Penyebab Rumah Dinas DPR Dikosongkan Anggota, Ada Keluhan dari Banyak Tikus Sampai Rayap

Rumah dinas dibangun negara pada tahun 1988 itu dibiarkan terbengkalai.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.

Anggota DPR yang sudah masa habis jabatan (2019-2024) atau yang terpilih kembali (2024-2029) harus mengosongkan RJA pada akhir Oktober 2024.

Anggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Rumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Dia nekat melakukan aksi tersebut karena mengaku telah membeli rumah itu dan merasa sebagai pemilik yang sah.

Sebelas unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap rumah dinas di Jatinegara, Jakarta Timur. Insiden kebakaran rumah dinas Jatinegara ini tidak menimbulkan korban jiwa.

Masyarakat dan penyedia jasa konstruksi diimbau waspada terhadap modus penipuan lelang tertutup pengadaan material yang mengatasnamakan Disperkim Kepri, terutama untuk pembangunan rumah dinas.

Kejati Lampung mengonfirmasi Tersangka Korupsi Gerbang Rumah Dinas Lampung Timur Meninggal dunia. Bagaimana nasib kelanjutan kasus yang juga menyeret Bupati Lampung Timur ini?

Rumah dinas Wagub Jambi Abdullah Sani mengalami kerusakan parah setelah diserang kelompok massa anarkis dini hari. Kaca pecah dan molotov ditemukan, memicu pertanyaan tentang motif di balik perusakan rumah dinas Wagub Jambi ini.

Sjafrie menegaskan, angka tersebut menunjukkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan rumah dinas prajurit TNI di lapangan.

Anggota Komisi IX DPR RI menyerukan penguatan kapasitas Pemberdayaan Perempuan UMKM untuk menggerakkan ekonomi daerah, menekankan peran strategis mereka dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif dan berkelanjutan.

Peneliti Utama Politik BRIN, Prof. Siti Zuhro, mendesak pembahasan RUU Pemilu dipercepat untuk mewujudkan Pemilu 2029 berkualitas, mengingat tahapan sudah akan dimulai.

Anggota DPR RI Maruli Siahaan menekankan Peran Relawan Pancasila sangat strategis untuk memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat, menjaga persatuan, dan mencegah intoleransi.

Anggota DPR RI Rizki Faisal menyoroti pentingnya sinergi komunikasi kabinet untuk menopang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, berdasarkan sentimen positif hasil monitoring digital.

Anggota DPR RI menyuarakan dukungan penuh bagi UMKM yang menjadi korban dugaan pelanggaran TikTok Shop. Dana hasil bisnis UMKM senilai Rp3 triliun dilaporkan tertahan, memicu desakan DPR untuk penyelesaian.

Komisi VIII DPR RI menyoroti potensi kenaikan Biaya Haji 2027 akibat berbagai faktor, mendesak evaluasi menyeluruh dan efisiensi layanan demi meringankan beban jamaah.