LIVE

Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.

politik dinasti
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya (merdeka.com)

Heru Dewanto memandang politik dinasti tidak akan mengganggu ekonomi. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

Pengendara saling berebut jalan Kalimalang,Jakarta, Kamis (11/1/2023). Jalur motor arah Kampung Melayu padat merayap dan terkadang menimbulkan kemacetan sehingga pemotor mengambil jalan bahu paling kanan, dimana juga sangat mengganggu kendaraan lain yang melintas dari Kampung Melayu menuju Bekasi. merdeka.com/imam buhori
Pengendara saling berebut jalan Kalimalang,Jakarta, Kamis (11/1/2023). Jalur motor arah Kampung Melayu padat merayap dan terkadang menimbulkan kemacetan sehingga pemotor mengambil jalan bahu paling kanan, dimana juga sangat mengganggu kendaraan lain yang melintas dari Kampung Melayu menuju Bekasi. merdeka.com/imam buhori © 2024 maverick

Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya

Politik dinasti menjadi salah satu perhatian publik dalam kontestasi politik di Indonesia.

Ada kekhawatiran politik dinasti turut juga berpengaruh pada keadaan ekonomi nasional.


Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto memandang politik dinasti tidak akan mengganggu ekonomi. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

Syarat itu, kata dia, merujuk pada praktik politik dinasti yang dijalankan. Dia bilang, politik dinasti merujuk pada anggota keluarga seorang Kepala Negara yang ikut maju di kontestasi politik.


Menurutnya, yang bisa diterima adalah jika orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.

"Kalau politik dinasti itu dilakukan dengan tadi, tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak ya itu tidak bagus, karena yang muncul bukan yang terbaik dan bukan yang dipilih masyarakat, atau yang diinginkan masyarakat," tutur Heru di Gran Hyatt, Jakarta, Selasa (30/1).

Pengendara saling berebut jalan Kalimalang,Jakarta, Kamis (11/1/2023). Jalur motor arah Kampung Melayu padat merayap dan terkadang menimbulkan kemacetan sehingga pemotor mengambil jalan bahu paling kanan, dimana juga sangat mengganggu kendaraan lain yang melintas dari Kampung Melayu menuju Bekasi. merdeka.com/imam buhori
Pengendara saling berebut jalan Kalimalang,Jakarta, Kamis (11/1/2023). Jalur motor arah Kampung Melayu padat merayap dan terkadang menimbulkan kemacetan sehingga pemotor mengambil jalan bahu paling kanan, dimana juga sangat mengganggu kendaraan lain yang melintas dari Kampung Melayu menuju Bekasi. merdeka.com/imam buhori © 2024 maverick

"Nah, kalau proses itu berjalan dengan baik dampaknya kepada ekonomi juga tetap baik," sambungnya.


Sebelumnya, dalam diskusi bertajuk 'Capital Connect: Indonesia Elections and Economics' yang digelar Bloomberg, mayoritas responden atau 51 persen memandang politik dinasti bakal mengganggu ekonomi.

Sementara, 31 persen menilai politik dinasti untuk keberlanjutan kebijakan baik untuk ekonomi. Sisanya, 21 responden menilai politik dinasti tidak berpengaruh pada ekonomi.

Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur Bandung pada Kamis lalu
Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur Bandung pada Kamis lalu © 2024 maverick
Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur Bandung pada Kamis lalu
Banjir disebabkan hujan deras yang mengguyur Bandung pada Kamis lalu © 2024 maverick

" jadi kalau ditanyakan tadi sebagian besar mengatakan tidak setuju politik dinasti, politik dinasti seperti apa sebetulnya? Saya rasa politik dinasti yang prosesnya sendrii tidak equal dan tidak transparan," jelas Heru.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Uang Rp 1,5 Miliar untuk Kuliah Anak Rusak Terendam Banjir, BI Turun Tangan

{{caption}}
PM India Kunjungi Jakarta dan Yogyakarta pada 6–8 Juli

{{caption}}
Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK, Wakil Bupati Menangis

{{caption}}
Cerita Pesantren di Lampung Mandiri Listrik Lebih dari 32 Tahun

{{caption}}
DTKJ Usul Tarif Transjakarta Jadi Rp 5.000, Ini Skemanya

{{caption}}
Tarif Transjakarta Diusulkan Jadi Rp 5.000

Topik Terkait
{{caption}}
VIDEO: Keras! Mahfud Blak-blakan Fakta Tata Negara Indonesia, Dinasti Boleh Asal....

Mahfud mengatakan anggota keluarga boleh menduduki jabatan di dalam demokrasi namun harus berkompetisi secara fair

Mahfud MD
{{caption}}
Habiburokhman Balas Tudingan Hasto soal Bansos Effect di Pemilu 2024: Seperti 'Nyinyiran' Nenek-Nenek

Habiburokhman Balas Tudingan Hasto soal Bansos Effect di Pemilu 2024: Seperti 'Nyinyiran' Nenek-Nenek

Habiburokhman
{{caption}}
Hasto Tuding Bansos Effect pada Pemilu 2024, Ini Respons Gerindra

Hasto Tuding Bansos Effect pada Pemilu 2024, Gerindra: Segelintir Elite yang Belum Move On

Pemilu 2024
{{caption}}
Hasto Sebut Prabowo-Gibran Didukung Kekuatan 30 Persen Penyumbang Perekonomian Nasional

Hasto menyebut Prabowo-Gibran didukung kekuatan besar

PDIP
{{caption}}
Jokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat

Jokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
{{caption}}
Sindiran PDIP: Kekuasaan Didedikasikan untuk Bangsa dan Negara, Bukan Ambisi Keluarga

Hasto menyebut dipilihnya Ganjar-Mahfud sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bukan untuk kepentingan partai.

Ganjar-Mahfud MD
{{caption}}
'Semua Warga Memiliki Hak Politik Sama, Tak Boleh Dikebiri karena Kekerabatan dengan Penguasa'

Kamhar menuturkan, polemik tentang politik dinasti ini selalu menjadi diskursus publik, utamanya menjelang pemilu dan pilkada.

Partai Demokrat
{{caption}}
Tokoh Kaltim Harapkan Audiensi dengan Presiden Prabowo, Soroti Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Sejumlah tokoh senior Kalimantan Timur yang tergabung dalam MPKT harapkan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto untuk sampaikan keprihatinan tata kelola pemerintahan Kaltim.

apbd kaltim
{{caption}}
NasDem Nilai Makna Politik Dinasti Dikembalikan ke Masyarakat: Harus Nilai dari Kemampuan Bukan Nama Keluarga

Politik dinasti sendiri dapat diartikan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang masih terkait dalam hubungan keluarga.

berita update
{{caption}}
Aksi Jogja Memanggil Kembali Desak Jokowi Turun

Dalam aksinya, demonstran menggantung boneka yang mengenakan topeng mirip Jokowi.

demo kawal putusan mk
{{caption}}
Polisi Buru Penggerak Pelajar dalam Demo Ricuh di Balaikota Semarang

Polisi mengidentifikasi asal sekolah pelajar yang diamankan. Dari 10 sekolah, hanya dua di antaranya yang berada di Kota Semarang.

demo kawal putusan mk
{{caption}}
FOTO: Aktivis 98 Gelar Mimbar Rakyat di UNJ, Terbitkan Maklumat Tolak Kembalinya Orba dan Politik Dinasti

Maklumat Bersama Aktivis 98 dikeluarkan menjelang peringatan 26 tahun reformasi.

aktivis 98
{{caption}}
PTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi

Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.

20240213
{{caption}}
BPS: Inflasi Indonesia Tetap Terkendali Hingga Juni 2026

Selain itu, Ateng pun menyebut kelompok transportasi sebagai kontributor inflasi tahunan terbesar kedua pada Juni 2026.

berita update
{{caption}}
Ini yang Dibahas Pemerintah, DPR dan Bank Indonesia dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Makroekonomi

Rapat koordinasi tersebut difokuskan pada pembahasan strategi menjaga pertumbuhan ekonomi.

berita update
{{caption}}
Wali Kota Singkawang Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Data Akurat

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026, menekankan pentingnya data akurat untuk perencanaan pembangunan daerah.

bps
{{caption}}
BPS Pastikan Data Sensus Ekonomi 2026 Hanya untuk Statistik dan Terjamin Kerahasiaannya

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya, penting untuk kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

amalia adininggar widyasanti
{{caption}}
Prabowo Targetkan Restrukturisasi BUMN, Pangkas Jumlah Perusahaan Jadi 250 untuk Efisiensi

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Restrukturisasi BUMN, memangkas jumlah perusahaan negara dari seribu lebih menjadi 250. Langkah ini demi efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang lebih baik, menarik perhatian luas.

bumn
{{caption}}
Presiden Prabowo Pastikan Restrukturisasi BUMN Tidak Akan Ada PHK Karyawan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana restrukturisasi BUMN besar-besaran tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan, demi efisiensi dan keuntungan negara.

aset negara