BI Catat Uang Beredar pada November 2025 Mencapai Rp9.891,6 triliun

Bank Indonesia (BI) menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 14,9 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,4 persen (yoy).

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar M2 pada Desember 2025 tumbuh lebih tinggi, mencapai Rp10.133,1 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan dalam peredaran uang di masyarakat.

Ramdan menjelaskan, perkembangan M2 pada Februari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

BI mencatat, uang kartal yang beredar di masyarakat pada Januari 2025 sebesar Rp1.010,0 triliun.

Uang kartal yang beredar di masyarakat pada Oktober 2024 sebesar Rp970,1 triliun, atau tumbuh 12,4 persen (yoy).

Perkembangan peredaran uang terutama didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,3 persen (yoy) dan uang kuasi sebesar 7,2 persen (yoy).

Peredaran uang di bulan Juni 2024, tumbuh 7,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data OJK, tabungan orang Indonesia pada bulan Februari meningkat jadi Rp8.441 triliun.

Bank Indonesia memutuskan Kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dari volatilitas keuangan global dan depresiasi rupiah.

TNI AL mengerahkan KRI HIU-634 untuk mendukung distribusi layanan Bank Indonesia ke sejumlah pulau terpencil di wilayah Kalimantan Selatan.

Chatib Basri merespons singkat isu penunjukannya sebagai Menteri Keuangan. Pemerintah menegaskan tidak ada rencana reshuffle kabinet.

Secara keseluruhan, posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2026 tetap kuat, setara dengan pembiayaan 5,6 bulan impor atau 5,5 bulan impor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Indonesia tidak mengarah pada krisis ekonomi, keuangan, dan moneter seperti 1997-1998, meski rupiah sempat melemah. Stabilitas ekonomi nasional menjadi fokus utama pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang sebenarnya, melainkan dipicu oleh persepsi negatif.