Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur terus mengoptimalkan kualitas pelayanan publik di MPP Cianjur, menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat dan investor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Maidi, mantan Wali Kota Madiun, dapat mengganggu iklim usaha di Kota Madiun, Jawa Timur.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan akan Wabup Sumedang Tindak Pegawai Nakal yang bermain dalam perizinan, menjamin kemudahan investasi dan proses yang transparan.

Kanwil BPN Jatim menunjukkan komitmennya dalam mendukung investasi dengan fasilitasi bimtek Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi pelaku usaha. Bagaimana langkah ini mempercepat perizinan?

Gubernur Bali Wayan Koster mengadukan maraknya 'pengendalian investasi asing Bali' yang mengambil jatah usaha rakyat kepada Wameninves, mendorong pengendalian ketat dan penindakan tegas.

Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan tukin ASN ESDM naik 100 persen setelah mendapat restu Presiden, menuntut kinerja optimal dan bersih dari praktik lama.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebut Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai inovasi penting pangkas birokrasi dan dorong ekonomi lokal. Simak dampaknya!

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bukan sekadar kewajiban, melainkan instrumen vital memantau denyut nadi investasi Tangerang yang terus tumbuh pesat. Mengapa ini penting?

Satpol PP Jakarta Barat sedang melakukan penyelidikan prostitusi indekos Grogol di dua lokasi yang diduga menjadi sarang praktik terlarang. Akankah pemiliknya dikenai sanksi?

Puluhan warga Jakarta Barat yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum mengikuti Sidang Tipiring Pelanggar Perda dengan total denda belasan juta rupiah. Apa saja pelanggarannya?

Polemik TikTok Shop menemui babak baru usai TikTok mengklaim telah mengantongi izin e-commerce.

Pemerintah mempermudah pengajuan perizinan untuk event.

Setiap hari Ngadenin (63) harus berjalan melalui selokan sempit yang menjadi akses satu-satu jalan ke rumahnya.

Kemenkop UKM meminta agar Kementerian Perdagangan mempercepat revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020.