Prabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.
Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca Selengkapnya
Transisi energi harus dilakukan secara adil karena akan berdampak pada pendapatan pekerja, rumah tangga, dan juga ekonomi wilayah.
Baca Selengkapnya
Penyebabnya, konsumsi gas LPG setiap tahunnya terus meningkat.
Baca Selengkapnya
"Kita sedang lakukan pendalaman itu segera, supaya memang bisa diambil langkah menyediakan BBM yang ramah lingkungan," kata Arifin.
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada 7 negara dengan pemberian subsidi bahan bakar fosil terbesar di tahun 2021, termasuk Indonesia.
Baca Selengkapnya
Dalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja terbesar digunakan untuk belanja non kementerian/lembaga (KL) senilai Rp527,4 triliun.
Baca Selengkapnya
Manfaat Pajak tak hanya berbentuk infrastruktur. Subsidi yang diberikan pemerintah hingga bantuan sosial, merupakan manfaat dari pajak.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah membayar subsidi sebesar Rp62 triliun sampai akhir April 2023. Terdiri dari realisasi subsidi energi Rp42,2 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp19,9 triliun.
Pemerintah telah membayarkan utang subsidi dan kompensasi energi kepada PLN dan Pertamina sebesar Rp171,9 triliun di 2022. Sedangkan kompensasi yang sudah dibayarkan sebesar Rp379,3 triliun yang terdiri dari utang tertunggak tahun 2021 dan kompensasi kuartal I, II dan III.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp339,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini jauh lebih kecil dari realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 yang mencapai Rp551 triliun.
Volatilitas atau gejolak harga BBM kembali naik di tengah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS yang terjadi beberapa hari terakhir. Sampai 18 Oktober nilai tukar terhadap dolar AS berada di Rp15.480.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sekarang belum membayar subsidi dan kompensasi energi yang telah dianggarkan Rp 502 triliun. Bahkan per kuartal III- yang sudah dibayarkan pemerintah kurang dari Rp 200 triliun.
Dana tersebut telah dibayarkan pemerintah untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terdiri dari solar dan minyak tanah, LPG 3 kg, listrik bersubsidi, pupuk, subsidi perumahan dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah anggaran subsidi energi tahun 2023 sebesar Rp 1,3 triliun. Dengan ini, total nilai anggaran subsidi tahun depan menjadi Rp212 triliun dari sebelumnya Rp 210,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih membahas bersama DPR terkait anggaran subsidi energi tahun depan. Namun, dalam perkiraan Pemerintah, subsidi energi masih dikisaran RP 340 triliun dengan asumsi harga minyak USD 90 per barel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian subsidi energi melalui barang dinilai sudah tidak tepat sasaran. Alasannya, subsidi ke barang seperti harga Pertalite dan Solar lebih banyak dinikmati masyarakat ekonomi mampu ketimbang masyarakat yang memang membutuhkan.
Follow
Rekomendasi