Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintahan Digital Penting Agar Pelayanan Bisa Lebih Cepat

Pemerintahan Digital Penting Agar Pelayanan Bisa Lebih Cepat

Pemerintahan Digital Penting Agar Pelayanan Bisa Lebih Cepat

Pemerintah tengah berupaya mempercepat penerapan Sistem Pemerinta Berbasis Elektronik.

Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah.

Pemerintah terus berupaya melaksanakan percepatan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu dari pusat hingga ke daerah.

Transformasi digital ini juga telah didukung dengan terbitnya Peraturan Presiden No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) ini berfungsi sebagai peta jalan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan mengetahui apa yang akan dilakukan selanjutnya dari sisi infrastruktur, lapisan data, hingga sumber daya manusia (SDM).

Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI) Profesor Yudho Giri Sucahyo mengatakan, SPBE menjadi sangat penting, karena teknologi digital merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari.

Pemerintahan Digital Penting Agar Pelayanan Bisa Lebih Cepat

Menurut Yudo, tanpa teknologi digital, masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, SPBE sangat diperlukan, dan menjadi penting karena digitalisasi tidak hanya berguna untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga dalam pelaksanaan pemerintahan.

"Dari Perpres SPBE itu juga menunjukkan bagaimana masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mereka bisa saling berkolaborasi, atau saling berkombinasi dalam beberapa tahun ke depan untuk mewujudkan yang namanya pemerintahan digital," kata Yudho dalam Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: SPBE Memperkuat Struktur Tata Kelola Pemerintahan Digital, yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta, Minggu (10/12).

Kemudian, Dosen Universitas Paramadina dan Research Fellow di Paramadina Public Policy Institute Muhammad Fajar Anandi memperkuat pemaparan Yudho dengan menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pemerintahan digital.

Menurut Fajar, pemerintahan digital adalah segala sesuatu yang akses, maupun layanan yang diberikan sudah tersedia secara digital, sebagai contoh Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Namun lebih dari definisi yang disebutkan, Fajar mengatakan bahwa pemerintahan digital sebenarnya merupakan pelayanan dan segala sesuatunya bisa dilakukan dengan cepat, tepat, serta lebih efisien tanpa harus mengeluarkan lebih banyak sumber daya lagi.

Fajar menambahkan, ada satu pelajaran yang bisa dicontoh oleh Indonesia untuk menerapkan SPBE dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu penanganan masalah pangan di Denmark.

"Denmark itu salah satu contoh yang paling menarik itu adalah dari sisi hortikultura, bagian dari pertanian. Bagaimana kalau kita itu pertanian itu semua oleh pemerintah yang melakukan, mereka juga ke pemerintah, tapi ada agensi yang khusus dan itu independen, itu yang mengatur sebenarnya, berapa banyak pisang yang dibutuhkan, misalnya. Dari mana sumbernya ketika tidak ada makanan, ketika terjadi masalah, dari mana datanya, pemerintah hanya kontrol saja, datanya sudah terpusat, dan semua itu terjamin," tutur Fajar.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Masih Terkendala SDM dan Infrastruktur

SPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.

Baca Selengkapnya
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
IKD Perkuat Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.

Baca Selengkapnya
Cara Cetak Kartu Nikah Digital Mudah dan Cepat, Ikuti Langkah-Langkah Ini
Cara Cetak Kartu Nikah Digital Mudah dan Cepat, Ikuti Langkah-Langkah Ini

Tak perlu bingung jika ingin mencetak kartu nikah. Simak caranya berikut ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Wali Kota Tarakan Raih Apresiasi Tokoh Indonesia Kategori Pengembangan Digitalisasi
Wali Kota Tarakan Raih Apresiasi Tokoh Indonesia Kategori Pengembangan Digitalisasi

Wali Kota Khairul berhasil melakukan elektronifikasi dan mengadaptasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Baca Selengkapnya
Persiapan Pemilu 2024, PPP Latih Saksi Pakai Sistem Digital dan Cara Amankan Suara di TPS
Persiapan Pemilu 2024, PPP Latih Saksi Pakai Sistem Digital dan Cara Amankan Suara di TPS

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar training of trainer lembaga saksi pemilu bagi perwakilan se-Indonesia.

Baca Selengkapnya
AI Mulai Dipakai untuk Integrasikan Proses Penagihan secara Digital
AI Mulai Dipakai untuk Integrasikan Proses Penagihan secara Digital

Dibutuhkan sistem yang terintegrasi dalam proses penagihan demi efisiensi.

Baca Selengkapnya
Kini Tak Lagi Bebas Biaya Admin, Ini Tujuan Awal Lahirnya QRIS
Kini Tak Lagi Bebas Biaya Admin, Ini Tujuan Awal Lahirnya QRIS

Sejarah lahirnya QRIS sebagai sistem pembayaran elektronik di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Cara Membuat Undangan Berbagai Acara, Simak Langkah Mudahnya
Cara Membuat Undangan Berbagai Acara, Simak Langkah Mudahnya

Undangan saat ini bisa dibuat dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan aplikasi digital.

Baca Selengkapnya
Pantau Rumah Warga Miskin dan Sengketa Tanah di Buleleng Lewat Aplikasi
Pantau Rumah Warga Miskin dan Sengketa Tanah di Buleleng Lewat Aplikasi

Setiap usulan RTLH dari kelurahan ataupun desa wajib dilakukan melalui aplikasi ini.

Baca Selengkapnya