Prabowo Janjikan Kepastian Hukum demi Tingkatkan Investasi di Indonesia

Dalam forum WEF di Davos, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia telah mengidentifikasi adanya penyalahgunaan yang signifikan dalam pengelolaan BBM.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjamin kepastian hukum bagi para investor. Hal ini terbukti dari kebijakan pemerintah yang berhasil menutup jutaan perkebunan dan tambang ilegal di seluruh Indonesia. Prabowo menyampaikan hal tersebut langsung kepada para investor global yang hadir dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada hari Kamis (22/1).

Ia menekankan bahwa tanpa adanya kepastian dalam penegakan hukum yang adil, iklim investasi tidak akan dapat berkembang. Di bawah kepemimpinannya, ia berkomitmen untuk menempatkan supremasi hukum di atas kepentingan pribadi.

“Pada tahun 2025, Indonesia menghadapi korupsi dengan tegas dan terbuka. Kami mengungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah,” ungkap Prabowo.

Ia memberikan contoh konkret dengan menyebutkan bahwa Indonesia telah berhasil menghentikan 4 juta hektar perkebunan dan tambang ilegal. Dari total tersebut, pemerintah saat ini sedang memulihkan 688.000 hektar agar bisa kembali menjadi hutan hujan asli. "Kami menyita empat juta hektar perkebunan dan tambang ilegal. Empat juta hektar setara dengan luas 54 kalinya Singapura," jelasnya.

Bukan Hal Mudah

Namun, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Keputusan ini sering kali dianggap tidak menguntungkan bagi sejumlah kelompok yang menguasai ekonomi nasional.

"Namun, upaya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil membutuhkan supremasi hukum. Dan menegakkan supremasi hukum membutuhkan tekad dan kemauan politik yang kuat," tegasnya.

Satu Juta Konsesi

Prabowo mengungkapkan bahwa sehari sebelumnya, pemerintahan yang dipimpin olehnya telah berhasil menyita konsesi penebangan kayu ilegal seluas 1,01 juta hektar. Tindakan ini dianggap berkontribusi pada memperburuk dampak banjir yang melanda Sumatera.

"Dikombinasikan dengan 4 juta hektar perkebunan ilegal yang telah disita, kami sebenarnya telah melakukan upaya penegakan hukum hutan yang paling berani dan paling menantang dalam sejarah Indonesia, dan mungkin juga di dunia," ujarnya.

Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga telah menutup sebanyak 1.000 tambang ilegal.

"Staf saya melaporkan kepada saya bahwa 164 perusahaan mungkin telah melanggar hukum. Oleh karena itu kami mungkin masih akan menutup beberapa ribu tambang ilegal lagi."

Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, serta upaya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aktivitas ilegal yang merusak ekosistem.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir, serta mengurangi risiko bencana alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Prabowo Terbang ke Swiss Usai dari London

Setelah menyelesaikan kunjungan ke London, Inggris, Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Swiss pada Rabu (21/1). Berdasarkan laporan dari Jurnalis Liputan6.com, Lizsa Egeham, Prabowo berangkat dari Bandar Udara London Stansted sekitar pukul 15.20 waktu setempat dengan pesawat kepresidenan.

Dalam perjalanan ini, ia didampingi oleh putranya, Didit Hediprasetyo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keberangkatan Ketua Umum Partai Gerindra ini disaksikan oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, dan Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya. Sebelum naik ke pesawat, Prabowo menyempatkan diri untuk menyalami beberapa pejabat yang hadir.

Selama berada di London, Prabowo mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di 10 Downing Street pada Selasa (20/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, keduanya menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pembangunan kapal penangkap ikan.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan serta mengelola kekayaan laut Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa Inggris memberikan dukungan terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk membangun 1.500 kapal ikan bagi para nelayan.

"Di bidang maritim, mereka akan dukung rencana kita membangun pertama 1.500 kapal ikan," ungkap Prabowo kepada wartawan di Lancaster House, London, pada Selasa (20/1).

Selain itu, Prabowo juga mengadakan pertemuan dengan Russell Group, sebuah jaringan yang terdiri dari 24 universitas terbaik di Inggris Raya. Pertemuan tersebut berlangsung di Lancaster House, di mana Prabowo mengajak beberapa universitas ternama di Inggris untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan.

Salah satu inisiatif yang dibahas adalah pendirian universitas baru di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Inggris di sektor pendidikan tinggi.

Bangun Universitas Baru

Prabowo mengungkapkan rencananya untuk mendirikan 10 universitas baru yang akan fokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi. Dia juga mengajak perguruan tinggi terkemuka dari Inggris untuk berkolaborasi dalam pendirian universitas-universitas tersebut di Indonesia, dengan harapan agar pendidikan di Indonesia setara dengan kampus-kampus terbaik di dunia.

“Kita ingin mengajak kerja sama nanti, mereka sudah banyak kerja sama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas. Mereka juga sudah punya kampus di kita, ada di Singosari, ada di Bandung, di bidang yang kita butuh, bidang digital, bidang teknologi,” tuturnya.

Prabowo menekankan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. “Jadi kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar, kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia,” sambungnya.

Setelah itu, Prabowo mengadakan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di Lancaster House, London, pada Rabu (21/1). Pertemuan tersebut berlangsung dengan suasana hangat dan akrab, di mana keduanya mendiskusikan berbagai program konservasi, termasuk perhatian bersama terhadap konservasi gajah yang menjadi fokus Raja Charles III dan Presiden Prabowo.