Prabowo Minta Pertek Impor Dihapus, Industri Bakso Bisa Ajukan Langsung Kuota Impor Daging

Sudaryono menyampaikan pelaku usaha yang membutuhkan impor bahan baku industri maupun komoditas pangan dapat mengajukan langsung ke Kementerian Pertanian.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menanggapi permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) impor yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Sudaryono menyampaikan pelaku usaha yang membutuhkan impor bahan baku industri maupun komoditas pangan dapat mengajukan langsung ke Kementerian Pertanian maupun Kementerian Perdagangan.

"Jadi contoh, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri saja yang impor," ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas Kopdes Merah Putih di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4).

Dengan ini, pelaku usaha tak perlu lagi menunggu persetujuan pihak ketiga untuk memperoleh kuota Impor. Sudaryono mencontohkan saat ini pelaku usaha bakso yang membutuhkan impor daging beku dapat mengajukan langsung ke kementerian terkait.

"Kalau misalnya industri bakso, industri sosis memang perlu impor daging beku dari India, ya dia yang impor. Gak perlu lagi ada pengusaha lain yang dikasih kuota-kuota yang ngatur. itulah maksudnya di situ," bebernya.

Kebijakan presiden untuk menghapus pertek impor ini untuk menciptakan efisiensi bisnis. Dengan ini pelaku usaha tak lagi terjebak birokrasi untuk mengajukan kuota impor.

"Nah disitu dianggap tidak efisien, toh impor. Kalau gitu yang impor langsung saja, gak usah lewat sini, lewat sini lagi, lewat sini lagi, baru si end-usernya aja. Ya sudah sih, si orang yang perlu ini aja yang kita kasih, dia bisa impor," ujarnya.

Dampak ke Industri Dalam Negeri

Sudaryono memastikan dengan dihapuskannya peraturan teknis impor ini tidak akan berdampak buruk terhadap industri dalam negeri. Sebab, kuota impor diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk mendukung.

"Jadi gini, kita kan tujuannya tetap swasembada. Sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, barang, baik itu pangan maupun yang lain sebisa mungkin kan kita bisa produksi dalam negeri," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait. Presiden Prabowo menekankan bahwa regulasi di lapangan cukup dengan Keputusan Presiden. 

"Jadi, perizinan saya minta ya, Menteri-Menteri ya. Jangan ragu-ragu. Saya minta demi rakyat. Kadang-kadang ya, ini birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja. Sudah dikeluarkan keputusan Presiden, dia bikin lagi. Apa namanya? Peraturan teknis. Pertek-pertek apa itu? Pertek-pertek. Kadang-kadang perteknya itu lebih galak daripada keputusan Presiden," ujar Presiden saat momen tanya jawab dengan Para Ekonom dan Pengusaha pada acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, (8/4).

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Peraturan Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Presiden menyampaikan hal tersebut sebagai langkah perampingan dan efisiensi birokrasi dan regulasi di lapangan

Kepala Negara juga menyampaikan kepada jajarannya untuk introspeksi diri terhadap regulasi dan kebijakan yang telah ada selama ini terutama terkait dengan praktik impor barang. Presiden menekankan segala tindakan yang merugikan negara dan rakyat harus dihentikan.