Debat Capres Selanjutnya Bakal Bahas Isu Ketenagakerjaan, Begini Pesan Para Buruh

Saat ini megatren ketenagakerjaan dipengaruhi beberapa hal antara lain globalisasi dan perubahan iklim.

masalah ketenagakerjaan saat ini sangat penting, karena menyangkut masa depan rakyat Indonesia.

Debat Capres Selanjutnya Bakal Bahas Isu Ketenagakerjaan, Begini Pesan Para Buruh

Debat Capres Selanjutnya Bakal Bahas Isu Ketenagakerjaan, Begini Pesan Para Buruh

Presiden DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin meminta kepada para kandidat galon presiden atau capres 2024 untuk benar-benar serius peduli pada isu-isu ketenagakerjaan. 

Irham menilai, masalah ketenagakerjaan saat ini sangat penting, karena menyangkut masa depan rakyat Indonesia.

"Kami ingin isu-isu ketenagakerjaan dan ekonomi rakyat bisa dicapture oleh para calon presiden dan wakil presiden yang akan datang,” kata Irham dalam keterangannya, Sabtu (16/12). 

Irham menerangkan, saat ini megatren ketenagakerjaan dipengaruhi beberapa hal antara lain globalisasi, perubahan iklim, pandemi Covid-19, demografi, hingga teknologi dan digitalisasi. 

Semuanya akan mempengaruhi ekosistem ketenagakerjaan di masa mendatang. Dalam 5 tahun ke depan sebanyak 85 juta pekerjaan lama akan tersingkir dan terdapat 97 juta pekerjaan baru yang muncul. 

"Situasi ini menuntut 50 persen tenaga kerja akan membutuhkan re-skilling. Sementara 40 persen perubahan akan terjadi pada core skills. Sehingga pada tahun 2030 mendatang, profesi yang berhubungan dengan teknologi akan tumbuh 3 persen, diikuti sektor professional lainnya sekitar 2 persen," jelasnya.

National Project Coordinator International Labour Organization (ILO), Dede Shinta menyoroti masalah tenaga kerja perempuan dan kelompok disabilitas. 

Menurutnya ke depan pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap dua kelompok ini. 

Shinta menilai perempuan dan kelompok disabilitas berhak mendapatkan kesetaraan yang berkeadilan dalam mendapatkan peluang kerja.

“Saya memandang ke depan penting bagi pemerintah untuk memberikan prioritas terhadap tenaga kerja perempuan dan tenaga kerja disabilitas. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan,” ujar Dede Shinta.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memahami masih terdapat tantangan terhadap ketenagakerjaan Indonesia. Salah satunya adalah tidak berkualitasnya pasar tenaga kerja dalam negeri.

Dari 135 juta jumlah angkatan kerja Indonesia saat ini, 90 persen di antaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Demikian pula profil 7 juta jumlah pengangguran, 91 persen diantaranya belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat.

"Sayangnya, baik perusahaan maupun pekerja kita cenderung tak peduli dengan skilling, upskilling, dan reskilling sebagai upaya peningkatan kualitas angkatan kerja," ungkapnya saat memberikan kuliah umum dalam Forum Pembangunan Indonesia ditulis, Jumat (17/9).

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, dari sisi individu para pekerja menempatkan pelatihan peningkatan skill dalam peringkat paling buncit (10) pada prioritas pengeluaran pribadinya.

"Sebanyak 64 persen tidak mengikuti pelatihan peningkatan skill karena merasa tidak tersedia pelatihan yang sesuai dengan minat dan keterampilannya," paparnya.