Pemprov Jambi Terus Negosiasi Pembayaran Karbon US$70 Juta dari Bank Dunia

Pemerintah Provinsi Jambi masih bernegosiasi intensif untuk pencairan dana pembayaran karbon sebesar US$70 juta dari Bank Dunia, menghadapi pola baru yang berpotensi menghambat proses, demi mewujudkan komitmen hijau daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi saat ini tengah bernegosiasi intensif dengan Bank Dunia terkait pencairan dana pembayaran karbon senilai 70 juta dolar Amerika Serikat (AS). Dana ini merupakan bagian dari skema dana multilateral BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-ISFL) yang didukung oleh berbagai pemerintah donor. Negosiasi ini menjadi krusial untuk memastikan Jambi dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya dalam program hijau global.

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menjelaskan bahwa proses negosiasi berlangsung menyusul adanya perubahan pola serta objek dan sasaran yang dikehendaki oleh Bank Dunia. Perubahan ini dikhawatirkan dapat mengulang tahapan dari awal, termasuk pembuatan pengajuan proposal baru, yang berpotensi memakan waktu lebih lama. Pemprov Jambi tetap bersikukuh pada komitmen awal yang telah disepakati untuk menghindari penundaan.

Pihak Pemprov Jambi, bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia, terus mendorong Bank Dunia agar tetap melaksanakan pola BioCF yang sudah diterapkan sebelumnya. Program lingkungan ini bertujuan mulia untuk mempertahankan kondisi hutan tetap utuh dan terjaga, sekaligus memperkuat posisi Jambi dalam inisiatif lingkungan global.

Tantangan dalam Pencairan Dana Karbon Jambi

Perubahan pola yang diinginkan Bank Dunia menjadi tantangan utama dalam pencairan dana pembayaran karbon ini. Menurut Sekda Sudirman, jika mengikuti pola baru, Pemprov Jambi harus mengulang tahapan dari awal, termasuk menyusun proposal baru, yang akan memakan waktu dan sumber daya tambahan. Padahal, kesepakatan awal antara pemerintah pusat dan Bank Dunia telah terjalin melalui sebuah perjanjian (MoU) yang seharusnya menjadi dasar kelanjutan program.

Pemprov Jambi menegaskan komitmennya untuk menuntaskan apa yang sudah menjadi kesepakatan awal tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya KLH/BPLH yang juga berusaha menjalankan apa yang telah disepakati dari awal. Negosiasi masih terus berjalan, dan Sudirman menekankan bahwa program ini belum bisa dikatakan gagal karena tahapan negosiasi masih berlangsung.

Rapat-rapat koordinasi terus dilakukan untuk mencari titik temu. Pemprov Jambi berharap Bank Dunia berkenan untuk tetap melanjutkan pola BioCF yang telah diterapkan sebelumnya, demi kelancaran program dan pencapaian tujuan lingkungan yang telah ditetapkan. Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan dana hibah internasional yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan dan prosedur yang berbeda.

Potensi dan Kontribusi Jambi dalam Program Hijau

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Agus Sunaryo, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah daerah terus mematangkan langkah untuk mencairkan dana hibah internasional ini. Dana sebesar 70 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,2 triliun, sangat dinantikan untuk mendukung program-program lingkungan di Jambi.

Saat ini, pemerintah tengah menanti penandatanganan kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli kredit karbon atau Emissions Reduction Purchase Agreement (ERPA) antara Bank Dunia dan Pemerintah Republik Indonesia. Setelah ERPA ditandatangani dan dinyatakan efektif, dana tersebut ditargetkan dapat terealisasi secara maksimal dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Pemerintah Provinsi Jambi optimistis bahwa langkah ini tidak hanya akan memperkuat posisi Jambi dalam program hijau dunia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Jambi memiliki potensi besar dengan luas sumber daya hutan dan lahan mencapai lebih dari 2,1 juta hektare, termasuk ekosistem gambut dan kawasan mangrove yang krusial bagi keseimbangan lingkungan. Kontribusi Jambi mencapai sekitar 10 persen dari target nasional melalui berbagai program penurunan emisi yang didukung pembiayaan daerah dan hibah internasional.

Sumber: AntaraNews