Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,5 Triliun di 2024, Ini Alasannya

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan anggaran pembangunan IKN Nusantara sebesar Rp6 triliun pada tahun 2026 akan dikelola secara transparan dan akuntabel, seiring terbitnya DIPA dan pelantikan pejabat perbendaharaan.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkap tiga skema utama pendanaan IKN, meliputi APBN, KPBU, dan investasi swasta murni. Simak detail alokasinya!

Dana tersebut, menurut Basuki, digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan strategis tahap kedua yang menjadi fondasi IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.

Hal itu disampaikan Basuki saat rapat bareng dengan Komisi II DPR mengenai laporan keuangan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN Basuki Hadimuljono memastikan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan.

Permintaan anggaran ini untuk kelanjutan pembangunan IKN di 2025.

Pemerintah masih tetap akan meneruskan pembangunan IKN di tahun depan dan setelahnya.

Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.

Pemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.

Keberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.

Penambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun

Kolaborasi strategis antara Kepolisian dan Pemerintah Desa Sukomulyo di Sepaku menyiapkan 10 hektare lahan untuk ditanami jagung hibrida, mendukung Swasembada Pangan IKN dan ketahanan nasional. Simak detailnya!

Otorita IKN mengintensifkan peran masyarakat sebagai garda terdepan untuk mewujudkan IKN Bebas Malaria dan DBD, menargetkan penurunan kasus demam berdarah hingga 50 persen melalui edukasi dan pengendalian vektor.

Otorita IKN berkolaborasi dengan daerah penyangga untuk mewujudkan IKN Kelola Sampah Jadi Energi. Inisiatif PSEL ini akan mengubah masalah lingkungan menjadi sumber daya bernilai dan berkelanjutan.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Bank Indonesia memprediksi permintaan rumah di Balikpapan akan meningkat signifikan pada 2026. Pembangunan IKN tahap dua dan aktivitas industri menjadi pendorong utama pasar Properti Balikpapan IKN, menarik perhatian pembeli dan investor.

Pasar Segar Sepaku di Kecamatan Sepaku kini resmi beroperasi, menjadi alternatif berbelanja modern dan nyaman bagi masyarakat serta pengunjung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Beredar di media sosial X memperlihatkan suasana Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak terurus.

Istana meluruskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Padahal Jokowi memperkirakan pembangunan IKN selesai dalam 10-20 tahun mendatang.

Menurut Prabowo, prioritas utama adalah pembangunan gedung-gedung pemerintahan, mulai dari Gedung MPR/DPR, perumahan anggota, serta kantor yudikatif.

VKTR ungkap ada sebuah perusahaan BUMN yang telah memesan bus listrik pada awal kuartal III-2024 untuk ditempatkan di IKN, Kalimantan Timur.

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru