Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan.
pariwisata bali
Setiap wisman yang datang ke Pulau Dewata akan dikenai biaya Rp150.000 atau sekitar USD 10.
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Pengusaha Khawatir Kebijakan Bali Pungut Rp150.000 ke Turis Asing Ditiru Provinsi Lain
Pemerintah Provinsi Bali akan memberlakukan pungutan bagi wisatawan mancanegara (wisman) atau turis asing pada 14 Februari 2024 mendatang.
Setiap wisman yang datang ke Pulau Dewata akan dikenai biaya Rp150.000 atau sekitar USD 10.
- Turis Asing ke Bali Wajib Bayar Rp150 Ribu Mulai Februari 2024, Begini Mekanismenya
- Bertemu Pj Gubernur, Industri Pariwisata Bali Sampaikan Aspirasi Soal Pungutan Wisman
- Pungutan Pajak Turis Asing Masuk Bali Diprediksi Capai Rp1 Triliun, Dananya Digunakan Untuk Ini
- Sandiaga: Pungutan Wisatawan Asing di Bali Terkumpul di Atas Rp20 Miliar
- Hotman Harap Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Beri Perhatian Kasus Vina seperti Kasus Sambo
- VIDEO: Cerita Mahfud Teladani Nabi Ismail, Anak Muda Patuh Aturan
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Haryadi Sukamdani menilai, pemberlakuan pungutan bagi wisman ini tidak tertata dengan baik. Justru, keputusan tersebut akan membuat provinsi lain mengikuti jejak Pemprov Bali.
"Menurut pandangan kami, mekanisme yang juga ke Bali tidak tertata dengan baik sebagai suatu instrumen perpajakan secara keseluruhan," kata Haryadi saat ditemui di kantor Mahkamah Konstitusi usai mengajukan uji materil pajak hiburan, Rabu (7/2).
Menurut Haryadi alasan Pemprov Bali memberlakukan pungutan bagi wisman senilai Rp150.000, lantaran Pemprovnya merasa tidak mendapatkan pemasukan atas kegiatan pariwisata di wilayahnya.
"Kenapa terjadi di Bali seperti itu? karena Provinsi Bali itu merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pendapatan atas kegiatan pariwisata yang merupakan kegiatan ataupun sektor ekonomi yang paling memberikan kontribusi paling besar, tetapi yang mendapatkan adalah pemerintahan tingkat dua yaitu kabupaten dan kota," jelasnya.
Haryadi menyarankan, jika memang Pemprov Bali ingin menerapkan kebijakan tersebut, maka kebijakannya bisa diatur lebih baik.
Dikhawatirkan, akan diikuti daerah lain apabila kebijakannya belum matang dan bisa menimbulkan masalah baru.
"Pandangan kami seharusnya diatur lebih baik ke depan, karena kalau seperti itu kita khawatirkan semua daerah akan menambah tambahan lagi. Nanti kalau Bali bikin entar daerah lain bikin dengan berbagai alasannya dia akan seperti itu dan itu nanti akan kontraproduktif," pungkasnya.
