Pajak Karyawan Jadi Penyumbang Terbesar Pendapatan Korea

Pelonggaran peraturan perpajakan akan mendorong perusahaan meraih laba lebih tinggi.

Pemerintah Korea memproyeksikan pajak yang dipungut dari penghasilan pekerja bergaji diharapkan menyumbang porsi terbesar pendapatan pajak tahunan pemerintah tahun ini. Jika ini terjadi, ini akan menandai pertama kalinya di Korea di mana proporsi pajak penghasilan yang diperoleh melampaui pajak perusahaan atas laba yang diperoleh oleh bisnis.

Laporan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan yang dilansir oleh The Korea Times, pajak penghasilan diproyeksikan mencapai 18,9 persen dari total pendapatan pajak pada tahun 2024, dibandingkan dengan pajak perusahaan sebesar 18,4 persen.

Prakiraan tersebut dibuat karena pajak penghasilan kemungkinan meningkat sebesar 3 triliun won (Rp34 triliun) dari tahun sebelumnya, sedangkan pajak perusahaan kemungkinan turun sebesar 17 triliun won (Rp196 triliun) selama periode waktu yang sama.

Dalam hal tingkat pertumbuhan, pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,6 persen dari tahun 2008 hingga 2023, dengan total mencapai 15,6 triliun won pada tahun 2008 dan 62,1 triliun won pada tahun 2023.

Selama periode yang sama, pajak penghasilan perusahaan meningkat dari 39,2 triliun won pada tahun 2008 menjadi 80,4 triliun won pada tahun 2023, menghasilkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,9 persen.

Kementerian Keuangan menganalisis bahwa laju pertumbuhan pajak penghasilan yang diperoleh telah meningkat, mencatat bahwa jumlah total yang dikumpulkan berlipat ganda dalam enam tahun, meningkat dari sekitar 30 triliun won pada tahun 2006 menjadi 62,1 triliun won pada tahun 2023.

Dampak penyerapan tenaga kerja yang tinggi

Kementerian tersebut menghubungkan peningkatan pajak penghasilan dengan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, yang mencapai rekor 70 persen pada tahun 2023.

Disebutkan pula bahwa pekerja bergaji tetap telah memperoleh penghasilan lebih banyak dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2018 dan 2019, ketika upah minimum meningkat secara signifikan masing-masing sebesar 16,4 persen dan 10,9 persen.

Di sisi lain, korporasi telah memperoleh laba yang lebih rendah akibat ekonomi yang lesu.

Selain itu, pemerintahan Yoon Suk Yeol menurunkan tarif pajak perusahaan maksimum dari 25 persen menjadi 24 persen pada tahun 2023 sebagai bagian dari visinya untuk pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor swasta.

Langkah ini dilakukan dengan keyakinan bahwa pelonggaran peraturan perpajakan akan mendorong perusahaan meraih laba lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, para kritikus berpendapat bahwa pemerintahan Yoon yang pro-korporasi mengabaikan beban pajak pada pekerja bergaji di tengah periode biaya hidup tinggi dan suku bunga tinggi.

“Seharusnya pekerja bergaji tetap yang membayar pajak lebih sedikit, bukan konglomerat,” kata seorang kritikus.