintahkan Digiato, media teknologi terkemuka, untuk menghapus penghitung waktu di situsnya yang mencatat durasi pemadaman internet di Iran.

Sementara itu, pasar gelap untuk layanan jaringan pribadi virtual (VPN) dan berbagai cara lain untuk mengakses internet global tetap berkembang dan menguntungkan.