INFOGRAFIS: Dampak PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan

BPS belum dapat menangkap dampak kenaikan PPN 12 persen dalam rilis inflasi Desember 2024.

Sejak disahkannya UU HPP, kebijakan kenaikan PPN mendapat banyak kritik.

Kebijakan ini diusulkan pemerintahan Jokowi lewat UU HPP yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara.

Pengenaan pajak pada sejumlah barang berwujud yang meliputi elektronik, fesyen hingga otomotif akan berdampak pada penjualan.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan penyusunan kebijakan perpajakan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di berbagai sektor.

Dasco juga mengonfirmasikan jika setoran pajak tahun 2025 telah menghitung kenaikan PPN sebesar 12 persen.

Pemerintah bisa menunda kenaikan ppn 12 persen seperti penundaan pajak karbon, yang seharusnya efektif dimulai 1 April 2022.

Pemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ajib Hamdani menilai, opsi menaikkan tarif PPN ini menjadi sebuah dilema dalam konteks perekonomian nasional.

Dalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen.

Program Cek Kesehatan gratis ini sudah dimulai sejak 10 Februari 2025 lalu.

Daftar tim kepelatihan Timnas Indonesia telah secara resmi dirilis oleh PSSI.

Aturan ganjil genap adalah kebijakan pembatasan kendaraan dari pelat nomor ganjil atau genap yang berlaku pada tanggal dan ruas jalan tertentu.

Sistem Contra flow pada arus mudik Lebaran 2025 berlaku mulai dari KM 47 ruas jalan tol Jakarta-Cikampek sampai KM 70 ruas jalan tol Jakarta-Cikampek.

Sistem one way ini akan diterapkan dari Km 70 Cikampek hingga Km 414 Kalikangkung Semarang.

Skema one way akan mulai diterapkan 27 Maret 2025, pukul 14.00 WIB.

Di negara ini, pemerintahnya sama sekali tak menarik pajak pertambahan nilai (PPN) alias nol persen.

Anda menjelaskan, layanan kapal Pelni merupakan badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO).

Pengunggah menyebutkan bahwa dia telah dikenakan PPN 12 persen untuk makanan yang dibelinya.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu mengungkapkan, hasil pembicaraan DEN dengan Presiden Prabowo pagi ini.

Itu hitung-hitungan tambahan PPN dari barang-barang yang tadi mewah tadi 1 persen untuk barang-barang yang mewah tadi.

Pengembalian pajak dilakukan melalui penjual karena pajak yang dipungut biasanya baru disetorkan ke pemerintah pada akhir bulan berikutnya.