Penyebab Rumah Dinas DPR Dikosongkan Anggota, Ada Keluhan dari Banyak Tikus Sampai Rayap

Rumah dinas dibangun negara pada tahun 1988 itu dibiarkan terbengkalai.

Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.

Ternyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.

Sekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.

Kementerian Keuangan masih membahas mengenai rencana ke depan terkait pengelolaan rumah dinas DPR.

Anggota DPR yang sudah masa habis jabatan (2019-2024) atau yang terpilih kembali (2024-2029) harus mengosongkan RJA pada akhir Oktober 2024.

Anggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran

Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.

Semua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.

Rumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengecek langsung kondisi perumahan rumah dinas Anggota DPR di Kalibata.

Anggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.

Masyarakat dan penyedia jasa konstruksi diimbau waspada terhadap modus penipuan lelang tertutup pengadaan material yang mengatasnamakan Disperkim Kepri, terutama untuk pembangunan rumah dinas.

Kejati Lampung mengonfirmasi Tersangka Korupsi Gerbang Rumah Dinas Lampung Timur Meninggal dunia. Bagaimana nasib kelanjutan kasus yang juga menyeret Bupati Lampung Timur ini?

Rumah dinas Wagub Jambi Abdullah Sani mengalami kerusakan parah setelah diserang kelompok massa anarkis dini hari. Kaca pecah dan molotov ditemukan, memicu pertanyaan tentang motif di balik perusakan rumah dinas Wagub Jambi ini.

Sjafrie menegaskan, angka tersebut menunjukkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan rumah dinas prajurit TNI di lapangan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ternyata menolak menempati rumah dinas karena bernomor 08.

Berikut potret kamar anggota TNI AL di belakang rumah dinas Letjen TNI Kunto Arief yang di dalamnya banyak barang dagangan.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI berkolaborasi untuk memperkuat jurnalisme sains di Nusa Tenggara Barat (NTB), membekali wartawan dengan kemampuan verifikasi dan penerjemahan informasi ilmiah di tengah gempuran AI dan disinf

Anggota DPR RI Abdullah menegaskan restorative justice kasus bullying dapat diterapkan tanpa intimidasi, memastikan pemulihan korban, menyoroti kasus di Banjarbaru yang melibatkan anak pejabat.

Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk memprioritaskan persiapan puncak haji Armuzna, terutama setelah 80% jemaah tiba di Makkah, mengingat mayoritas jemaah lansia membutuhkan perhatian khusus.

Anggota DPR RI Dini Rahmania menekankan pentingnya Literasi Digital Anak secara masif di sekolah dan keluarga untuk membendung ancaman judi online (judol) yang merusak generasi muda.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti pentingnya kapasitas tata kelola, integritas, dan kontrol publik sebagai syarat mutlak Keberhasilan Otsus Papua dalam pengelolaan dana.

Kecelakaan maut di Musi Rawas Utara memicu desakan dari anggota DPR RI untuk evaluasi menyeluruh kualitas Jalan Lintas Sumatera serta pengawasan transportasi publik yang lebih ketat.