Gara-Gara Trump, Produk Tekstil Indonesia Kena Tarif 47 Persen dan Paling Tinggi se-ASEAN

Airlangga menyebut, tarif impor produk tekstil Indonesia sebesar 47 persen itu menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menambah tarif impor produk tekstil asal Indonesia sebesar 10 persen menjadi 47 persen. Sebelumnya, tarif untuk produk tekstil dan garmen Indonesia hanya di sekitar 10 sampai 37 persen. 

"Dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10 persen, maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil, garmen itu 10 (persen) ataupun 37 ditambah 10," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Update Kebijakan Tarif Perang Dagang Secara Virtual,  pada Jumat (18/4).

Airlangga menyebut, tarif impor produk tekstil Indonesia sebesar 47 persen itu menjadi yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Selain itu, produk furniture hingga udang Indonesia juga dikenakan tarif impor yang lebih tinggi.

"Sekarang untuk produk ekspor utama Indonesia seperti garmen, alas kaki, tekstil, furniture, dan udang, itu menjadi produk yang Indonesia mendapatkan tarif yang masuk lebih tinggi dibandingkan beberapa negara bersaing, baik dari ASEAN maupun non-ASEAN negara Asia yang lain," ucapnya.

Dalam penerapannya, kebijakan tarif impor tinggi ini tidak hanya dibebankan oleh pembeli produk asal Indonesia. Melainkan juga ikut dibebankan sepenuhnya kepada pelaku eksportir. Airlangga menilai skema tersebut dapat membebani pelaku usaha domestik.

"Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10 persen ini ekspor kita biayanya lebih tinggi. Karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah terus melakukan negosiasi dengan perwakilan Presiden Donald Trump agar dapat mengurangi beban tarif bagi Indonesia. Airlangga ingin agar beban tarif impor yang diberikan terhadap Indonesia tidak lebih tinggi dari negara industri pesaing.

"Saya juga dalam rangka negosiasi ini juga menyampaikan pentingnya memperkuat kerja sama pendidikan, sains, dan ekonomi digital, penerapan tarif yang lebih rendah dari negara kompetitor, dan juga pentingnya memastikan ketahanan rantai pasok dan menjaga economic security (keamanan ekonomi," tandasnya.

Presiden Prabowo Tawarkan Relaksasi TKDN untuk Perusahaan AS

Menteri Koordinator (Menko), Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) yang beroperasi di Indonesia dengan perizinan dan insentif, sebagai bentuk negosiasi terkait tarif impor resiprokal.

"Indonesia akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia, tentunya ada hal-hal yang terkait dengan perizinan dan insentif yang dapat diberikan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/4).

Airlangga menyampaikan tim deregulasi akan segera dibentuk untuk membahas perizinan dan insentif yang akan diberikan. Pemberian fasilitas tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan berusaha (ease of doing business) dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Melalui deregulasi, Airlangga berharap agar aturan-aturan di Indonesia tidak lagi menjadi hambatan untuk perdagangan.

"Bukan hanya eksklusif untuk Amerika Serikat, melainkan juga termasuk dalam berbagai perjanjian, seperti IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa)," kata Airlangga.

Relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu bentuk dari deregulasi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional, Selasa (8/4).

Prabowo menilai relaksasi TKDN dapat memberi fleksibilitas kepada investor dan menjaga daya saing sektor perindustrian Indonesia. Dia menilai mekanisme penerapan TKDN bisa diubah, salah satunya dengan pemberian insentif.

"Tentu dari Amerika Serikat ada permintaan (relaksasi) terhadap produk-produk tertentu yang secara natur maupun secara bisnis praktis itu sifatnya bukan impor ekspor, contohnya seperti data center. Itu kami sedang perbaiki dan sedang dibuat rekomendasinya," ujar Airlangga pula.