Jatim Raih National Governance Awards 2026 atas Dukungan Kuat pada Koperasi Desa Merah Putih

Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih National Governance Awards (NGA) 2026 atas komitmen kuat mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Provinsi ini berhasil meraih penghargaan National Governance Awards (NGA) 2026 dalam kategori Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) Program. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Jatim dalam mendorong penguatan koperasi desa yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayahnya.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Acara penyerahan berlangsung di The Ritz-Carlton Jakarta pada Jumat (24/4). Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi desa.

Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya atas pengakuan ini. Menurutnya, penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap kinerja yang telah dilakukan di Provinsi Jatim, meskipun tujuan utama bekerja bukanlah untuk meraih penghargaan semata. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa upaya Pemprov Jatim dalam mengembangkan KDKMP telah diakui secara nasional sebagai model penguatan ekonomi desa yang efektif.

Penguatan Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Timur

Dalam penilaian pemerintah pusat, Jawa Timur dinilai berhasil menguatkan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), serta usaha koperasi. Provinsi ini juga sukses membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Program ini menjadi tulang punggung dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan.

Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa pengembangan KDKMP diintegrasikan secara strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025–2029. Fokus utama integrasi ini adalah penguatan koperasi di sektor riil, memastikan KDKMP tidak hanya tumbuh tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang nyata. Integrasi ini menunjukkan visi jangka panjang Pemprov Jatim untuk ekonomi desa.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran pada tahun 2025 untuk penerbitan akta badan hukum bagi 1.660 KDKMP. Selain itu, sebanyak 16.167 pengurus dan pendamping koperasi telah menerima pelatihan komprehensif melalui dukungan dana dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi. Upaya ini merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat KDKMP.

Dampak dan Peran Strategis KDKMP

Penguatan KDKMP juga dilakukan melalui berbagai pelatihan manajerial, penyusunan laporan keuangan, serta optimalisasi Rapat Anggota Tahunan (RAT). Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola koperasi agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, KDKMP diharapkan dapat beroperasi lebih efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Timur, telah terbentuk 1.292 gerai usaha KDKMP di berbagai sektor. Gerai-gerai ini mencakup sembako, apotek, klinik, logistik, pergudangan, dan simpan pinjam, menunjukkan diversifikasi usaha yang luas. Data Sistem Informasi Manajemen (Simkopdes) KDKMP mencatat 711 gerai sembako, 42 gerai klinik desa, 52 gerai apotek desa, 76 gerai logistik, 154 gerai usaha simpan pinjam, dan 257 gerai usaha lainnya.

Saat ini, KDKMP telah terbentuk di 8.494 titik, mencakup 100 persen desa dan kelurahan di Jawa Timur. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai mitra strategis pelaku UMKM, tetapi juga mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti pupuk dan LPG 3 kilogram. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa KDKMP bukan pesaing usaha desa, melainkan upaya untuk memperluas akses layanan dan membuat harga lebih terjangkau, dengan prinsip saling menguatkan.

Rencana Masa Depan dan Harapan Nasional

Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan koperasi dan memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, Pemprov Jatim akan mendorong hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, hortikultura, dan peternakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Mendagri Tito Karnavian berharap penghargaan ini dapat memicu semangat inovasi di kalangan pemerintah daerah lain dalam pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya kontribusi terbaik dari setiap kepala daerah untuk kemajuan bangsa. Semangat ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak daerah untuk mengembangkan program serupa yang berdampak positif pada masyarakat.

Selain Jawa Timur, beberapa daerah lain juga menerima penghargaan dalam berbagai kategori kinerja pemerintahan. Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Situbondo turut diapresiasi atas inovasi dan komitmen mereka. Hal ini menunjukkan adanya dorongan kuat dari pemerintah pusat untuk mengakui dan mendukung inisiatif daerah yang berkontribusi pada pembangunan.

Sumber: AntaraNews