LPS: 50 Juta Penduduk Indonesia Belum Punya Rekening

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan dana simpanan NTB mencapai Rp50,8 triliun per Januari 2026, menjadi indikator kuat pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang patut dicermati.

Pemberian dana saldo gratis itu diberikan ketika melakukan literasi dan inklusi keuangan yang menyasar pelajar dan mahasiswa di wilayah kerjanya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin penuh 99,88% rekening bank di Bali, menempatkannya di posisi ke-14 nasional. Simak detail jaminan LPS dan potensi ekonomi Bali yang menarik perhatian.

Pada tahun 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja berdampak positif ke perekonomian Indonesia.

Rosan juga menyoroti terkait inklusi keuangan di Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat.

Sepanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun.

Dalam konteks ini, Dian menambahkan bahwa bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta melakukan pengawasan yang ketat.

Manajemen BCA memberikan tanggapan terkait isu dugaan pembobolan rekening dana nasabah (RDN) investasi yang terjadi di Panca Global Sekuritas.

Kasubdit 2 Siber Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Ferdy Saragih mengatakan, total dana yang dibekukan dan disita mencapai Rp154,3 miliar.

OJK meminta masyarakat untuk tetap tenang menyikapi informasi mengenai penanganan rekening bank yang tidak aktif atau dormant.

Pemblokiran hanya dilakukan terhadap rekening yang tidak digunakan untuk bertransaksi dalam periode tertentu.

Tingkat cakupan penjaminan simpanan tetap terjaga dan berada jauh di atas mandat Undang-Undang, yaitu melebihi 90 persen dari total rekening nasabah.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengajak generasi muda bijak kelola keuangan di era digital, menyoroti rendahnya literasi finansial yang memicu fenomena FOMO dan tingginya penggunaan pinjaman online.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan penurunan rupiah saat ini berbeda jauh dengan krisis 1998, menyoroti struktur ekonomi yang lebih kuat dan ketahanan sektor perbankan.

Di tengah isu yang beredar, BPR Prisma Dana menegaskan memiliki performa dan likuiditas yang baik, serta berkomitmen penuh menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah melalui langkah perbaikan.

Pemerintah Kota Cirebon menyerahkan sepenuhnya penanganan Kasus BPR Cirebon yang merugikan negara hingga Rp17,35 miliar kepada Kejaksaan Negeri setempat, dengan tiga tersangka telah ditahan. Simak selengkapnya!

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan kontribusi daerah perekonomian nasional sangat vital, dengan Sumatera Utara menjadi contoh nyata penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.