Ternyata 145.810 Warga Thailand Tak Punya Dokumen Sah Tinggal di Korea

Buntut panasnya boikot wisata, Pemerintah Korea sementara waktu membebaskan Thailand dari K-ETA.

Buntut panasnya boikot wisata, Pemerintah Korea sementara waktu membebaskan Thailand dari K-ETA.

Ternyata 145.810 Warga Thailand Tak Punya Dokumen Sah Tinggal di Korea

Kementerian Kehakiman Korea Selatan menyampaikan hingga akhir Mei 2024, sebanyak 145.810 persen Warga Thailand tidak memiliki dokumen sah untuk tinggal di Korea.

Angka ini sekitar 35,1 persen dari total 415.230 penduduk asing yang berada di Korea.

Angka ini jauh lebih tinggi daripada negara-negara lain seperti Vietnam (79.366), Chiina (64.151), Filipina (13.740), Indonesia (12.172), dan Kamboja (10.681).

Melansir The Korea Times, informasi yang dirilis muncul karena persyaratan masuk yang ketat di negara tersebut, khususnya sistem K-ETA, otorisasi perjalanan elektroniknya, disalahkan atas penurunan jumlah wisatawan dari Thailand tahun ini.

Dari Januari hingga April, sebanyak 119.000 wisatawan Thailand turun 21,1 persen dari periode yang sama tahun lalu, sangat kontras dengan lonjakan kedatangan wisatawan asing dari negara lain.

Kementerian yang bertugas meninjau aplikasi K-ETA tidak mengungkapkan alasan penolakan izin perjalanan.

Namun, pejabat tersebut mengatakan kriteria yang sama telah diterapkan untuk meninjau pelamar dari semua negara yang tunduk pada kebijakan tersebut.

Karena ketidakpuasan tampaknya meningkat di kalangan wisatawan Thailand atas K-ETA, dengan tanda-tanda boikot seperti tagar "larangan perjalanan Korea" yang mendapatkan dukungan di X, yang sebelumnya Twitter.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea meminta Kementerian Kehakiman untuk sementara waktu membebaskan Thailand dari K-ETA, setidaknya hingga akhir tahun 2024, karena pejabat pariwisata menggandakan upaya untuk memenuhi target menarik 20 juta wisatawan asing tahun ini.

Namun, Kementerian Kehakiman telah menyatakan kehati-hatian.

Berbicara kepada Yonhap, kantor berita Korea, kementerian tersebut mengatakan pendekatan yang hati-hati akan diperlukan karena perubahan kebijakan tersebut dapat menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang asing yang tidak berdokumen di negara tersebut.

Ketika isu dan keluhan tentang K-ETA muncul November lalu, kementerian membela sistem pemeriksaannya, dengan mengatakan sekitar 78 persen dari semua warga Thailand yang tinggal di Korea melakukannya secara ilegal, dan merupakan "tugas yang sah" untuk mengurangi jumlah mereka yang tinggal di sana secara ilegal.

Sebelum pandemi COVID-19, Thailand merupakan salah satu sumber wisatawan utama, bersama dengan Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, dan Taiwan. Banyak yang khawatir bahwa jumlah pengunjung Thailand tidak akan pernah pulih ke level sebelumnya dalam waktu dekat dan berdampak negatif pada hubungan kedua negara.

Pejabat kementerian tersebut menepis klaim bahwa K-ETA adalah alasan utama di balik penurunan jumlah pengunjung Thailand.

Namun, ia mengatakan kementerian sekarang sedang mencoba memperbaiki sistem agar lebih mudah, seraya menambahkan bahwa hal itu akan dilakukan sambil memastikan keamanan perbatasan.