Kenaikan Margin Fee Bulog Diperlukan untuk Wujudkan Beras Satu Harga Nasional

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kenaikan margin fee Bulog demi mendukung kebijakan beras satu harga yang merata di seluruh Indonesia, terutama wilayah terpencil.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan urgensi kenaikan margin fee bagi Perum Bulog. Langkah ini krusial untuk mewujudkan kebijakan beras satu harga nasional yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembahasan mengenai penyesuaian margin fee ini akan segera dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Keterbatasan margin Bulog saat ini menjadi kendala utama dalam membiayai distribusi beras ke daerah-daerah terpencil. Distribusi ke wilayah seperti Papua dan Maluku menjadi sangat sulit akibat biaya logistik yang tinggi dan jarak yang menantang.

Zulhas menjelaskan bahwa margin Bulog yang hanya sekitar Rp50 per kilogram dari penyerapan 3 juta ton setara beras, menghasilkan Rp150 miliar. Jumlah tersebut dinilai tidak memadai untuk menutupi biaya operasional dan distribusi lintas wilayah. Oleh karena itu, penyesuaian margin fee diharapkan dapat memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga pangan.

Tantangan Distribusi Beras Satu Harga ke Wilayah Terpencil

Zulkifli Hasan menyoroti bahwa margin keuntungan yang minim menjadi penghambat utama Bulog dalam menjalankan misi pemerataan harga beras. Dengan margin hanya Rp50 per kilogram, Bulog kesulitan menanggung biaya logistik yang membengkak untuk pengiriman ke daerah timur Indonesia. Hal ini mengakibatkan kebijakan beras satu harga tidak dapat diterapkan secara efektif di seluruh pelosok negeri.

Pengiriman beras ke provinsi-provinsi seperti Papua dan Maluku membutuhkan investasi besar dalam transportasi dan infrastruktur. Biaya operasional yang tinggi dan tantangan geografis membuat Bulog tidak mampu menutupi pengeluaran tersebut dengan margin yang ada. Kenaikan margin fee Bulog diharapkan dapat mengatasi hambatan finansial ini.

Pemerintah menyadari bahwa tanpa penyesuaian margin, upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras di daerah terluar akan terhambat. Oleh karena itu, diskusi dengan BPKP akan fokus pada perhitungan kebutuhan riil. Tujuannya adalah untuk memastikan skema beras satu harga dapat berjalan efektif dan adil di seluruh Indonesia.

Usulan Kenaikan Margin Fee Bulog dan Perbandingannya

Perum Bulog sendiri telah mengusulkan kenaikan margin fee hingga 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras. Usulan ini diajukan setelah penguatan swasembada beras sepanjang tahun 2025 sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa skema margin fee sebesar Rp50 per kilogram sudah berlaku sejak tahun 2014.

Rizal menjelaskan bahwa usulan penyesuaian ini merupakan langkah suportif atas beban penugasan publik Bulog yang terus meningkat. Beban ini mencakup stabilisasi harga dan dukungan distribusi pangan nasional. Kenaikan margin fee Bulog dianggap penting untuk mendukung kinerja perusahaan dalam menjalankan mandat pemerintah.

Usulan ini juga mengacu pada asas kesetaraan, merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya. Contohnya adalah PLN dan Pertamina, yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah. Apabila disetujui, margin fee ini akan dimanfaatkan untuk revitalisasi aset dan pembaruan infrastruktur pascapanen.

Memperkuat Peran Bulog untuk Ketahanan Pangan Nasional

Peningkatan margin fee diharapkan mampu memperkuat peran Bulog dalam menjaga stabilitas harga dan pemerataan pasokan pangan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses pangan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dari barat hingga timur kepulauan nasional, semua warga berhak mendapatkan beras dengan harga yang adil dan merata.

Zulhas berharap penyesuaian ini akan memungkinkan Bulog untuk lebih proaktif dalam mendistribusikan beras ke seluruh penjuru negeri. Dengan demikian, program beras satu harga dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang lebih baik.

Pemanfaatan margin fee yang disetujui juga akan diarahkan pada penguatan sistem logistik pangan nasional. Ini termasuk dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya ketersediaan pangan yang merata. Meskipun besaran kenaikan belum disebutkan, pemerintah berkomitmen untuk menghitung kebutuhan riil secara cermat.

Sumber: AntaraNews