Petaka Kebijakan Trump, Harga Boneka Barbie Bakal Naik

Mattel akan menaikkan harga beberapa produk untuk menyesuaikan dengan biaya produksi yang semakin tinggi.

Perusahaan yang memproduksi mainan Barbie, Mattel, berencana untuk menaikkan harga produk mereka sebagai respons terhadap tarif yang menyebabkan peningkatan biaya produksi. Di Amerika Serikat (AS), Mattel akan menaikkan harga beberapa produk untuk menyesuaikan dengan biaya produksi yang semakin tinggi akibat tarif yang diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump terhadap mitra dagang utama.

Mengutip dari CNBC, saham perusahaan mainan ini mengalami penurunan sekitar 2 persen dalam perdagangan sehari sebelumnya. Secara keseluruhan, saham tersebut telah turun sekitar 8 persen sepanjang tahun ini.

"Mengingat lingkungan ekonomi makro yang tidak stabil dan lanskap tarif AS yang terus berkembang, sulit untuk memprediksi pengeluaran konsumen dan penjualan Mattel di AS pada sisa tahun ini dan musim liburan," ujar pembuat mainan tersebut.

Perang tarif antara AS dan China sangat berdampak pada perusahaan, di mana kedua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini telah meningkatkan pungutan atas barang satu sama lain lebih dari 100 persen sejak awal tahun ini. Konflik dagang ini telah mengganggu rantai pasokan global.

"Tidak diragukan lagi bahwa tarif tersebut menciptakan gangguan dalam industri. Banyak perusahaan telah menghentikan produksi dan pengiriman ke AS akibat tarif dari China. Kami mendukung advokasi Asosiasi Mainan untuk tarif nol pada mainan," kata CEO Mattel, Ynon Kreiz, dalam sebuah wawancara.

AS menyumbang sekitar setengah dari penjualan mainan global Mattel, dan perusahaan ini mengimpor sekitar 20 persen barang yang dijual di negara tersebut dari China.

Untuk mengurangi biaya, perusahaan tersebut menyatakan akan memangkas promosi dan diskon. Mereka juga meningkatkan target penghematan biaya untuk tahun ini dari USD 60 juta menjadi USD 80 juta. Selain dari China, Mattel juga mengimpor produk seperti boneka Barbie dan mainan Hot Wheels dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand, yang juga terkena tarif timbal balik dari pemerintahan Trump pada awal April sebelum dihentikan selama 90 hari.

Sebelumnya, perusahaan ini menargetkan laba per saham yang disesuaikan pada 2025 antara USD 1,66 dan USD 1,72 serta pertumbuhan penjualan bersih tahunan sebesar 2 persen hingga 3 persen.

Ekspor Mainan Indonesia

Kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Washington, Amerika Serikat bertujuan untuk membahas kebijakan tarif resiprokal yang membawa sejumlah fakta menarik mengenai hubungan perdagangan antara Indonesia dan AS.

Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap berbagai komoditas ekspor Indonesia, khususnya di sektor mainan anak-anak.

"Tahu Barbie kan ya? Barbie bukan yang film, tapi Barbie boneka. Barbie boneka itu mayoritas bikinan dari kita (Indonesia). Saat pertemuan dengan US Treasury, muncul pembicaraan soal Barbie. Karena AS impor Barbie (dari Indonesia), dan produsen terbesar Barbie memang dari Indonesia," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4).

Selain Barbie, kata Bendahara Negara ini, produk mainan kedua yang akan terpengaruh adalah Hot Wheels.

"Mungkin buat anda semua kelihatannya nggak penting. Tapi buat Amerika ini penting, karena enam bulan lagi mereka akan Christmas, akan Black Friday. Dan setiap nenek-nenek seperti saya akan beli hadiah untuk cucunya. Dengan adanya retaliasi tarif maka akan memengaruhi harga toys juga," tambahnya.

Sebagai informasi, Indonesia memiliki pabrik boneka Barbie terbesar di dunia, yaitu PT Mattel Indonesia (PTMI) yang terletak di Cikarang, Jawa Barat.

Pada tahun 2021, PTMI berhasil memproduksi sekitar 85 juta boneka dan aksesori. Perusahaan ini juga telah meresmikan fasilitas molding baru pada tahun 2022 untuk mendukung peningkatan kapasitas produksinya.

AS Mengakku Alami Penzaliman

Sri Mulyani baru-baru ini mengungkapkan dinamika menarik dalam pertemuan musim semi (Spring Meeting) yang berlangsung di Washington, D.C. Dalam forum tersebut, pernyataan dari Amerika Serikat menjadi sorotan utama, di mana negara adidaya itu mengklaim merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem global yang selama ini sering dikritik oleh negara-negara berkembang.

"Jadi, di Washington kemarin headline dan topik paling menonjol adalah statement Amerika bahwa mereka merasa dizolimi oleh sistem global," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4).

Menurut Sri Mulyani, selama ini negara-negara berkembanglah yang sering merasa tertekan oleh globalisasi. Namun, kini Amerika yang justru menyatakan bahwa mereka 'diperlakukan tidak adil'. Hal ini tentu menarik dan menunjukkan bahwa sistem global sedang mengalami guncangan besar.

"Karena ternyata yang terzolimi tidak hanya negara berkembang tapi negara paling kuat dan paling besar ekonominya di dunia merasa bahwa the global system is unfair," ujarnya.

Pernyataan ini menjadi kejutan, terutama karena datang dari negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yang selama ini dianggap sebagai pihak yang paling diuntungkan dari sistem global yang ada.