Debat Cawapres: Prabowo-Gibran Mau Bikin Lembaga Khusus Penerimaan Negara

Pemerintah tengah mengupayakan strategi intensifikasi dan perbaikan administrasi pajak untuk meningkatkan rasio pajak.

Selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.

APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.

Perombakan perlu dilakukan guna melaksanakan program strategis Prabowo di tahun pertamanya menjabat sebagai Presiden.

Setidaknya ada empat strategi pemerintah Prabowo-Gibran, optimalkan pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Indef menilai semua cita-cita tersebut bisa terwujud. Namun, konsekuensinya Prabowo-Gibran harus berusaha ekstra untuk mewujudkannya.

Badan Penerimaan Negara dibentuk agar bisa mendongkrak rasio penerimaan pajak.

Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Gibran mengaku akan membentuk lembaga khusus untuk penerimaan negara yang dikomandoi Presiden.

Luhut menerima ajakan beradu data proyek hilirisasi.

Mahfud MD menilai, pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal inflasi hijau pada debat Cawapres seperti level siswa kelas 3 SD.

Menteri LHK ungkap ada kesalahan dalam paparan data Mahfud MD.

Analis politik Hendri Satrio mengatakan Gibran kebablasan pada debat cawapres karena terlalu banyak gimik melampui etika.

Food estate sejatinya bukan program baru yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketahan pangan.

membantah food estate yang diperintahkan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo gagal.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa **kasus Andrie Yunus** masih menjadi kewenangan peradilan militer karena belum ada tersangka sipil, sambil membuka ruang diskusi soal hakim ad hoc.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan berdiskusi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai peran hakim ad ho

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kunjungan kerja ke Minahasa untuk menemui korban gempa bumi. Kunjungan Gibran Kunjungi Korban Gempa Minahasa ini menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana dan dukungan moril bagi masyarakat t

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan PPPK di SD Inpres Kaniti Kupang, menegaskan pentingnya peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.