Anggota BRICS Keempat Dunia, Indonesia Perkuat Kerja Sama Energi dengan Rusia

Indonesia, sebagai anggota BRICS dan negara terpadat keempat, memperkuat kerja sama energi dengan Rusia. Peluang apa saja yang terbuka untuk mengatasi tantangan energi nasional?

Indonesia, negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan anggota baru BRICS, menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kerja sama energi dengan Rusia. Langkah strategis ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satya Hangga Yudha Widya Putra, dalam sebuah forum internasional di St Petersburg, Rusia.

Hangga menegaskan bahwa Indonesia membuka diri untuk kolaborasi di berbagai area energi strategis. Ini mencakup penyediaan teknologi canggih untuk penemuan gas raksasa hingga pengembangan energi nuklir dan proyek Carbon Capture Storage/Utilization (CCS/CCUS).

Penguatan kerja sama energi ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan energi yang dihadapi Indonesia, termasuk penurunan produksi minyak mentah dan ketergantungan impor. Kolaborasi dengan perusahaan energi Rusia seperti Gazprom dan Rosneft menjadi salah satu fokus utama dalam upaya mencapai ketahanan energi nasional.

Tantangan Energi Nasional dan Urgensi Hilirisasi

Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan krusial dalam sektor energi. Penurunan produksi minyak mentah dan ketergantungan impor minyak mentah, produk olahan, serta LPG menjadi isu utama yang memerlukan perhatian serius. Hangga menyoroti bahwa ketergantungan impor ini menyebabkan kerugian devisa yang signifikan.

“Ketergantungan impor ini menimbulkan kerugian devisa yang diperkirakan mencapai Rp523 triliun per tahun, yang menyoroti urgensi agenda hilirisasi,” kata Hangga. Situasi ini berbeda dengan gas alam, di mana Indonesia masih menjadi eksportir.

Untuk mengatasi defisit sumber daya dan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Hilirisasi Strategis melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2025. Satgas ini bertugas mengoordinasikan 26 komoditas vital, termasuk migas, mineral, dan energi baru, dengan fokus pada percepatan hilirisasi dan identifikasi proyek-proyek strategis.

Sektor energi merupakan isu multisektor yang membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Hangga menekankan bahwa penyelesaian masalah energi utama di Indonesia tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan memerlukan kerja sama dari 14 kementerian, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, hingga Kepolisian RI.

Potensi Kolaborasi Strategis dengan Rusia

Indonesia secara aktif mencari mitra strategis untuk mendukung transformasi energi dan mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Rusia, dengan perusahaan energi raksasa seperti Gazprom dan Rosneft, dipandang sebagai mitra potensial yang dapat memberikan kontribusi signifikan.

Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada pasokan energi, tetapi juga mencakup transfer teknologi dan keahlian. Misalnya, keterlibatan Rosneft dalam proyek Kilang Tuban menjadi salah satu contoh potensi investasi asing yang dapat memperkuat infrastruktur energi nasional.

Selain itu, Indonesia juga terbuka untuk kerja sama dalam pengembangan teknologi penemuan gas raksasa yang merupakan salah satu kekuatan Rusia. Keahlian Rusia dalam bidang ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam mengoptimalkan pemanfaatan cadangan gas alamnya.

Pengembangan energi nuklir juga menjadi area yang menarik bagi Indonesia. Hangga menyebut bahwa keahlian perusahaan seperti Rosatom dapat memfasilitasi transfer teknologi dalam pembangunan reaktor modular kecil (SMR) yang sedang dipertimbangkan di Kalimantan dan Sumatera.

Transisi Energi dan Target Net Zero Emission

Transisi energi Indonesia memprioritaskan aksesibilitas, keterjangkauan harga, dan ramah lingkungan sebagai pilar utama. Pemerintah berkomitmen untuk mencapai NZE pada tahun 2060, sebuah target ambisius yang memerlukan upaya kolektif dan inovasi.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai 3.687 gigawatt (GW), namun baru memanfaatkan sekitar 0,4 persen dari total potensi tersebut. Ini menunjukkan peluang pertumbuhan yang sangat besar dalam pengembangan energi bersih.

Berbagai program transisi energi telah dicanangkan, termasuk implementasi program biodiesel B40 pada tahun 2025, yang merupakan campuran 40 persen FAME berbasis sawit dengan bahan bakar diesel, dan rencana B50 pada tahun 2026. Selain itu, Indonesia melihat CCS/CCUS sebagai metode dekarbonisasi kunci, dengan target 15 proyek beroperasi sebelum 2030, mengingat potensi penyimpanan CO2 yang mencapai 25,5-68,2 miliar ton.

“Indonesia berfokus pada transformasi strategis energi menuju net zero emission (NZE) pada 2060 dan program hilirisasi di seluruh sektor sumber daya alam,” tegas Hangga, menggarisbawahi komitmen negara dalam mencapai tujuan lingkungan dan ekonomi ini.

Sumber: AntaraNews