Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Rizal meluruskan isu pembelian beras SPHP harus difoto, dengan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak pernah berlaku dalam mekanisme distribusi.

Program Beras SPHP menjadi kunci stabilitas harga pangan di Indonesia. Bagaimana pemerintah memastikan butir-butir beras ini meredam gejolak pasar dan menjaga daya beli masyarakat?

Beras SPHP belakangan ini menjadi pilihan alternatif sejumlah konsumen di tengah terus melonjaknya harga beras.

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Airlangga memastikan tidak ada program salah satu paslon yang menggunakan bansos pemerintah.

KPK mewanti-wanti ada clonflict of interest (COI) dalam penyaluran bansos tersebut.

Dirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.

pembatasan pembelian beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah ini, bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan.

Perum Bulog Cabang Tulungagung secara masif menyalurkan 200-300 ton Beras SPHP setiap pekan guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah potensi inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Perum Bulog Cabang Meulaboh telah mendistribusikan lebih dari 1,6 juta kilogram beras SPHP sejak Januari 2026, menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga pangan.

Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar tradisional. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama setelah masa panen berakhir, sehingga harga.

Perum Bulog Kanwil Sumut secara ketat menjaga kualitas beras melalui serangkaian pengecekan berkala, memastikan pasokan pangan tetap aman dan layak konsumsi bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Perum Bulog Kanwil Papua terus mengoptimalkan Penyaluran Beras SPHP Bulog Papua sebanyak 1.000 ton setiap bulan, menjamin ketersediaan dan harga stabil bagi masyarakat di Tanah Papua.

Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah mempercepat penyaluran bantuan pangan beras dan Minyakita untuk menjaga stabilitas harga serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat signifikan. Pengamat politik menilai ini bukti nyata keberhasilan Reformasi Polri di bawah kepemimpinan saat ini.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan komitmen penguatan layanan kesehatan 3T, termasuk percepatan peningkatan status RSUD Perpetua H. Safanpo di Asmat, demi pemerataan akses kesehatan yang berkualitas.

Pengamat politik senior Boni Hargens menilai pelibatan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam jabatan sipil merupakan keniscayaan yang wajar dan sah, menekankan pada aspek kompetensi dan kebutuhan nyata instansi.

Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA) XVII di Gorontalo menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat petani dan nelayan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Koperasi Kelurahan dan Desa Merah Putih (KKDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, menunjukkan optimisme tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi sorotan utama setelah survei Poltracking Indonesia menunjukkan dampak positifnya terhadap kepuasan publik dan pertumbuhan ekonomi lokal, menarik perhatian banyak pihak.