HIMKI Dorong Penguatan Pasar Domestik Industri Mebel di Tengah Tekanan Global

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendesak penguatan pasar domestik industri mebel sebagai strategi vital melindungi sektor ini dari gejolak global dan gempuran impor.

Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan penguatan pasar domestik sebagai langkah strategis. Ini penting untuk menjaga industri mebel dan kerajinan nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Langkah ini diharapkan dapat melindungi sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja ini.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menyatakan bahwa tekanan global bukan sekadar gejolak pasar biasa. Konflik dan pelemahan nilai tukar mata uang menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat pasar dalam negeri. Ini merupakan respons terhadap dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Dalam lima tahun terakhir, pergerakan nilai tukar mata uang sangat dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga global. Konflik geopolitik juga mengganggu rantai pasok, serta penguatan dolar AS turut memberikan dampak signifikan. Situasi ini menciptakan tantangan berlapis bagi industri.

Tantangan Berat Industri Mebel Nasional

Sektor mebel dan kerajinan Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Keunggulan ini meliputi ketersediaan bahan baku melimpah dan keterampilan kriya yang tinggi. Industri ini juga menyerap lebih dari dua juta tenaga kerja di seluruh negeri.

Namun, industri hilir kerap menghadapi masalah serius berupa kekurangan bahan baku. Hal ini disebabkan oleh masih terjadinya kebocoran ekspor bahan mentah ke luar negeri. Selain itu, biaya logistik yang tinggi serta akses pembiayaan yang belum optimal semakin menekan daya saing pelaku usaha.

Ketegangan geopolitik yang berdampak pada nilai tukar mata uang global menambah tekanan berlapis. Industri menghadapi kenaikan biaya produksi dan logistik yang signifikan. Peluang peningkatan daya saing pun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam kondisi ini.

HIMKI juga menyoroti maraknya produk impor dengan harga murah yang membanjiri pasar domestik. Produk-produk tersebut seringkali tidak memenuhi standar kualitas yang berlaku. Praktik ini juga dinilai tidak mencerminkan prinsip persaingan usaha yang adil.

Strategi HIMKI untuk Penguatan Industri

Oleh karena itu, HIMKI mendesak pemerintah untuk mengambil langkah strategis yang konkret. Kebijakan safeguard yang terukur sangat diperlukan. Ini bertujuan melindungi industri nasional dari gempuran impor yang tidak kompetitif dan merugikan.

Momentum tekanan global saat ini harus dimanfaatkan sebagai titik balik. Ini adalah kesempatan untuk membangun kemandirian industri yang berbasis nilai tambah. HIMKI mengidentifikasi beberapa langkah konkret yang perlu segera diimplementasikan.

Langkah-langkah tersebut mencakup penghentian kebocoran bahan baku strategis seperti kayu dan rotan. Prioritas penggunaan bahan baku ini harus diberikan untuk industri dalam negeri. Selain itu, penguatan pasar domestik melalui pengetatan impor barang jadi secara selektif juga krusial. Ini berlaku khususnya untuk produk yang sudah mampu diproduksi secara lokal dengan kualitas kompetitif.

Selanjutnya, HIMKI menekankan pentingnya memperkuat keberpihakan kebijakan industri. Hal ini dapat diwujudkan melalui akses pembiayaan yang lebih kompetitif. Efisiensi logistik juga harus ditingkatkan, serta kepastian regulasi yang mendukung pertumbuhan industri. Terakhir, penguatan diplomasi dagang diperlukan untuk membuka akses pasar global yang lebih luas dan adil.

Potensi Pasar Global dan Dukungan Kebijakan

HIMKI mencatat bahwa nilai pasar global mebel mencapai lebih dari 200 miliar dolar AS. Namun, ekspor Indonesia saat ini masih berada di kisaran 2,4 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan bahwa ruang untuk tumbuh dan berkembang masih sangat besar.

"Ini menunjukkan bahwa ruang untuk tumbuh masih sangat besar," kata Abdul Sobur. Potensi ini harus dioptimalkan dengan dukungan kebijakan yang tepat. Peningkatan ekspor akan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat bahwa nilai tukar rupiah seharusnya menguat. Ini didasarkan pada fundamental perekonomian nasional yang menunjukkan kinerja kuat. Pernyataan ini memberikan sinyal positif terhadap stabilitas makroekonomi.

Namun, Menteri Keuangan menyerahkan strategi intervensi nilai tukar kepada Bank Indonesia (BI). BI adalah otoritas yang bertanggung jawab penuh menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Koordinasi antara pemerintah dan BI menjadi kunci dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Sumber: AntaraNews