Utang Luar Negeri Indonesia di Februari 2025 Jadi Rp7.192 Triliun

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa pertumbuhan utang luar negeri (ULN) mengalami perlambatan.

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2025. Data menunjukkan bahwa posisi ULN Indonesia mencapai USD427,2 miliar atau sekitar Rp7.192 triliun, berkurang dibandingkan dengan posisi ULN pada Januari 2025 yang tercatat sebesar USD427,9 miliar (Rp7.204 triliun).

"Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,7% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 5,3% pada Januari 2025," jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, seperti yang dikutip dari laman Bank Indonesia pada Kamis (17/4/).

Denny menambahkan bahwa perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan dalam pertumbuhan ULN sektor publik dan kontraksi pada ULN sektor swasta. Selain itu, posisi ULN pada Februari 2025 juga dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar dolar AS terhadap sebagian besar mata uang global, termasuk Rupiah.

Pada Februari 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar USD204,7 miliar, yang juga turun dibandingkan dengan USD204,8 miliar pada Januari 2025.

"Secara tahunan, ULN pemerintah tumbuh 5,1% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan Januari 2025 yang mencapai 5,3% (yoy)," tambahnya.

Perkembangan posisi ULN pemerintah ini terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana dari investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lainnya, di tengah tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN dengan cara yang pruden dan terukur untuk memperoleh pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja pemerintah dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.

Porsi Utang Luar Negeri

Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri (ULN) pemerintah digunakan untuk mendukung berbagai sektor, antara lain Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang menyumbang 22,6% dari total ULN pemerintah.

Selain itu, terdapat Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang berkontribusi sebesar 17,8%, Jasa Pendidikan sebesar 16,6%, Konstruksi 12,1%, Transportasi dan Pergudangan 8,7%, serta Jasa Keuangan dan Asuransi yang mencapai 8,2%.

"Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan. Pada Februari 2025, posisi ULN swasta tercatat stabil di kisaran USD194,8 miliar.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, ULN swasta mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 1,6% (yoy), yang lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,3% (yoy). Penurunan ini berasal dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan non-keuangan (nonfinancial corporations), yang masing-masing terkontraksi sebesar 2,2% (yoy) dan 1,5% (yoy).

Sektor ekonomi yang menyumbang ULN swasta terbesar adalah Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan total pangsa mencapai 79,6% dari ULN swasta. Selain itu, ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang yang mencapai 76,5% dari total ULN swasta.

Struktur ULN RI harus tetap terjaga agar sehat

Bank Indonesia menyatakan bahwa keseluruhan struktur Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tetap dalam kondisi yang sehat, berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini terlihat dari penurunan rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang tercatat sebesar 30,2% pada Februari 2025, menurun dari 30,3% pada bulan sebelumnya. Selain itu, ULN jangka panjang mendominasi dengan kontribusi sebesar 84,7% dari total ULN. Untuk menjaga kesehatan struktur ULN, Bank Indonesia bersama Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa pengelolaan ULN yang baik akan berkontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, langkah-langkah proaktif dalam pengawasan dan pengelolaan utang akan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.