Negara Ini Bakal Denda Rp128 Miliar Bagi Pengusaha yang Sengaja Bayar Karyawan di Bawah Upah Minimum

Satu juta lebih pekerja, merasakan pencurian upah karena dibayar di bawah standar.

Mulai Januari 2025, para pengusaha di Australia yang dengan sengaja membayar upah di bawah standar kepada karyawannya, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga USD7,85 juta atau Rp128 miliar (kurs Rp16.317). Kebijakan ini merupakan bagian dari undang-undang baru yang secara nasional mengkriminalisasi praktik pencurian upah.

Melansir dari ACTU, lebih dari satu juta pekerja Australia mengalami pencurian upah karena dibayar di bawah upah minimum nasional atau upah junior atau kasual terendah dalam sistem penghargaan.

Ini mencakup satu dari tiga pekerja lepas atau 875.000 karyawan lepas yang sebagian besar bekerja di sektor ritel dan perhotelan dan 538.200 pekerja tetap.

Perusahaan dapat dikenai denda hingga USD7,85 juta atau Rp128 miliar, atau tiga kali lipat jumlah kekurangan pembayaran, mana yang lebih besar.

Seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga sepuluh tahun, dan denda hingga USD1,56 juta atau Rp25,4 miliar, atau tiga kali lipat jumlah kekurangan pembayaran, mana yang lebih besar.

Selain itu, individu yang terlibat dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga USD1,56 juta atau Rp25,4 miliar atau tiga kali lipat dari jumlah kekurangan pembayaran, mana yang lebih besar.

Sanksi Perdata Juga Meingkat

Sanksi perdata untuk kekurangan pembayaran upah juga akan meningkat. Saat ini, sebanyak 25 kali lipat bagi perusahaan besar yang terlibat dalam pelanggaran serius yang sekarang dapat dikenakan denda hingga USD4,95 juta atau Rp80,7 miliar.

Perkiraan keseluruhan tentang tingkat pencurian upah sangat bervariasi mengingat hal ini merupakan praktik yang sengaja disembunyikan oleh para pengusaha. Audit oleh Ombudsman Pekerjaan yang Adil memperkirakan angkanya antara USD850 juta atau Rp13,8 triliun hingga USD1,55 miliar atau Rp25,2 triliun dalam bentuk upah yang dicuri setiap tahun.

Menurut Dewan Anggota Dana Pensiun, pencurian dana pensiun juga diperkirakan merugikan 2,8 juta pekerja Australia USD5,1 miliar atau Rp83,2 triliun per tahun dan hampir USD41,6 miliar atau Rp678,7 triliun selama sembilan tahun terakhir.

Sebagaimana diketahui, undang-undang baru, yang diperkenalkan dalam undang-undang Closing Loopholes pada akhir tahun 2023, merupakan respons langsung terhadap kasus pencurian upah yang meluas dan telah menjadi model bisnis standar di banyak industri.

Undang-undang antipencurian upah yang baru mencakup semua pemberi kerja dan karyawan yang tercakup dalam Fair Work Act. Direktur Penuntutan Umum dan Kepolisian Federal Australia akan menangani penuntutan, dengan investigasi utamanya dilakukan oleh Fair Work Ombudsman.