Ini PR Pengembangan AI di Indonesia

Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, AI masih dihadapkan dengan tantangan pengembangan di Indonesia. Apa saja?

Pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun potensinya sangat besar. Sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur digital, hingga regulasi yang belum matang, menjadi kendala utama dalam percepatan adopsi teknologi AI di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan oleh Sri Safitri, Sekretaris Jenderal Partnership Kolaborasi Riset & Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), dalam diskusi panel bertajuk "Masa Depan AI: Mampukah Memperkuat Ekonomi Indonesia?" yang digelar di Jakarta, Senin (10/3).

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan AI di Indonesia adalah keterbatasan SDM yang memiliki keahlian di bidang ini. Menurut Sri, jumlah tenaga ahli AI di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan industri yang semakin meningkat.

“Hingga saat ini, program studi khusus AI di perguruan tinggi masih sangat terbatas. BINUS menjadi salah satu yang baru membuka program studi AI sekitar satu semester yang lalu,” ungkapnya.

Minimnya tenaga ahli ini berpengaruh langsung terhadap laju inovasi dan implementasi AI dalam berbagai sektor. Tanpa SDM yang mumpuni, pemanfaatan AI di Indonesia berpotensi tertinggal dibandingkan negara lain yang lebih dulu mengembangkan ekosistem AI mereka.

Selain SDM, keterbatasan infrastruktur digital juga menjadi kendala besar dalam pengembangan AI di Indonesia. Sri menjelaskan bahwa konektivitas internet yang belum merata serta minimnya fasilitas komputasi berkinerja tinggi membuat inovasi berbasis AI sulit berkembang di berbagai daerah.

"Masih banyak daerah yang belum memiliki akses internet yang stabil, sementara AI membutuhkan infrastruktur digital yang kuat untuk bisa berfungsi optimal," tambahnya.

Menurutnya, investasi besar dalam penguatan infrastruktur digital perlu dilakukan agar AI bisa diadopsi secara lebih luas dan efisien di berbagai sektor industri.

Faktor lain yang menghambat pengembangan AI di Indonesia adalah kurangnya pendanaan dan investasi dalam riset & pengembangan (R&D). Hingga kini, dana yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan AI masih sangat terbatas, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

"Tanpa investasi yang cukup, sulit bagi Indonesia untuk menghasilkan inovasi berbasis AI yang mampu bersaing secara global," kata Sri.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah harus diperkuat agar ekosistem riset AI di Indonesia dapat berkembang lebih cepat.

Di sisi regulasi, Sri menilai bahwa kebijakan terkait AI di Indonesia masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek perlindungan data dan etika AI. Meski pemerintah telah memiliki Rencana Pembangunan Digital (RPD), aturan yang lebih spesifik mengenai AI masih belum optimal.

“AI sangat bergantung pada data, dan regulasi terkait perlindungan data serta kebijakan etis dalam penggunaannya masih perlu disempurnakan,” jelasnya.

Sri menekankan bahwa tanpa regulasi yang kuat, risiko penyalahgunaan AI dan kebocoran data bisa semakin tinggi, terutama dalam industri yang sangat bergantung pada teknologi ini, seperti sektor keuangan dan kesehatan.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketimpangan akses terhadap teknologi AI. Tidak semua sektor industri memiliki akses yang sama terhadap teknologi ini, yang menyebabkan kesenjangan digital semakin melebar.

“AI harus bisa dimanfaatkan secara inklusif, bukan hanya oleh perusahaan besar di perkotaan. Pemerintah dan industri harus bekerja sama untuk memastikan bahwa teknologi ini bisa diakses oleh berbagai sektor, termasuk UMKM dan startup,” ujar Sri.

Menurutnya, jika tidak ada pemerataan akses terhadap teknologi AI, maka manfaat ekonomi dari AI hanya akan dirasakan oleh segelintir pihak, sementara sebagian besar pelaku usaha masih tertinggal dalam pemanfaatannya.

Sri menegaskan bahwa untuk mengatasi berbagai tantangan ini, dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan industri. Investasi dalam pendidikan, penguatan infrastruktur digital, serta perumusan regulasi yang lebih matang menjadi langkah penting yang harus segera diambil.

“Kita harus bergerak cepat dalam membangun ekosistem AI yang lebih kuat dan inklusif. Dengan kolaborasi yang solid, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam ekonomi berbasis AI,” tutupnya.