Indonesia, Negara Terpadat Keempat Dunia, Perkuat Kerja Sama Energi dengan Rusia Demi Target NZE 2060

Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia dan anggota baru BRICS, menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi energi. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya memperdalam Kerja Sama Energi Indonesia Rusia, yang melibatkan perusahaan besar seperti Gazprom dan Rosneft. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari peta jalan Indonesia menuju pencapaian target Net-Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

Satya Hangga Yudha Widya Putra, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyampaikan hal ini dalam sebuah forum internasional di St. Petersburg akhir pekan lalu. Ia menegaskan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk kolaborasi di berbagai sektor energi. Sektor-sektor tersebut meliputi teknologi untuk penemuan gas besar, pengembangan tenaga nuklir, hingga proyek penangkapan karbon.

Pemerintah Indonesia fokus pada transformasi energi strategis yang bertujuan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Selain itu, terdapat program hilirisasi ambisius di semua sektor sumber daya alam. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa depan.

Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan signifikan di sektor energi, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tantangan tersebut meliputi penurunan produksi minyak mentah, ketergantungan tinggi pada impor minyak, produk olahan, dan LPG. Selain itu, kapasitas kilang yang terbatas juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Ketergantungan terhadap impor ini mengakibatkan kerugian devisa yang substansial setiap tahunnya. "Ketergantungan ini menyebabkan kerugian devisa sekitar Rp523 triliun (US$31,5 miliar) per tahun, menunjukkan urgensi hilirisasi," ujar Satya Hangga Yudha Widya Putra. Oleh karena itu, program hilirisasi menjadi sangat krusial untuk mengurangi beban ekonomi negara.

Meskipun Indonesia masih menjadi eksportir gas bersih, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Hilirisasi Strategis melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Satgas ini bertugas mengawasi 26 komoditas, termasuk minyak, gas, mineral, dan energi baru. Tujuannya adalah untuk mempercepat pengembangan proyek dan mengurangi ketergantungan impor secara menyeluruh.

Kerja Sama Energi Indonesia Rusia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di berbagai bidang vital. Kolaborasi ini dapat mencakup teknologi canggih untuk eksplorasi dan penemuan cadangan gas alam yang besar. Selain itu, pengembangan infrastruktur energi baru juga menjadi fokus utama dalam upaya transisi energi.

Salah satu area kerja sama yang menjanjikan adalah pengembangan tenaga nuklir menggunakan Small Modular Reactors (SMRs). Studi kelayakan untuk SMRs sedang dilakukan di Kalimantan dan Sumatra, dengan potensi kerja sama dari Rosatom Rusia. Proyek ini diharapkan dapat menyediakan sumber energi bersih dan stabil untuk masa depan.

Penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS/CCUS) juga diidentifikasi sebagai jalur dekarbonisasi kunci bagi Indonesia. Pemerintah menargetkan 15 proyek CCS/CCUS pada tahun 2030, dengan potensi penyimpanan CO₂ yang diperkirakan mencapai 68 miliar ton. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan.

Satya Hangga Yudha Widya Putra menekankan bahwa transisi energi di Indonesia harus mengutamakan tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut adalah aksesibilitas energi yang merata, keterjangkauan harga bagi masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan proyek energi yang dijalankan.

Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mencapai sekitar 3.687 gigawatt. Namun, pemanfaatannya baru mencapai 0,4 persen dari total potensi tersebut. Untuk meningkatkan pemanfaatan, pemerintah berencana meluncurkan program biodiesel B40 pada tahun 2025 dan B50 pada tahun 2026. Ini akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Energi adalah isu lintas sektor. Penyelesaiannya, termasuk mendorong investasi asing seperti potensi partisipasi Rosneft dalam Kilang Tuban, membutuhkan koordinasi di antara 14 kementerian," kata Putra. Pernyataan ini menyoroti kompleksitas dan pentingnya sinergi antar lembaga dalam mewujudkan visi energi Indonesia.

Sumber: AntaraNews