LIVE

Terbukti Langgar Aturan, KPPU Minta Google Bayar Denda Rp202,5 Miliar

Majelis Komisi menjatuhkan denda Rp202,5 miliar dan memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store.

google
Terbukti Langgar Aturan, KPPU Minta Google Bayar Denda Rp202,5 Miliar
Terbukti Langgar Aturan, KPPU Minta Google Bayar Denda Rp202,5 Miliar (Unsplash/BoliviaInteligente)

Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Hilman Pujana dengan Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai Anggota Majelis membacakan putusan jika Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli dan menyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi.

“Ini terkait dalam perkara No. 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System,” ujar Reza dalam keterangannya, Rabu (22/1).

Oleh sebab itu, Majelis Komisi menjatuhkan denda Rp202,5 miliar dan memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store.

Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% (lima persen) selama kurun waktu 1 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Sebagai informasi, perkara ini merupakan inisiatif KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 oleh Google LLC.

Google LLC mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan Google Play Billing System (GPB System) dan menjatuhkan sanksi apabila developer aplikasi tidak patuh berupa penghapusan aplikasi tersebut dari Google Play Store.

“Google LLC menerapkan biaya layanan (service fee) dalam penerapan GPB System tersebut sebesar 15%-30%. Majelis Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini sejak 28 Juni 2024 dan berakhir pada tahap pemeriksaan lanjutan pada 3 Desember 2024,” terangnya.

Atas perilaku Google yang mewajibkan penggunaan GPB System untuk setiap pembelian produk dan layanan digital yang didistribusikan di Google Play Store serta tidak mengizinkan penggunaan alternatif pembayaran lain dalam GPB System, menimbulkan berbagai dampak bagi para penggunanya.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Fauzan Jamaludin
Editor Fauzan Jamaludin
F
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Puji Inovasi Polri: Kalian Sering Dicaci Maki, tapi Sekarang Kalian Buktikan

{{caption}}
Kelakar Prabowo Saat Pidato Panen Raya di Depan WNA: Nanti Mereka Tahu Rahasia Kita

{{caption}}
Manchester City Juara Piala FA, Hajar Chelsea 1-0 di Final

{{caption}}
Hasil Chelsea vs Man City: Gol Indah Antoine Semenyo Bawa The Cityzens Juara Piala FA

{{caption}}
Cerita Prabowo Dekat dengan Petani karena Jadi Komandan Tempur

{{caption}}
Prabowo Resmikan Koperasi Merah Putih dengan Jumlah 1.061, Ini Alasannya

Topik Terkait
{{caption}}
PN Jakpus Register 40 Perkara Keberatan Fintech KPPU, Denda Rp755 Miliar Menanti

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister lebih dari 40 **perkara keberatan fintech KPPU** atas putusan denda Rp755 miliar terkait dugaan kartel penetapan suku bunga pinjaman daring, membuat pembaca penasaran akan kelanjutan kasus ini.

Perkara Keberatan Fintech KPPU
{{caption}}
Google Didenda Rp5 Triliun Gara-gara Privasi Pengguna Android

Putusan juri ini menegaskan Google telah mengumpulkan data pribadi pengguna secara diam-diam tanpa persetujuan yang jelas.

Android
{{caption}}
Apple dan Meta Didenda di Eropa

Komisi Eropa mengenakan denda sebesar Rp 9,6 triliun kepada Apple dan Rp 3,8 triliun kepada Meta.

Apple
{{caption}}
Open AI Tertarik Akuisisi Google Chrome, ChatGPT Bakal Makin Kuat?

OpenAI membuat publik terkejut dengan mengungkapkan minatnya untuk mengakuisisi Google Chrome, setelah adanya sidang antimonopoli yang melibatkan Google.

Akuisisi
{{caption}}
Google Protes Keputusan KPPU Harus Bayar Denda Rp202,5 Miliar

Google akan mengajukan banding atas keputusan KPPU.

KPPU
{{caption}}
Duduk Perkara KPPU Denda Google Rp202,5 Miliar

Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program.

KPPU
{{caption}}
Tak Jadi Blokir, Google Akhirnya Patuh Bayar Perusahaan Media di Kanada, Segini Besarannya

Google dikabarkan setuju untuk membayar penerbit di negara itu.

Google
{{caption}}
Google Kembangkan Gemini Intelligence, Android Bakal Jadi Asisten Pribadi

Google telah meluncurkan Gemini Intelligence untuk perangkat Android, dan fitur AI ini pertama kali tersedia pada seri Galaxy S26.

android
{{caption}}
Sidang Tuntutan Nadiem Makarim dalam Kasus Korupsi Chromebook Digelar 13 Mei

Sidang tuntutan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret Nadiem Makarim akan digelar pada 13 Mei 2026. Status tahanan mantan Mendikbudristek ini dialihkan menjadi tahanan rumah.

gojek
{{caption}}
Google Antarkan Surat Kepatuhan PP TUNAS, Akun YouTube di Bawah 16 Tahun Kini Resmi Dibatasi

Selain pembatasan usia, YouTube juga telah menyampaikan rencana untuk menonaktifkan akun anak secara bertahap serta menghentikan iklan menyasar anak dan remaja.

berita update
{{caption}}
Kepatuhan PSE PP Tunas: Komdigi Beri Waktu Tiga Bulan, Google Kena Teguran

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diberi tenggat waktu tiga bulan untuk memenuhi kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Tunas, dengan Komdigi memberikan sanksi bagi yang belum mencapai kepatuhan PSE PP Tunas.

google
{{caption}}
Komdigi Cecar 29 Pertanyaan ke Meta dan Google, Dalami Dugaan Pelanggaran Terkait PP Tunas

Meta telah menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai bagian dari prosedur.

berita update
{{caption}}
Komdigi Ultimatum Meta dan Google, Patuhi PP Tunas atau Diblokir

Komisi Digital mengeluarkan surat pemanggilan kedua kepada Meta dan Google terkait masalah PP Tunas yang perlu diselesaikan segera.

berita update
{{caption}}
Sowan ke Jokowi, KPPU Minta Dukungan Percepatan Amandemen UU No 5 Tahun 1999

Dalam pertemuan itu, KPPU juga bertukar pandangan terkait strategi peningkatan efektivitas persaingan usaha.

berita update
{{caption}}
OJK Didesak Perketat Pengawasan Pinjaman Online Pasca Putusan KPPU

Konsultan dan Perencana Keuangan Elvi Diana CFP mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperketat pengawasan industri pinjaman online menyusul putusan KPPU terkait dugaan praktik kartel suku bunga, demi melindungi konsumen.

elvi diana
{{caption}}
Sanksi KPPU Pinjaman Daring: 97 Perusahaan Didenda Rp755 Miliar Akibat Kartel Bunga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring karena praktik kartel bunga pinjaman, menegaskan komitmen penegakan hukum persaingan usaha. Keputusan sanksi KPPU pinjaman daring ini.

denda rp755 miliar
{{caption}}
Cegah Praktik Monopoli, Dewan Pers dan KPPU Teken MoU Penguatan Persaingan Usaha Sehat di Ekosistem Pers Digital

Nota kesepahaman ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

berita update
{{caption}}
KPPU Tegaskan Persaingan Usaha Adil Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menekankan bahwa perlindungan terhadap persaingan usaha adil adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia.

anti monopoli
{{caption}}
Sorotan Berita Ekonomi Sepekan: Dari Pemusnahan Pakaian Bekas Impor hingga Aturan Transaksi Daring

Rangkuman Berita Ekonomi Sepekan menghadirkan beragam peristiwa penting, mulai dari langkah Kemendag musnahkan pakaian bekas impor hingga rencana pengaturan transaksi daring.

berita nasional