Alami Krisis Pendanaan Serius, PBB Bakal PHK Massal 6.900 Karyawan

PBB berharap dapat menghemat anggaran sebesar USD 3,7 miliar, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total pengeluaran.

Lebih dari 60 kantor, badan, dan operasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah diminta untuk mengajukan proposal pemangkasan staf paling lambat pertengahan Juni. Upaya ini bertujuan untuk memangkas 20 persen dari jumlah karyawan sebagai bagian dari reformasi besar dalam menghadapi krisis pendanaan yang serius.

Dengan pemangkasan ini, PBB berharap dapat menghemat anggaran sebesar USD 3,7 miliar, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total pengeluaran. Menurut perhitungan PBB, pengurangan ini akan berdampak pada kurang lebih 6.900 pekerja. Dalam memo internal yang dikeluarkan, staf diminta untuk merinci pemotongan yang diperlukan paling lambat tanggal 13 Juni.

Dikutip dari apnews.com, Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa pemangkasan ini mencakup staf di kantor politik, kemanusiaan, serta badan-badan yang mendukung pengungsi, mempromosikan kesetaraan gender, dan menangani isu perdagangan internasional, lingkungan, serta perkotaan.

Badan PBB yang bertugas mendukung pengungsi Palestina, yaitu UNRWA, juga termasuk dalam daftar pemangkasan tersebut. Pengawas PBB, Chandramouli Ramanathan, menyatakan dalam sebuah memo bahwa pemotongan staf ini merupakan bagian dari upaya Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk mencapai pengurangan antara 15 persen hingga 20 persen dari anggaran PBB.

Inisiatif pemotongan staf ini merupakan bagian dari reformasi UN80 yang diluncurkan oleh Guterres pada bulan Maret, bertepatan dengan mendekatnya ulang tahun ke-80 badan dunia tersebut pada akhir tahun ini. Sekretaris Jenderal PBB tersebut menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak ada hubungannya dengan pengurangan bantuan luar negeri atau program-program lain yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

Sebaliknya, dia menunjukkan bahwa penyusutan sumber daya PBB telah berlangsung selama setidaknya tujuh tahun terakhir akibat ketidakpatuhan beberapa negara anggota dalam membayar iuran tahunan mereka, dan banyak yang tidak membayar tepat waktu.

Peringatan PBB soal Suhu Dunia

PBB sebelumnya telah mengingatkan bahwa ada kemungkinan sekitar 70 persen suhu rata-rata global akan melebihi batas 1,5 derajat Celsius antara tahun 2025 hingga 2029, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian iklim internasional. Laporan tahunan mengenai iklim yang dikeluarkan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menunjukkan bahwa suhu Bumi diperkirakan akan tetap berada pada level ekstrem setelah dua tahun terpanas dalam sejarah, yaitu tahun 2023 dan 2024.

"Kita baru saja mengalami 10 tahun terpanas dalam sejarah pencatatan cuaca," ungkap Wakil Sekretaris Jenderal WMO, Ko Barrett, yang dikutip dari DW Indonesia pada Kamis (29/5).

"Sayangnya, laporan ini tidak menunjukkan tanda-tanda adanya jeda dalam beberapa tahun ke depan. Dampaknya akan semakin besar terhadap ekonomi, kehidupan sehari-hari, ekosistem, dan planet kita."

Perjanjian Iklim Paris yang ditandatangani pada tahun 2015 bertujuan untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata permukaan Bumi jauh di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan dengan era pra-industri. Batas ideal yang diinginkan adalah 1,5 derajat Celsius.

Target ini dihitung berdasarkan suhu rata-rata global antara tahun 1850 hingga 1900, sebelum manusia mulai membakar batu bara, minyak, dan gas secara masif yang menghasilkan karbon dioksida (CO2), gas rumah kaca utama yang menyebabkan perubahan iklim. Namun, ambisi untuk mencapai target 1,5 derajat Celsius kini dianggap semakin sulit dicapai akibat tingginya laju peningkatan emisi CO2 yang terus berlanjut.