Menteri Basuki Perketat Tata Kelola Pengadaan Proyek Tol: Jangan Ada Korupsi
Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Hal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol, seperti pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat.
Merdeka.com
"Tentang tata kelola, saya mengajak kita semua memperbaiki atau meningkatkan tata kelola yang lebih baik, bersih, tidak ada mark up, tidak ada korupsi," imbuhnya.
Basuki mengatakan, badan usaha jalan tol (BUJT) nantinya wajib mendapatkan persetujuan/penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) untuk ongkos proyek tol dari Kementerian PUPR.
"Kami sudah rapat internal di PU, tambah sedikit mekanisme, bahwa HPS harus kami approve dulu, baru bapak-bapak boleh melakukan procurement," ungkap dia.
"Karena sudah diindikasikan oleh eksternal ada hal-hal yang kurang baik di dalam ini. Kita harus bentengi itu dalam rangka tata kelola," desak Basuki.
Adapun proses tersebut nantinya akan dievaluasi bukan oleh Kementerian PUPR, tapi dengan menyewa sebuah entitas independen. "Kami akan meng-hire, bukan BUJT, sehingga itu independen," imbuhnya.
Kebijakan ini diinisiasi lantaran Basuki menciduk adanya permainan dalam proses pengadaan proyek yang dilakukan sendiri oleh Badan Usaha Jalan Tol bersangkutan.
"Nanti kalau sudah, kami akan melihat kelanjutannya, kita value engineering. Kalau sudah oke baru kami persilakan lakukan procurement. Karena yang mengikuti procurement pasti anggota BUJT sendiri. Ini yang ditengarai ada something di sini," tuturnya.
Adapun yang disita oleh penyidik sebanyak 48 dokumen dari BPAD NTT dan 17 dokumen dari BKD NTT.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, mengirim koruptor ke Nusakambangan bukan cara efekif untuk memberantas korupsi.
Baca SelengkapnyaMantan Ketua KPU Bengkalis, Fadhillah Al Mausuly (42) ditetapkan sebagai tersangka korupsi anggaran dana hibah pilkada. Dia langsung ditahan.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tidak masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang korupsi Mentan SYL ke partai.
Baca SelengkapnyaAdapun penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan dengan mengulik keterangan dari 146 saksi.
Baca SelengkapnyaDua tersangka merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pengadaan gerobak di Kemendag.
Baca SelengkapnyaPenyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Mahfud juga pernah dibuat geleng-geleng kepala akan praktik korupsi di tanah air yang sudah parah.
Baca SelengkapnyaAset itu diduga sudah dialihkan ke istri siri Suparmin dan istri lainnya.
Baca Selengkapnya