RUU Pemilu

Komisi II DPR menyiapkan dialog dengan ratusan pihak untuk Revisi UU Pemilu. Draf ditargetkan rampung akhir 2026 sebelum dibahas di paripurna.

Ahmad Doli Kurnia menilai pembentukan Pansel KPU saat ini berisiko karena revisi UU Pemilu masih berjalan. Ia menyodorkan dua opsi.

Menurut Ketum PBB, permohonan tersebut merupakan upaya konstitusional untuk mendorong sistem pemilu yang lebih adil dan proporsional.

Golkar menegaskan sampai saat RUU Pemilu masih dibahas Komisi II DPR.

PKS mengkaji Dapil Nasional dalam RUU Pemilu untuk menampung suara yang tidak terkonversi sambil mempertahankan sistem proporsional terbuka.

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong pemilu tak lagi serentak. Ia menyebut isu pileg tenggelam saat pilpres. Golkar juga menawar skema mirip 2004.

Wacana penambahan kursi DPR berasal dari Badan Keahlian dan saat ini masih dibahas dalam penyusunan RUU Pemilu.

Komisi II DPR menunjuk Bahtra Banong sebagai Ketua Panja RUU Pemilu dalam rapat internal.

Pemerintah menyiapkan isu strategis untuk RUU Pemilu. Ambang Batas Parlemen jadi sorotan. Panja Komisi II menata 25 agenda hingga Desember 2026.

Ia meminta penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu segera dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Herman mencontohkan Partai Demokrat memiliki sekitar dua juta suara yang tidak terkonversi menjadi kursi.

Menurutnya, besaran tersebut perlu dilihat dari tujuan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam memperkuat efektivitas parlemen.

PAN menilai kenaikan ambang batas parlemen tersebut berpotensi bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Partai politik juga masih menunggu hasil partisipasi publik yang dilakukan Komisi II DPR sebelum pembahasan RUU Pemilu berlanjut.

Komisi II akan membentuk panitia kerja (Panja) untuk menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu.

Sejumlah ketua umum partai koalisi pemerintah telah bertemu untuk membahas sejumlah poin perubahan UU Pemilu.

PDI Perjuangan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu sebagai langkah strategis menghadapi Pemilu 2029, dengan pembahasan RUU Pemilu di DPR menjadi momentum awal persiapan partai.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan penentuan angka ideal Ambang Batas Parlemen akan melalui dialog intensif dengan partai politik lain serta kajian komprehensif untuk efektivitas pemerintahan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah menanti draf Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) rampung di DPR RI, mengingat urgensi pembahasan menjelang Pemilu 2029.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pemilu rampung dalam 2,5 tahun masa pemerintahan untuk memberi waktu persiapan Pemilu 2029.