Dukung Program Presiden, Kini Ada Pembiayaan Perumahan untuk Guru Ngaji

Selain penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, BTN juga akan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan MUI.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kini mempunyai program pembiayaan syariah rumah subsidi bagi da’i, guru ngaji, aktivis, dan pegawai di lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Program ini untuk mendukung program perumahan nasional Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi keagamaan dalam memberikan kemudahan akses hunian yang layak dan terjangkau. Kami berharap para tokoh dan penggerak umat Islam di seluruh Indonesia dapat memiliki hunian layak dengan skema yang nyaman di hati," kata Nixon dikutip dari Antara, Minggu (27/7).

Nixon meluncurkan program tersebut di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Sabtu malam, yang turut dihadiri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu.

Melalui kerja sama tersebut, ketiga pihak akan bersinergi dalam menyalurkan program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) berskema syariah, dengan target awal sebanyak 5.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Selain penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, BTN juga akan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan MUI.

"Kami juga secara optimal memberikan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai operasional dan transaksi keuangan di lingkungan MUI," kata Nixon.

Alokasi Jumlah Rumah Subsidi

Menurut data dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, bahwa sepanjang sejarah, tahun ini merupakan alokasi jumlah rumah subsidi terbesar yakni sebanyak 350.000 unit. Sistem pemberiannya, kata Maruarar, diberikan berdasarkan segmentasi sehingga program tersebut benar-benar menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"BTN yang paling banyak menyalurkan pembiayaan rumah subsidi sebesar 220 ribu dari total 350 ribu unit. Sehingga kami sangat mendukung BTN menjadi besar karena yang paling berkontribusi dan serius mendukung perumahan," kata Maruarar.

Ketua MUI Anwar Iskandar menuturkan pihaknya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat untuk kemaslahatan umat, termasuk terkait pemberian pembiayaan rumah subsidi bagi da'i dan guru ngaji.

"Marilah kita sama-sama menanam sesuatu yang bermanfaat untuk dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang," kata Anwar.

Hingga Maret 2025, BTN Syariah mencatatkan penyaluran Pembiayaan Perumahan Subsidi sebesar Rp28,5 triliun atau melesat 16,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara keseluruhan, BTN Syariah telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp46,26 triliun per Maret 2025 atau naik 18,2 persen (yoy).

Perluas Akses Pembiayaan

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa partisipasi aktif BP Tapera dalam kegiatan ini merupakan wujud dari visi lembaga untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang adil dan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terfasilitasi secara optimal.

Sebagai bentuk komitmen nyata, dilakukan juga penandatanganan nota kesepahaman antara MUI dengan para mitra kerja, termasuk BP Tapera. Nota kesepahaman ini mencakup kerja sama dalam penyediaan dan pemutakhiran data serta informasi statistik sebagai dasar penyelenggaraan program perumahan bagi guru ngaji, dai, aktivis Islam, dan pegawai ormas di lingkungan MUI.

BP Tapera berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas lembaga demi memperluas jangkauan manfaat Tabungan Perumahan Rakyat, khususnya bagi segmen masyarakat seperti guru ngaji dan aktivis keagamaan yang selama ini belum banyak terjangkau program perumahan formal.

Melalui inisiatif seperti ini, BP Tapera percaya bahwa penyediaan rumah yang layak bukan hanya urusan infrastruktur, melainkan juga investasi dalam kesejahteraan dan harmoni sosial bangsa Indonesia.