Kemendag Pastikan Seluruh Izin Impor Daging Sapi 2026 Terbit, Kuota BUMN Dominan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memastikan seluruh izin impor daging sapi untuk tahun 2026 telah terbit, dengan kuota dominan dialokasikan kepada BUMN Pangan demi stabilisasi harga.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengonfirmasi penerbitan seluruh perizinan impor komoditas daging sapi untuk tahun 2026. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kemendag, Tommy Andana, menyatakan izin tersebut sudah diberikan kepada BUMN Pangan serta perusahaan swasta yang mengajukan. Langkah ini diambil untuk memastikan ketersediaan pasokan daging sapi yang memadai di pasar domestik sepanjang tahun.

Tommy Andana menjelaskan bahwa penugasan kepada BUMN Pangan, dengan kuota sekitar 250 ribu ton, telah sepenuhnya diterbitkan. Selain itu, izin impor untuk sektor swasta juga sudah disetujui, melengkapi total kuota impor yang ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan Tommy di Kantor Kemendag, Jakarta, pada Jumat (23/1), menunjukkan kesiapan pemerintah.

Penetapan kuota impor ini sesuai dengan Neraca Komoditas 2026 yang menargetkan 297 ribu ton daging sapi. Pemerintah berharap realisasi impor ini dapat segera dilakukan oleh para importir. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga daging sapi di pasaran, mencegah lonjakan harga yang merugikan konsumen.

Alokasi Kuota dan Peran BUMN Pangan dalam Izin Impor Daging Sapi

Kuota impor daging sapi tahun 2026 ditetapkan sebesar 297 ribu ton berdasarkan Neraca Komoditas yang telah disepakati. Dari jumlah tersebut, BUMN Pangan mendapatkan alokasi terbesar, yaitu sekitar 250 ribu ton, menunjukkan peran sentral mereka. Sementara itu, perusahaan swasta memperoleh kuota sebesar 30 ribu ton untuk memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik.

PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) adalah dua BUMN yang menerima seluruh kuota impor daging sapi untuk BUMN, menegaskan penugasan langsung dari pemerintah. Penugasan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah kepada BUMN dalam mengelola pasokan komoditas strategis dan vital. Tommy Andana menegaskan bahwa semua permohonan izin telah lengkap dan siap untuk direalisasikan tanpa hambatan.

Penerbitan izin ini menandai kesiapan pemerintah dalam menghadapi kebutuhan daging sapi sepanjang tahun 2026. Kini, fokus beralih pada realisasi impor oleh BUMN dan swasta agar pasokan segera tersedia. Proses perizinan yang telah selesai diharapkan memperlancar distribusi daging sapi ke seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Strategi Pemerintah untuk Stabilisasi Harga Daging Sapi

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa penurunan kuota impor daging sapi merupakan langkah strategis pemerintah. Kebijakan ini bertujuan utama untuk menjaga stabilitas harga daging sapi di pasar domestik, memastikan keterjangkauan bagi masyarakat luas. Pemerintah berupaya keras agar harga tetap terjangkau dan tidak bergejolak.

Amran menegaskan bahwa sebagian besar kuota impor dialihkan ke BUMN agar negara dapat berperan sebagai stabilisator harga. "Logikanya, kalau dipegang semua oleh swasta, pemerintah sulit melakukan intervensi ketika harga bergejolak," kata Amran. Oleh karena itu, penugasan kepada BUMN memberikan ruang kendali lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola pasar.

Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga saat terjadi fluktuasi pasokan atau permintaan. Dengan BUMN sebagai pemain utama, pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan pasokan dan harga di pasar. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar dan memastikan ketersediaan yang stabil.

Perbandingan Kuota Impor Daging Sapi Tahun 2025 dan 2026

Terdapat perubahan signifikan dalam alokasi kuota impor daging sapi antara tahun 2025 dan 2026 yang perlu diperhatikan. Pada tahun 2025, kuota impor daging sapi mencapai sekitar 180 ribu ton, menunjukkan volume yang lebih rendah. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kuota impor secara keseluruhan untuk tahun berikutnya, mencerminkan kebutuhan yang lebih besar.

Untuk tahun 2026, pemerintah menetapkan total kuota impor sebesar 297 ribu ton, dengan alokasi 30 ribu ton untuk importir swasta. Jumlah ini sekitar 16 persen dari total kuota impor tahun 2026, menunjukkan porsi swasta yang lebih kecil. Perubahan ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam mengamankan pasokan melalui entitas negara.

Pengalihan mayoritas kuota kepada BUMN menjadi poin penting dalam kebijakan impor tahun ini, menandai pergeseran strategi. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana peran swasta mungkin lebih dominan dalam impor daging sapi. Pemerintah berharap strategi ini dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan dan keterjangkauan harga daging sapi bagi seluruh lapisan masyarakat.

• Total Kuota Impor: 297.000 ton
• Alokasi BUMN Pangan: sekitar 250.000 ton (diberikan kepada PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia)
• Alokasi Swasta: 30.000 ton

Sumber: AntaraNews