Mulai tahun 2024, maksimal impor bawang putih hanya 650 ribu ton per importir.
Kementerian Pertanian berencana akan melakukan pembatasan impor bawang putih. Mulai tahun 2024, maksimal impor bawang putih hanya 650 ribu ton per importir.
"Jadi tahun depan kita sudah mereview dan saya sudah minta Dirjen hortikultura tidak menerbitkan satu juta seperti sebelumnya kemungkinan besar sekitar 600.000 (ton) sampai 650.000 (ton) itu udah paling banyak," kata Plt. Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Kantor Ombudsman, Selasa (17/10).
Apresiasi yang diberikan berupa tambahan kuota impor bagi yang melakukan wajib tanam berkali-kali.
"Untuk RIPH tidak lebih dari 650 ton. Kemudian 140 perusahaan (yang sudah dapat RIPH) ada yang 1 kali wajib tanam, 2 kali, 3 kali, itu nanti akan mendapatkan quantity yang tentunya berbeda sebagai reward," kata Arief.
Adapun pihaknya akan meminta Kementerian Perdagangan untuk membatasi impor bawang putih sesuai kebutuhan dalam negeri di 2023.
Lantaran, saat ini sudah ada 200 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang telah diterbitkan dengan volume mencapai 1,1 juta ton.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto menjelaskan penerapan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) harus mengikuti aturan sesuai Permentan 39/2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.
"Saat ini sudah terbit dua ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," kata dia.
"Saya sampaikan bahwa, wewenang perijinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," demikian dikatakan Prihasto di Jakarta, Sabtu (14/10).
Mulai tahun 2024, maksimal impor bawang putih hanya 650 ribu ton per importir.
Daftar tersebut sekarang sedang dibahas dan akan diputuskan beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait.
Baca Selengkapnya
Untuk membantu UMKM, Kemendag juga mendorong kampanye Bangga Buatan Indonesia
Baca Selengkapnya
BPN menugaskan Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 2 juta ton untuk beras cadangan pemerintah (CBP).
Baca Selengkapnya
Ganjar berharap agar pemimpin bangsa Indonesia memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak muda.
Baca Selengkapnya
Penyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.
Baca Selengkapnya
Ia sudah mencoba memecahkan batuan itu bertahun-tahun tetapi tak bisa. Ia pun menyerah.
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
Instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan kebutuhan tersebut.
Baca Selengkapnya
Penerapan kebijakan tersebut dinilai hanya menguntungkan negara maju yang daya saing investasinya lebih kuat.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi