Petani Tembakau Kritik PP Kesehatan: Aspirasi Kami Tak Diakomodir

Aturan yang menjadi sorotan di antaranya wacana standardisasi berupa kemasan polos tanpa merek untuk produk tembakau maupun rokok elektronik.

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

Petani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.

Petani tembakau meminta Kemenkes agar aturan produk tembakau di RPP Kesehatan untuk diatur terpisah.

Hal ini karena aturan produk tembakau di RPP Kesehatan dinilai tak sejalan dengan UU yang menaungi bidang pertanian.

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuai penentangan dari berbagai daerah penghasil tembakau, termasuk Kabupaten Klaten.

Pengaturan-pengaturan eksesif ini dinilai mengancam keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Langkah untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pun menjadi pertimbangan mengingat pihaknya telah berkirim surat kepada pemangku kepentingan.

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Dari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.

Menurut Sudarto, saat ini terdapat 143.000 anggota FSP RTMM-SPSI yang bergantung pada sektor IHT sebagai tenaga kerja di pabrik.

PMK dan PP 28/2024 tidak hanya mempengaruhi industri tembakau, tetapi juga berdampak besar pada mata rantai produksi dan distribusi.

Evaluasi dalam rentang tiga hingga lima tahun dapat memberikan gambaran lebih utuh mengenai efektivitas dan dampak kebijakan.

Konsumsi rokok dan rokok elektronik di Indonesia terbesar ketiga di dunia, usai China dan India.

Pelaku usaha ritel menolak wacana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek atau plain packaging produk tembakau.

Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.

Aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman memandang, bahwa aturan ini seakan-akan menjadikan gula sebagai barang haram.

Teknologi ruang dingin bertenaga surya mulai mengubah cara petani Afrika menjaga kualitas hasil panen.

Bagi para petani di Papua, kehadiran sawah baru tidak hanya membuka peluang untuk meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membantu masyarakat.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memulai proyek Rehabilitasi Irigasi Bengo di Bone, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pemerintah Kota Padang bergerak cepat melakukan perbaikan irigasi pascabencana hidrometeorologi. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dialokasikan untuk 16 paket perbaikan irigasi Padang, demi mengairi kembali sawah petani.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan distribusi pupuk subsidi Aceh berjalan lancar, bahkan telah mencapai 42 persen dari alokasi 2026. Simak detail upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan!

Polres Garut berhasil menyerap 326 ton jagung dari program swasembada pangan hingga Juni 2026, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.