Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi

Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi

Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi

Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal memperketat tata kelola pengadaan proyek jalan tol.

Menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol, seperti pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat.

Sebab, Menteri Basuki tak ingin dirinya dipanggil pihak berwenang setelah pensiun gara-gara ada temuan korupsi proyek tol ketika ia masih menjabat. 

Sebab, Menteri Basuki tak ingin dirinya dipanggil pihak berwenang setelah pensiun gara-gara ada temuan korupsi proyek tol ketika ia masih menjabat. 

"Setelah 10 tahun lagi saya dipanggil balik, saya dipanggil sebagai yang berwenang, umur saya sudah 80 tahun. Saya tidak ingin itu terjadi," tegas Menteri Basuki dalam acara perjanjian penjaminan dan perjanjian regres untuk Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Merdeka.com

Oleh karenanya, ia meminta tata kelola pengadaan proyek jalan tol dibenahi agar tidak menimbulkan hal-hal menyusahkan di kemudian hari.

"Tentang tata kelola, saya mengajak kita semua memperbaiki atau meningkatkan tata kelola yang lebih baik, bersih, tidak ada mark up, tidak ada korupsi," imbuhnya. 

Oleh karenanya, ia meminta tata kelola pengadaan proyek jalan tol dibenahi agar tidak menimbulkan hal-hal menyusahkan di kemudian hari.

Untuk itu, Kementerian PUPR hendak memperkenalkan satu mekanisme dalam proses procurement atau pengadaan.

Basuki mengatakan, badan usaha jalan tol (BUJT) nantinya wajib mendapatkan persetujuan/penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk ongkos proyek tol dari Kementerian PUPR.

"Kami sudah rapat internal di PU, tambah sedikit mekanisme, bahwa HPS harus kami approve dulu, baru bapak-bapak boleh melakukan procurement," ungkap dia.

"Karena sudah diindikasikan oleh eksternal ada hal-hal yang kurang baik di dalam ini. Kita harus bentengi itu dalam rangka tata kelola," desak Basuki. 

Adapun proses tersebut nantinya akan dievaluasi bukan oleh Kementerian PUPR, tapi dengan menyewa sebuah entitas independen. "Kami akan meng-hire, bukan BUJT, sehingga itu independen," imbuhnya.

Kebijakan ini diinisiasi lantaran Basuki menciduk adanya permainan dalam proses pengadaan proyek yang dilakukan sendiri oleh Badan Usaha Jalan Tol bersangkutan.

Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi

"Nanti kalau sudah, kami akan melihat kelanjutannya, kita value engineering. Kalau sudah oke baru kami persilakan lakukan procurement. Karena yang mengikuti procurement pasti anggota BUJT sendiri. Ini yang ditengarai ada something di sini," tuturnya.

Dalami Korupsi Pemanfaatan Aset di Labuan Bajo, Dua Kantor Pemda di NTT Digeledah Kejati

Dalami Korupsi Pemanfaatan Aset di Labuan Bajo, Dua Kantor Pemda di NTT Digeledah Kejati

Adapun yang disita oleh penyidik sebanyak 48 dokumen dari BPAD NTT dan 17 dokumen dari BKD NTT.

Baca Selengkapnya
Bukan Kirim Koruptor ke Nusakambangan, Ini Cara Anies Berantas Korupsi Jika Menang Pilpres

Bukan Kirim Koruptor ke Nusakambangan, Ini Cara Anies Berantas Korupsi Jika Menang Pilpres

Menurut Anies, mengirim koruptor ke Nusakambangan bukan cara efekif untuk memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, Eks Ketua KPU Bengkalis Masuk Bui

Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pilkada, Eks Ketua KPU Bengkalis Masuk Bui

Mantan Ketua KPU Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly (42) ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran dana hibah pilkada. Dia langsung ditahan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Usut Aliran Dana Korupsi Mentan SYL ke Partai, Begini Reaksi NasDem

KPK Usut Aliran Dana Korupsi Mentan SYL ke Partai, Begini Reaksi NasDem

Partai NasDem tidak masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang korupsi Mentan SYL ke partai.

Baca Selengkapnya
Mantan Dirut Pengelola Tol Japek Jadi Tersangka Korupsi Proyek Tol MBZ

Mantan Dirut Pengelola Tol Japek Jadi Tersangka Korupsi Proyek Tol MBZ

Adapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dengan mengulik keterangan dari 146 saksi.

Baca Selengkapnya
Dua Pegawai Kemendag Tersangka Korupsi Pengadaan Gerobak Segera Diseret ke Meja Hijau

Dua Pegawai Kemendag Tersangka Korupsi Pengadaan Gerobak Segera Diseret ke Meja Hijau

Dua tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan gerobak di Kemendag.

Baca Selengkapnya
Usut Kasus Korupsi Impor Gula, Kejagung Duga Kemendag Beri Izin Lebihi Batas Kuota

Usut Kasus Korupsi Impor Gula, Kejagung Duga Kemendag Beri Izin Lebihi Batas Kuota

Penyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Mahfud MD Ungkap Modus Jual Beli Suara di Pemilu, Ada Borongan dan Eceran

Blak-blakan Mahfud MD Ungkap Modus Jual Beli Suara di Pemilu, Ada Borongan dan Eceran

Sebelumnya, Mahfud juga pernah dibuat geleng-geleng kepala akan praktik korupsi di tanah air yang sudah parah.

Baca Selengkapnya
Tahanan Korupsi Pelesiran Bersama Kapolsek ke Kebun Sawit, Jaksa Langsung Blokir Aset

Tahanan Korupsi Pelesiran Bersama Kapolsek ke Kebun Sawit, Jaksa Langsung Blokir Aset

Aset itu diduga sudah dialihkan ke istri siri Suparmin dan istri lainnya.

Baca Selengkapnya