Pemerintah Penajam Paser Utara Gencar Lakukan Pencatatan Aset IKN Penajam

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara aktif melakukan Pencatatan Aset IKN Penajam di Kecamatan Sepaku untuk mencegah sengketa dan mempersiapkan hibah kepada Otorita IKN.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah aktif melaksanakan pencatatan dan pendataan aset daerah yang berlokasi di Kecamatan Sepaku, wilayah yang kini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan kejelasan kepemilikan aset dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari saat proses pengalihan ke pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhajir, menegaskan bahwa seluruh aset, meliputi tanah, bangunan, serta peralatan milik pemerintah kabupaten di kawasan IKN, telah didata secara komprehensif. Pendataan ini menjadi krusial mengingat status Kecamatan Sepaku yang akan menjadi inti dari ibu kota negara yang baru.

Upaya ini merupakan bagian dari peningkatan pengamanan aset daerah menyusul keputusan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Dengan adanya pencatatan yang akurat, diharapkan proses hibah aset kepada Otorita IKN dapat berjalan lancar setelah terbentuknya pemerintahan daerah khusus (Pemdasus) IKN.

Strategi Pencegahan Sengketa dan Proses Hibah Aset

Pencatatan dan pendataan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki tujuan utama untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Ketika aset-aset di Kecamatan Sepaku diambil alih oleh pemerintah pusat, data yang lengkap akan menjadi dasar yang kuat untuk proses transisi. Proses ini juga mencakup penghapusan aset dari daftar milik pemerintah kabupaten setelah resmi dihibahkan.

Muhajir menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari persiapan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menyongsong status IKN. Dengan memindahkan ibu kota negara Indonesia, kebutuhan akan kejelasan aset menjadi sangat mendesak. Pengamanan aset daerah menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran pembangunan dan operasional IKN di masa mendatang.

Seluruh aset pemerintah kabupaten yang berada di wilayah IKN direncanakan akan dihibahkan kepada Otorita IKN. Hibah ini akan direalisasikan setelah terbentuknya pemerintahan daerah khusus IKN, yang akan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan ibu kota negara yang baru. Ini menunjukkan komitmen PPU dalam mendukung proyek strategis nasional tersebut.

Perkembangan Hibah dan Nilai Aset Daerah di IKN

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah merealisasikan hibah sebagian asetnya kepada Otorita IKN. Salah satu aset yang telah dihibahkan adalah lahan peternakan Trunen di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, dengan luas mencapai 42,6 hektare. Hibah ini juga mencakup gedung serta 20 unit peralatan mesin yang memiliki nilai total sekitar Rp17,4 miliar.

Meskipun demikian, Muhajir menyatakan bahwa hingga saat ini, belum ada permintaan hibah aset lebih lanjut dari Otorita IKN selain lahan peternakan Trunen tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa proses hibah dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kebutuhan yang spesifik dari Otorita IKN.

Nilai aset Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berada di Kecamatan Sepaku terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat, hingga akhir tahun 2024, total nilai aset pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan tersebut telah mencapai lebih kurang Rp917 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya kontribusi aset daerah dalam pengembangan IKN.

Status Kepemilikan Aset dan Prospek Masa Depan

Selama Kecamatan Sepaku masih berada dalam wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan belum ada peraturan turunan yang mengatur secara spesifik dari Undang-Undang IKN, aset-aset tersebut tetap menjadi milik kabupaten. Ini berarti aset tanah, bangunan, dan peralatan masih secara sah dimiliki oleh pemerintah kabupaten berjuluk Benuo Taka tersebut.

Muhajir menegaskan bahwa untuk sementara waktu, aset daerah yang berada di kawasan IKN masih dalam status kepemilikan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Status ini akan berubah seiring dengan perkembangan regulasi dan pembentukan pemerintahan daerah khusus IKN.

Nilai aset yang tercatat saat ini belum mencakup aset yang mungkin akan dibangun atau dibeli pada tahun anggaran 2025. Hal ini menunjukkan bahwa total nilai aset di kawasan IKN yang dimiliki PPU berpotensi terus bertambah di masa mendatang, seiring dengan investasi dan pembangunan yang terus berjalan.

Sumber: AntaraNews