LIVE

Kasus Dugaan Kartel Fintech Berpotensi Hambat Masuknya Investor Asing ke RI

Dia bercerita, pengalaman serupa juga pernah terjadi di sektor lain.

fintech indonesia
Kasus Dugaan Kartel Fintech Berpotensi Hambat Masuknya Investor Asing ke RI
Kasus Dugaan Kartel Fintech Berpotensi Hambat Masuknya Investor Asing ke RI (merdeka.com)

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha FHUI, Ditha Wiradiputra menyebut bahwa sidang dugaan praktik kartel di industri fintech yang tengah berlangsung di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa berpotensi menghambat masuknya investor asing.

Menurut Ditha, perkara persaingan usaha di KPPU memiliki bobot yang cukup besar di mata investor internasional. Mereka menilai proses hukum semacam ini bisa memengaruhi stabilitas industri dan kepastian hukum di Indonesia.

"Kita perlu hati-hati. Persidangan ini masih berjalan. Komisioner KPPU belum memberikan keputusan final. Jadi, jangan sampai publik menganggap sudah pasti ada pelanggaran. Kalau kasus ini dibesar-besarkan sebelum ada putusan, bisa memengaruhi kepercayaan investor," kata Ditha dalam konferensi pers AFPI, di Jakarta, Rabu (27/8).

Dia bercerita, pengalaman serupa juga pernah terjadi di sektor lain. Dia menceritakan, seorang direktur utama perusahaan pelabuhan pernah bercerita kepadanya bahwa investasi miliaran rupiah tertunda hanya karena perusahaan tersebut sedang berperkara di KPPU. Situasi ini menggambarkan betapa besar efek domino dari kasus persaingan usaha.

"Saya pernah bertemu seorang Direktur Utama perusahaan pelabuhan. Dia bercerita bahwa gara-gara perusahaannya berperkara di KPPU, investasi miliaran rupiah dari luar negeri tertunda. Investor asing menganggap perkara KPPU itu serius. Jadi mereka menunggu sampai ada putusan sebelum menanamkan modal," ungkapnya.

Adapun kondisi serupa berpotensi terulang di industri fintech saat ini. Jika kasus dugaan kartel ini tidak dikelola dengan hati-hati, reputasi fintech Indonesia di mata global bisa terganggu. Padahal, sektor ini tengah menjadi salah satu pendorong utama inklusi keuangan dalam negeri.

"Nah, hal semacam ini yang harus kita waspadai agar jangan sampai isu yang masih di tahap persidangan ini dianggap sudah final," ujarnya.

Pedoman Bunga Pinjol Jadi Perdebatan

Dia bercerita bahwa kasus yang bergulir di KPPU bermula dari pedoman perilaku yang disusun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada 2019. Dalam pedoman itu, ditetapkan batas bunga pinjaman maksimal 0,8 persen per hari. Tujuan awalnya adalah merespons praktik bunga pinjol yang kala itu bisa mencapai 2 persen –3 persen per hari dan menimbulkan fenomena predatory lending.

"Pedoman Perilaku yang dibuat oleh AFPI pada tahun 2019. Dalam pedoman tersebut, diatur larangan mengenakan bunga pinjaman di atas 0,8 persen per hari. Artinya, perusahaan anggota AFPI tidak boleh mengenakan bunga lebih dari 0,8 persen kepada pengguna dana, tetapi kalau ingin mengenakan bunga di bawah itu, boleh saja,” jelasnya.

Namun, KPPU menilai pedoman ini sebagai bentuk perjanjian penetapan harga (price fixing). Tuduhan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi hukum persaingan usaha. Pasalnya, price fixing biasanya diartikan sebagai kesepakatan tertutup antar-perusahaan untuk menyamakan harga, bukan aturan terbuka dari sebuah asosiasi.

Menjaga Kepercayaan Investor

Menurut Ditha, penting bagi semua pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum KPPU mengeluarkan keputusan final. Jika publik atau media terlalu cepat menganggap fintech bersalah, dampaknya bisa langsung terasa pada kepercayaan investor.

Dia menekankan bahwa dalam kasus-kasus persaingan usaha, reputasi perusahaan menjadi taruhan utama. Investor global tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga rekam jejak hukum dan regulasi yang melingkupi sebuah sektor. Karena itu, proses hukum yang panjang bisa berpengaruh besar pada iklim investasi.

"Persidangan ini masih berjalan. Komisioner KPPU belum memberikan keputusan final," pungkasnya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Idris Rusadi Putra
Editor Idris Rusadi Putra
T
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
PM Modi Kunjungi RI, India Berharap Capai Kesepakatan soal BrahMos

{{caption}}
Survei KedaiKOPI: 66% Orangtua Dukung SPMB

{{caption}}
Uang Rp 1,5 Miliar untuk Kuliah Anak Rusak Terendam Banjir, BI Turun Tangan

{{caption}}
PM India Kunjungi Jakarta dan Yogyakarta pada 6–8 Juli

{{caption}}
Bupati Langkat Syah Afandin Ditangkap KPK, Wakil Bupati Menangis

{{caption}}
Cerita Pesantren di Lampung Mandiri Listrik Lebih dari 32 Tahun

Topik Terkait
{{caption}}
KPK Ingatkan Pelaku Pasar Modal Waspadai Risiko Kejahatan Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pelaku pasar modal untuk mewaspadai tingginya risiko kejahatan korporasi, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan publik.

KPK
{{caption}}
Ekonom: Batas Bunga Pindar Tetap Diperlukan untuk Lindungi Peminjam, tapi Perlu Penyesuaian

Sebelum adanya regulasi tersebut, tingkat bunga yang ditetapkan oleh masing-masing platform pindar cenderung berada di level yang lebih tinggi.

bunga pinjol
{{caption}}
OJK Didesak Perketat Pengawasan Pinjaman Online Pasca Putusan KPPU

Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan industri pinjaman online menyusul putusan KPPU terkait dugaan praktik kartel suku bunga, demi melindungi konsumen.

Pengawasan OJK Pinjaman Online
{{caption}}
Sanksi KPPU Pinjaman Daring: 97 Perusahaan Didenda Rp755 Miliar Akibat Kartel Bunga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring karena praktik kartel bunga pinjaman, menegaskan komitmen penegakan hukum persaingan usaha. Keputusan sanksi KPPU pinjaman daring ini.

KPPU
{{caption}}
KPK Peringatkan Potensi Korupsi Sektor Bisnis RI Usai Tarif Trump Dibatalkan

KPK mengungkapkan perubahan dalam perdagangan global dapat memengaruhi sektor usaha di dalam negeri, sehingga meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi.

KPK
{{caption}}
KPPU Tegaskan Persaingan Usaha Adil Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekankan bahwa perlindungan terhadap persaingan usaha adil adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

KPPU
{{caption}}
OJK Buka Suara Soal Dugaan Praktik Kartel Bunga Pinjaman Dilakukan AFPI

AFPI mengklaim bahwa tindakan mereka untuk membatasi suku bunga dilakukan atas permintaan OJK.

AFPI
{{caption}}
AFPI Tolak Tuduhan Kesepakatan Harga, Code of Conduct Sudah Tidak Berlaku Lagi

Kami ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada kesepakatan penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) antar platform di 2018-2023.

FinTech
{{caption}}
Asosiasi Bantah Ada Kartel Suku Bunga Pinjol, Beberkan Aturan yang Dijalankan

Batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat itu untuk melindungi konsumen.

AFPI
{{caption}}
AFPI Dukung Penyelidikan KPPU Terkait Dugaan Kartel Bunga di Industri Fintech Lending

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan dukungan terhadap langkah KPPU.

Berita Update
{{caption}}
AFPI Buka Suara soal Temuan KPPU ada kartel Suku Bunga Pinjol

Ia pun membantah tuduhan KPPU yang menemukan pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen.

AFPI
{{caption}}
KPPU Temukan Dugaan Kartel Penetapan Suku Bunga Pinjaman Libatkan AFPI

KPPU telah menemukan pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen.

AdaKami
{{caption}}
Fintech Indonesia Masuk Fase Akuntabilitas, Inovasi Tak Lagi Jadi Penentu Utama

Berbagai sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST kini telah bertransformasi dari inovasi menjadi infrastruktur dasar ekonomi digital.

fintech
{{caption}}
Superbank Perluas Akses Pinjaman Atur Sendiri, Kini Tersedia di Aplikasi Grab

Superbank memperluas jangkauan Pinjaman Atur Sendiri (PAS) dengan mengintegrasikannya langsung ke aplikasi Grab, memudahkan jutaan pengguna dan mitra terpilih mengakses layanan pembiayaan digital yang aman dan transparan.

ekosistem digital
{{caption}}
Di Ajang WEF 2026, Dirut BRI Hery Gunardi Sebut Fintech Berbasis Pembayaran Berprospek Baik

Hery Gunardi menjelaskan bahwa fintech merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem layanan keuangan yang beririsan langsung dengan bisnis perbankan.

bank bri
{{caption}}
Fintech Ant International Dorong Pembayaran Berbasis AI, Catat 2 Miliar Transaksi di 2025

Saat ini perusahaan melayani lebih dari 150 juta pedagang di seluruh dunia, 90 persen di antaranya merupakan UMKM.

berita update
{{caption}}
Ketua AFTECH: Saatnya Indonesia Jadi Pemimpin Asia dalam Industri Fintech

Menurutnya, kedaulatan digital tak boleh lagi hanya menjadi slogan, melainkan menjadi fondasi ekonomi modern yang berdaulat dan mandiri.

aftech
{{caption}}
Meroket! Jumlah Merchant QRIS di Wilker BI Malang Tembus 869 Ribu, Ini Rahasia Pertumbuhan Signifikan

Pertumbuhan QRIS BI Malang menunjukkan lonjakan signifikan dengan hampir 900 ribu merchant. Penasaran bagaimana inovasi dan keamanan transaksi digital ini terus memikat masyarakat?

bi malang
{{caption}}
Pembiayaan Produktif MEKAR Raih Tiga Penghargaan Internasional atas Inovasi dan Dampak Nyata

PT Mekar Investama Teknologi (MEKAR) berhasil meraih tiga penghargaan internasional berkat model pembiayaan produktif yang inovatif, mengintegrasikan sektor pertanian, energi terbarukan, dan pangan.

ekonomi riil
{{caption}}
OJK Perketat Pengawasan: Delapan Pindar Masuk Daftar Khusus Akibat Masalah Permodalan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang kini berada dalam pengawasan khusus, terutama karena isu permodalan dan tingginya tingkat risiko kredit macet. Simak langkah OJK dalam menjaga stabilitas industri p

agusman
{{caption}}
OJK Panggil Solusiku: Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Proses Penagihan Pinjaman Online

OJK memanggil Solusiku untuk klarifikasi dugaan pelanggaran penagihan pinjaman online. Aduan konsumen menyoroti praktik tak sesuai ketentuan dan masalah perlindungan data pribadi.

aduan konsumen
{{caption}}
Indosaku Perkuat Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen Pasca Sanksi OJK

Indosaku menegaskan komitmen memperkuat tata kelola perusahaan serta perlindungan konsumen, menindaklanjuti sanksi dan arahan OJK terkait praktik penagihan yang tidak sesuai standar.

fintech
{{caption}}
Bank Mega Dukung Implementasi QRIS Antarnegara di China, Permudah Transaksi Lintas Negara

Bank Mega mendukung penuh implementasi QRIS Antarnegara di China, memberikan kemudahan transaksi lintas batas bagi nasabah tanpa perlu uang tunai lokal. Simak dampaknya!

bank indonesia
{{caption}}
Gap Kredit UMKM Masih Menganga, Fintech Disebut Dorong Inklusi Keuangan

Kesenjangan pembiayaan UMKM masih besar. Kebutuhan kredit Rp4.300 triliun, namun baru terpenuhi Rp1.900 triliun. Fintech dinilai jadi solusi.

amartha