PBB Hadapi Krisis Keuangan Serius: Sekjen Guterres Peringatkan Situasi Tak Bisa Dipertahankan

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan perhatian serius terhadap **krisis keuangan PBB** yang semakin memburuk akibat tunggakan iuran, mengancam kelangsungan program organisasi dan stabilitas global.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres telah mengeluarkan peringatan keras mengenai kondisi finansial organisasi yang sangat mengkhawatirkan. Situasi ini disebabkan oleh negara-negara anggota yang menunggak pembayaran iuran wajib mereka.

Dalam sebuah surat yang dikirimkan kepada negara-negara anggota pada Jumat (30/1), Guterres menegaskan bahwa kondisi keuangan PBB saat ini benar-benar berbeda dan sangat serius. Keputusan untuk tidak menghormati iuran wajib telah diumumkan secara resmi, yang disebutnya sebagai hal yang tidak dapat dipertahankan.

Peringatan ini menyoroti risiko nyata keruntuhan keuangan PBB jika tidak ada perubahan drastis dalam pendekatan pembayaran iuran. Guterres menekankan bahwa PBB terjebak dalam siklus "Kafkaesque" di mana mereka diharapkan mengembalikan uang tunai yang sebenarnya tidak ada.

Tunggakan Iuran dan Ancaman Keruntuhan Keuangan PBB

PBB mengakhiri tahun 2025 dengan rekor tunggakan sebesar 1,568 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp23,6 triliun, jumlah ini lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Tanpa peningkatan radikal dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu sepenuhnya melaksanakan anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember.

Guterres menyatakan bahwa manajemen likuiditas PBB saat ini tidak lagi layak, dengan aturan keuangan yang ada justru menghukum PBB semakin banyak menabung. Krisis ini semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berisiko menyebabkan keruntuhan keuangan.

Situasi ini diperkirakan akan semakin memburuk dalam waktu dekat, dengan dana anggaran reguler PBB berpotensi habis pada Juli mendatang berdasarkan tren historis. Kondisi ini memaksa PBB untuk mengurangi operasi penjaga perdamaian untuk periode 2025-2026 sebesar 15 persen.

Krisis Likuiditas PBB: Dampak pada Operasi dan Program

Juru Bicara Sekjen PBB, Farhan Haq, menegaskan bahwa poin kunci dari surat Guterres adalah untuk menggarisbawahi keseriusan situasi keuangan yang dihadapi PBB. Ia menjelaskan bahwa PBB menghadapi "krisis likuiditas" yang parah.

Haq menyebutkan tunggakan iuran sebesar 1,56 miliar dolar Amerika Serikat, memperingatkan bahwa PBB akan segera menghadapi bahaya nyata kehabisan uang. Organisasi ini tidak memiliki cadangan kas dan likuiditas yang cukup untuk terus berfungsi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini secara langsung berdampak pada kemampuan PBB untuk menjalankan berbagai program vitalnya, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga misi perdamaian global. Keberlanjutan operasi PBB yang krusial bagi stabilitas dunia kini berada di ujung tanduk akibat masalah finansial ini.

Seruan Reformasi Aturan Keuangan PBB

Guterres mendesak "upaya bersama oleh Negara-negara Anggota" untuk membalikkan "siklus setan" ini. Ia menawarkan dua pilihan menantang: semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu, atau negara-negara anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan PBB untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi.

Menanggapi pertanyaan tentang kemungkinan inisiatif untuk mengubah peraturan anggaran PBB, Farhan Haq menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat mengubah peraturan mereka. Namun, ia menekankan bahwa PBB mengandalkan mereka untuk memahami beratnya situasi dan mengambil tindakan yang tepat.

Peringatan ini menjadi panggilan darurat bagi komunitas internasional untuk bertindak cepat. Tanpa komitmen finansial yang kuat dari negara-negara anggota, peran PBB sebagai penjaga perdamaian dan penyedia bantuan global akan sangat terancam, dengan konsekuensi yang luas bagi seluruh dunia.

Sumber: AntaraNews