Bahlil Ungkap Banyak Drama Saat Pembangunan RDMP Balikpapan

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan ada beberapa pihak yang tidak ingin Indonesia memiliki cadangan energi dan kemampuan untuk swasembada energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Pertamina di Balikpapan telah mengalami berbagai kendala sejak awal. Proyek yang dianggap strategis bagi negara ini bahkan sempat mengalami keterlambatan yang cukup signifikan dari target awal, yaitu seharusnya selesai pada bulan Mei 2024.

Bahlil secara terbuka menyatakan bahwa proyek RDMP ini "banyak dramanya". Ia menambahkan, "Saya harus jujur katakan banyak dramanya, kenapa? Seharusnya sudah jadi tahun awal bulan, awal Mei 2024," saat peresmian RDMP Balikpapan pada hari Senin, 12 Januari 2026.

Di antara berbagai peristiwa yang terjadi, salah satu insiden paling mencolok adalah kebakaran yang melanda fasilitas proyek tersebut. Bahlil menekankan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai musibah biasa.

"Tapi ini terbakar. Ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain," ungkapnya.

Ia juga mencium adanya kejanggalan yang mendorong dilakukannya investigasi mendalam oleh inspektorat internal Kementerian ESDM, bekerja sama dengan jajaran komisaris Pertamina.

Penelusuran awal menunjukkan adanya kepentingan tertentu, yang diumpamakan Bahlil dengan ungkapan "Ada udang di balik batu". "Bulan Agustus, saya memerintahkan tim saya dari Irjen yang sekarang masih komisaris Bapak Irjen kami, komisaris di Pertamina, Pak Bambang, kami minta untuk investigasi, Pak. Ternyata barang ini, Pak, ada udang dibalik batu," ujarnya.

Perlawanan Terhadap Mafia Impor

Bahlil dengan tegas menyatakan bahwa masih ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Indonesia memiliki cadangan dan kemampuan swasembada energi. Ia menjelaskan bahwa kelompok ini selama ini diuntungkan oleh skema impor bahan bakar minyak (BBM) dan produk kilang, sehingga setiap usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri sering kali terhalang.

"Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi agar impor terus, impor terus, impor terus. Kita harus hadapi dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi," tegasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam menghadapi tekanan tersebut. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, negara berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hambatan yang ada pada proyek RDMP dalam waktu singkat.

RDMP Jadi Alat Bagi Negara untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Menurut informasi yang disampaikan, investasi sebesar USD 7,4 miliar atau setara dengan Rp 123 triliun menjadikan RDMP sebagai proyek kilang terbesar yang pernah ada di Indonesia, yang dibangun oleh Pertamina. Proyek ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari, serta memproduksi bahan bakar minyak (BBM) yang memenuhi standar Euro 5, yang lebih ramah lingkungan.

Dampak positif yang langsung terlihat dari proyek ini adalah pengurangan impor secara signifikan. "Dan ini betul-betul dilakukan dengan menghasilkan dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel yang sekarang sudah menuju kepada setara dengan Euro 5 dan ini menuju kepada net zero emission," pungkasnya.

Dengan demikian, proyek ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga berkontribusi pada upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Klaim Bahlil Program B40 Berhasil Kurangi Impor Solar pada 2025

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa kebijakan program campuran biodiesel 40 persen (B40) telah berhasil mengurangi ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Bahan Bakar Nabati (BBN) ini terdiri dari campuran 40 persen minyak sawit dan 60 persen solar.

"Saya bersyukur bahwa impor solar kita di tahun 2024 itu masih kurang lebih sekitar 8,3 juta ton. Kemudian impor kita di tahun 2025 turun menjadi kurang lebih 5 juta ton," ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM tahun 2025 di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pemanfaatan biodiesel domestik dari Januari hingga Desember 2025 mencapai 14,2 juta kilo Liter (kL), yang setara dengan 105,2 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebesar 13,5 juta kL di tahun 2025.

"Keberhasilan ini berdampak langsung pada penurunan volume impor Solar yang sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," imbuh Bahlil.

Capaian tersebut, menurut Bahlil, menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menetapkan target ambisius, yaitu menghentikan sepenuhnya impor Solar pada tahun 2026. Target ini didukung oleh rencana uji coba biodiesel B50 yang dijadwalkan selesai pada semester I 2026, dan jika hasil evaluasi menunjukkan keberhasilan teknis dan ekonomi, implementasinya akan dilaksanakan pada semester kedua.

Menyimpan Devisa Sebesar Rp 130 triliun

Dari segi penghematan devisa, kebijakan biodiesel yang diterapkan pada tahun 2025 berhasil mencatat penghematan sebesar Rp 130,21 triliun serta mampu mengurangi emisi hingga 38,88 juta ton CO2 ekuivalen.

Selain itu, kebijakan ini juga meningkatkan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) menjadi biodiesel yang mencapai Rp 20,43 triliun. Optimisme untuk mencapai bebas impor Solar pada tahun 2026, seperti yang disampaikan oleh Bahlil, akan didorong oleh beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi Solar domestik.

"Kalau B50 kita pakai dan RDMP kita di Kalimantan Timur diresmikan dalam waktu dekat, maka kita tidak akan melakukan impor solar lagi di tahun 2026," ungkap Bahlil.