Airlangga Bantah Kabar Pemerintah Bakal Naikin Rasio Utang Negara hingga 50 Persen

Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas melalui kebijakan efisiensi anggaran Indonesia di seluruh kementerian dan lembaga demi menjaga defisit fiskal tetap di bawah batas 3 persen, memastikan stabilitas ekonomi nasional.

Realisasi Defisit APBN 2025 mencapai 2,92 persen dari PDB, namun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan angka tersebut tidak akan mengganggu kepercayaan investor karena masih dalam batas aman undang-undang.

Menkeu Purbaya menyebut, pihaknya berkomitmen tidak akan agresif dalam mengejar pajak saat perekonomian sedang sulit

Purbaya menjelaskan, lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio.

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Prabowo mengakui manajemen utang perlu dilakukan dengan hati-hati.

Kekhawatiran Bank Dunia sendiri terkait potensi melebarnya defisit APBN terhadap produk Domestik Bruto (PDB).

Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.

Relaksasi ini diberikan usai harga avtur selaku bahan bakar pesawat mengalami lonjakan tajam.

Terkait dengan panitia seleksi disebutnya dibuat oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran ekonomi.

Menko Airlangga memberikan sambutan positif terhadap kebijakan visa cascade yang ditujukan bagi pemegang visa Schengen dari 27 negara Uni Eropa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan bakal diangkat menjadi Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat.

Begini keluh kesah para menteri di Kabinet Merah Putih usah berkegiatan selama 3 hari di Akmil Magelang.

Utang Indonesia saat ini tergolong aman, tetapi rendahnya penerimaan negara menjadi tantangan utama yang perlu diatasi.

Salah satu faktor utama yang menopang proyeksi tersebut adalah tingginya nilai surat utang yang akan jatuh tempo sepanjang sisa tahun ini.

Penarikan utang tersebut telah dikurangi dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp21,1 triliun.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pembiayaan utang pada Januari tahun lalu, yang senilai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Menkeu Purbaya menjelaskan penambahan utang darurat guna menyelamatkan perekonomian nasional.