Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal

tunjangan kinerja asn

Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal

Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.

Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan hampir semua kementerian/ lembaga (K/L) mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.

Diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (SSN), sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

"Hampir kementerian lembaga yang mengajukan kenaikan tunjangan kinerja kepada kami ketika kami cek rata-rata sistem merit-nya di berbagai KL yang kurang optimal," ujar Anas dalam acara Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian 2024, Selasa (6/2).

Anas menuturkan dalam perampingan struktur organisasi di K/L, kabupaten/kota masih banyak yang besar.

Menurutnya jika struktur organisasi dirampingkan, maka bisa memangkas biaya-biaya yang tidak efektif menjadi lebih efisien.

"Dulu ketika saya menjadi bupati ingin mendapatkan sankita, kami pangkas dinas-dinas yang tidak efektif. Kami jadikan satu, ternyata justru menjadi ringan karena tidak lagi menambah banyak SDM, karena dengan pemangkasan struktur, fungsinya bisa kita optimalkan dan jadi lebih efisien," papar Anas.

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Oleh karena itu, Anas mengingatkan kepada seluruh K/L mengenai pemangkasan proses bisnis harus segera terjadi. Begitu juga terkait dengan manajemen kinerja dan pembagian kewewenangan.

Kadang, kata Anas, ada pegawai yang sangat sibuk dan ada pegawai yang menganggur karena kewenangannya tidak terbagi dengan baik sehingga pekerjaan tidak tercapai dengan optimal.

"Harapan saya teman-teman mengingatkan kembali seluruh K/L lihat kembali apakah pemangkasan di proses bisnis sudah terjadi," tuturnya.

Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal

6 Februari 2024 14:18

Artikel ini ditulis oleh

Editor Anisyah Al Faqir

Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.

Topik Terkait

Reporter

Siti Ayu Rachma

KKB Papua Tanda Tangan di Atas Materai, Mantan Anggota OPM ini Kembali ke Pelukan NKRI

Satem Same memang tercatat sempat terlibat dalam aksi penyerangan terhadap Pos Koramil Kisor Tahun 2021

Baca Selengkapnya

Berita Kementan Tangani Darurat Pangan, Kementan Kebut Optimasi Lahan

Kegiatan ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi.

Baca Selengkapnya

gaji tunggal Sistem Gaji Tunggal PNS Diterapkan di KPK dan PPATK, Kementerian Lain Kapan?

Menuru Anas, jika yang dimaksud gaji tunggal, maka ASN yang kerja dan tidak kerja gajinya akan sama.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

APBN 2023 Tutup Tahun, Capaian Penerimaan Bea Cukai 2023 Tembus Rp286,2 Triliun

Bea Cukai terus menjaga optimalisasi penerimaan negara serta meningkatkan kinerja pelayanan

Baca Selengkapnya

Seleksi CPNS Menteri Anas Siapkan Formasi CPNS Khusus Warga Kalimantan Timur

Kementerian/lembaga diminta menyiapkan formasi CPNS khusus untuk penempatan di IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya

THR Kemenkeu: THR dan Gaji ke-13 PNS untuk Dorong Daya Beli Masyarakat

Tahun ini, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 secara penuh, dengan komponen tunjangan kinerja 100 persen.

Baca Selengkapnya

KKB Kronologi Baku Tembak di Intan Jaya Tewaskan Komandan Perang Batalyon KKB

Salah satu anggota KKB yang melakukan penyerangan Pos TNI tersebut adalah Melkias Matani sebagai Komandan perang Batalyon Wabu.

Baca Selengkapnya

RPP Manajemen ASN RPP Manajemen ASN Selesai 30 April, Atur soal Insentif PNS Hingga Penataan Tenaga Honorer

Talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T.

Baca Selengkapnya

Honorer Menteri Anas dan Komisi II DPR Kembali Rumuskan Nasib Tenaga Honorer di Tahun 2024

Anas mengatakan rapat kerja dengan DPR membahas penataan tenaga non-ASN atau honorer.

Baca Selengkapnya