Pemprov NTB Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan dan Lebaran 2026

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjamin stok pangan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2026, didukung sinergi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas penting.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan jaminan penuh terkait ketersediaan stok pangan di wilayahnya. Kepastian ini berlaku sepanjang periode Ramadan hingga perayaan Idulfitri 2026 mendatang. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara tegas menyatakan bahwa pasokan kebutuhan pokok masyarakat akan tetap terjaga.

Pernyataan ini disampaikan Wagub Indah saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di halaman Kantor TVRI NTB, Mataram, pada hari Rabu. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antarlembaga, termasuk Bulog dan Bank Indonesia (BI), untuk terus memantau pergerakan harga di pasar induk maupun pasar tradisional.

Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat, terutama mengingat adanya dua momentum besar. Selain umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa dan merayakan Lebaran, umat Hindu juga akan merayakan Nyepi dalam waktu dekat.

Sinergi Lintas Lembaga Jaga Stabilitas Harga Pangan

Pemerintah Provinsi NTB secara aktif menggalang sinergi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan sembilan bahan pokok. Kolaborasi ini melibatkan Bulog, Bank Indonesia, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta para pengusaha distributor di wilayah NTB. Tujuan utama adalah memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya golongan ekonomi kecil.

Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa pemantauan harga di pasar induk dan tradisional menjadi kunci. Langkah ini diambil untuk mencegah gejolak harga yang dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.

Kepala LPP TVRI NTB, Ina Djara, menambahkan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) tahun ini mendapat dukungan penuh dari berbagai instansi. TVRI sendiri telah konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelenggarakan GPM di seluruh stasiun daerah selama lima tahun terakhir. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam pengendalian inflasi daerah.

Intervensi Cepat Atasi Kenaikan Harga Komoditas

Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan respons cepat terhadap kenaikan harga komoditas tertentu yang sempat terjadi di beberapa wilayah Pulau Lombok. Kenaikan harga cabai merah, misalnya, diatasi melalui intervensi pasokan dari Sulawesi. Langkah ini diambil untuk memenuhi tingginya konsumsi lokal dan menstabilkan kembali harga di pasaran.

Selain cabai, perhatian juga diberikan pada komoditas jagung, khususnya di wilayah Bima, Pulau Sumbawa. Pemerintah berupaya menjalin kemitraan strategis guna memastikan hasil panen petani mendapatkan pasar yang layak. Hal ini bertujuan untuk melindungi produsen lokal dari kerugian saat puncak musim panen tiba.

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, menegaskan bahwa GPM adalah instrumen penting dalam mengendalikan inflasi daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga sekaligus membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Gerakan Pangan Murah dan Layanan Kesehatan Gratis

Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) kali ini menghadirkan inovasi dengan menyediakan layanan tambahan bagi masyarakat. Selain kesempatan berbelanja sembako dengan harga terjangkau, masyarakat juga dapat menikmati fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi dengan Universitas Bima Internasional dan Rumah Sakit Mata NTB.

Layanan pemeriksaan kesehatan dan mata gratis ini merupakan wujud kepedulian terhadap warga sekitar Kelurahan Kekalik Jaya, terutama mengingat kondisi cuaca hujan yang mengguyur sejak semalam. Ini menunjukkan pendekatan holistik pemerintah dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB juga menggelar sosialisasi kampanye "Stop Boros Pangan". Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan mengonsumsi pangan secara bijak. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi rapid test pangan untuk memastikan kelayakan konsumsi.

Sumber: AntaraNews